<![CDATA[Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sejak tahun 2001 berdasarkan Undang-Undang nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memberikan angin segar bagi masyarakat aceh untuk menerapkan hukum Islam secara lebih luas. Salah satu bidang hukum yang kemudian diterapkan yaitu hukum pidana Islam, yang mana tidak dapat dilaksanakan oleh provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Permasalahan yang menarik untuk dikaji secara mendalam yaitu bagaimana latar belakang pemberlakuan hukum pidana Islam di Aceh dan bagaimana dinamika hukumnya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis hukum normatif. Hasil dari penelitian ini menujukkan bahwa pemberlakuan hukum pidana Islam di Aceh dilatar belakangi oleh masyarakat Aceh yang mana dalam perjalanan panjang sejarahnya dikenal sebagai masyarakat yang sangat dekat bahkan fanatik terhadap ajaran Islam, sehingga Islam menjadi identitas budaya dan kesadaran jati diri. Dinamika hukum pidana Aceh baru terelisasi pada tahun 2014 dengan disahkannya Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Qanun Nomor 8 tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, dan hukum acaranya dalam Qanun Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.Kata Kunci: Hukum Pidana Islam, Jinayat, dan Nanggroe Aceh Darussalam.]]>
Copyrights © 2022
