<![CDATA[Relokasi Kampung Bukit Duri menimbulkan konflik karena masyarakat keberatan dengan perintah penggusuran. Penggusuran terjadi pada 28 September 2016 atas perintah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Proses relokasi diwarnai dengan bentrokan karena perlawanan masyarakat yang kuat dan penggunaan otoritas dalam proses relokasi, serta Pemerintah menggunakan kekuasaannya untuk melakukan penggusuran tanpa mempedulikan masyarakat Kampung Bukit Duri. Relokasi Kampung Bukit Duri menjadi salah satu polemik utama dari berbagai relokasi yang terjadi selama 2015-2016. Tujuan dari penelitian ini mengetahui analisis konflik dengan menggunakan alat penahapan konflik dan analogi bawang bombay, serta mengetahui strategi mengelola konflik multitingkat dan roda. Penelitian ini menggunakan studi literatur untuk melihat analisis konflik Kampung Bukit Duri. Hasil penelitian diperoleh konflik terjadi karena program dari pemerintah memiliki maksud tujuan yang baik untuk menata ulang kota tetapi dalam implementasikan tidak memperhatikan terkait hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat, walaupun pada tahun 2021 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah meresmikan Kampung Susun Produktif Tumbuh Cakung, tetapi dikhawatirkan akan menimbulkan pra konflik karena masyarakat yang tidak dapat membayar harga sewa. Rekomendasi penelitian ini diharapkan akan memudahkan masyarakat memahami konflik yang terjadi di Kampung Bukit Duri dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait relokasi dan memahami strategi dalam mengelola konflik yang terjadi di Kampung Bukit Duri.]]>
Copyrights © 2022
