Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.247
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE El-Mashlahah SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Kamaya: Jurnal Ilmu Agama Al-Maslahah SIGn Jurnal Hukum Sakina: Journal of Family Studies Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Akademika : Jurnal Pemikiran Islam Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat Charitas Hikmayo: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Ta'dib Taruna Law Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law
Ahmad, Sabarudin
Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Public Health Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
A. Djazuli's Thinking Regarding Ḥifẓu al-Ummah: Dismissing the Entangled Bureaucracy to Commemorate the Era of Society 5.0 Ahmad, Sabarudin; Anggraeni, Novita; Pambudi, Andrian Kukuh
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 12, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1017.29 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v12i1.8700

Abstract

Abstract: Nations in the world have been preoccupied with new ideas in the form of the society 5.0 era, while this nation is still trying to release the entangled bureaucracy. The government's efforts in reforming the bureaucracy with its various standards have not been able to produce satisfactory results. Therefore, this study seeks to contribute ideas by examining the thoughts of A. Djazuli about ḥifẓu al-ummah on this issue. This research is normative legal research. The analytical method used is the method of content analysis. The results of this study indicate that maqāṣid syarīʽah has been oriented to individual problems, so that they pay less attention to humans in the community. Ḥifẓu al-ummah as the development of maqāṣid syarīʽah places this bureaucratic problem in the category of maqāṣid al-hajiyat. The complicated bureaucracy does not damage human life but is very difficult. The bureaucratic system in Indonesia must be directed at a modern system with artificial intelligence in welcoming the era of 5.0 society.Keywords: bureaucracy; ḥifẓu al-ummah; era of society 5.0Abstrak:Bangsa-bangsa di dunia telah disibukkan dengan gagasan baru berupa era society 5.0, sedangkan bangsa ini masih berusaha melepaskan jeratan birokrasi yang berbelit. Upaya pemerintah dalam mereformasi birokrasi dengan berbagai standarisasinya belum mampu membuahkan hasil yang memuaskan. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha memberikan kontribusi pemikiran dengan mengkaji pemikiran A. Djazuli tentang hifz al-ummah terhadap permasalahan ini. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Metode analisis yang digunakan ialah metode analisis isi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa maqashid syariah selama ini berorientasi pada persoalan individual, sehingga kurang memperhatikan manusia dalam komunitas. Hifz al-ummah sebagai pengembangan dari maqashid syariah menempatkan persoalan birokrasi ini dalam kategori maqashid al-hajiyat. Birokrasi yang berbelit tidak sampai merusak kehidupan manusia tetapi sangat menyulitkan. Sistem birokrasi di Indonesia harus diarahkan pada sistem modern dengan artificial intellegence dalam menyongsong era society 5.0.Kata Kunci: birokrasi; ḥifẓu al-ummah, era sosial  5.0
HUKUM ABORSI AKIBAT PERKOSAAN (ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI ) Sabarudin Ahmad
El-Mashlahah Vol 8, No 2 (2018)
Publisher : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (991.99 KB) | DOI: 10.23971/el-mas.v8i2.1321

Abstract

Aborsi akibat perkosaan merupakan permasalahan hukum yang baru. Pada tahun 2014 disahkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang membolehkan aborsi akibat perkosaan, sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Ketentuan ini menjadi perdebatan, tidak terkecuali dalam pandangan hukum Islam. Karena sebelumnya belum ada hukum positif yang membolehkannya. Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normatif, metode analisis datanya ialah content analysis, kemudian menelaahnya menggunakan teori Peraturan Perundang-Undangan, teori Hak Asasi Manusia, teori Keadilan, dan teori Maqāṣid Syarīʽah. Hasil penelitian ini ialah bahwa  Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi membolehkan aborsi akibat perkosaan karena korban perkosaan mengalami trauma psikolgis, dengan persyarataan kehamilan tidak lebih dari 40 hari, dan diselenggarakan dengan prosedur yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab. Sedangkan ditinjau dari hukum Islam hasilnya ialah bahwa aborsi akibat perkosaan tidak diperbolehkan, karena tidak terwujudnya Maqāṣid Syarīʽah (ḥifẓual-nafs dan ḥifẓual-nasl). Selain itu, ketentuan ini juga melanggar hak asasi manusia dan tidak mencerminkan keadilan, yang telah mengesampingkan hak-hak janin, padahal kemudaratan perempuan korban perkosaan tidak sampai pada tingkatan aḍ-ḍaruriyat, hanya tingkatan al-ḥājiyat.
MENELISIK KETEGASAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI PAKISTAN Sabarudin Ahmad
Al-Maslahah : Jurnal Ilmu Syariah Vol 15, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah (Syari'ah Faculty )

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.185 KB) | DOI: 10.24260/al-maslahah.v15i1.1386

Abstract

Penerapan hukum keluarga di Pakistan terbilang yang paling tegas dibandingkan dengan negara-negara Islam lainnya. Keberadaan sanksi-sanksi dalam ranah hukum keluarga menunjukkan keberanian dan merupakan sebuah pembaruan hukum yang progresif. Permasalahannya ialah bagaimana historisitas negara Pakistan dan bagaimana ketegasan hukum keluarga Islam di Pakistan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan hukum Islam, serta dianalisis menggunakan metode analisis isi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hukum Islam di Pakistan, khususnya hukum keluarga mengalami pembaharuan hukum. Hukum keluarga diatur dalam The Muslim Family Laws Ordonance tahun 1961 yang mengatur hukum keluarga, di antaranya mengatur masalah batas usia nikah, pencatatan pernikahan, maskawin, poligami, dan proses perceraian. Semua ketentuan ini diatur dengan ketat dan masing-masing memiliki sanksi pidana bagi yang melanggarnya, inilah bentuk ketegasan hukum keluarga di Pakistan.
HUKUM ABORSI AKIBAT PERKOSAAN (ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI ) Sabarudin Ahmad
El-Mashlahah Vol 8, No 2 (2018)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/el-mas.v8i2.1321

Abstract

Aborsi akibat perkosaan merupakan permasalahan hukum yang baru. Pada tahun 2014 disahkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang membolehkan aborsi akibat perkosaan, sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Ketentuan ini menjadi perdebatan, tidak terkecuali dalam pandangan hukum Islam. Karena sebelumnya belum ada hukum positif yang membolehkannya. Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normatif, metode analisis datanya ialah content analysis, kemudian menelaahnya menggunakan teori Peraturan Perundang-Undangan, teori Hak Asasi Manusia, teori Keadilan, dan teori Maqāṣid Syarīʽah. Hasil penelitian ini ialah bahwa  Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi membolehkan aborsi akibat perkosaan karena korban perkosaan mengalami trauma psikolgis, dengan persyarataan kehamilan tidak lebih dari 40 hari, dan diselenggarakan dengan prosedur yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab. Sedangkan ditinjau dari hukum Islam hasilnya ialah bahwa aborsi akibat perkosaan tidak diperbolehkan, karena tidak terwujudnya Maqāṣid Syarīʽah (ḥifẓual-nafs dan ḥifẓual-nasl). Selain itu, ketentuan ini juga melanggar hak asasi manusia dan tidak mencerminkan keadilan, yang telah mengesampingkan hak-hak janin, padahal kemudaratan perempuan korban perkosaan tidak sampai pada tingkatan aḍ-ḍaruriyat, hanya tingkatan al-ḥājiyat.
DINAMIKA HUKUM PIDANA ISLAM DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM Al-Khalifi Nazila Magfirah; Muhammad Wahyuda; Rina Rina; Sabarudin Ahmad
Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU) Vol 1, No 1 (2022): Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic Institute (IAIN) Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/jisyaku.v1i1.4096

Abstract

Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sejak tahun 2001 berdasarkan Undang-Undang nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memberikan angin segar bagi masyarakat aceh untuk menerapkan hukum Islam secara lebih luas. Salah satu bidang hukum yang kemudian diterapkan yaitu hukum pidana Islam, yang mana tidak dapat dilaksanakan oleh provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Permasalahan yang menarik untuk dikaji secara mendalam yaitu bagaimana latar belakang pemberlakuan hukum pidana Islam di Aceh dan bagaimana dinamika hukumnya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis hukum normatif. Hasil dari penelitian ini menujukkan bahwa pemberlakuan hukum pidana Islam di Aceh dilatar belakangi oleh masyarakat Aceh yang mana dalam perjalanan panjang sejarahnya dikenal sebagai masyarakat yang sangat dekat bahkan fanatik terhadap ajaran Islam, sehingga Islam menjadi identitas budaya dan kesadaran jati diri. Dinamika hukum pidana Aceh baru terelisasi pada tahun 2014 dengan disahkannya Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Qanun Nomor 8 tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, dan hukum acaranya dalam Qanun Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.Kata Kunci: Hukum Pidana Islam, Jinayat, dan Nanggroe Aceh Darussalam.
Pemberdayaan Masyarakat Desa Danau Ganting Melalui Optimalisasi Wisata Alam Danau Ganting Barito Selatan Mariadi Mariadi; Sabarudin Ahmad; Mai Ratih Kumalasari; Waredayani Anisa Lucia; Lisa Andriani
Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2023): May 2023
Publisher : Yayasan Pondok Pesantren Sunan Bonang Tuban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61231/jp2m.v1i2.54

Abstract

The purpose of this activity is to see the potential of Ganting Lake so that it can be used as a natural tourist destination. The Asset Based Community Development (ABCD) service method. The results obtained from this activity are that Lake Ganting has the potential to be developed as a natural tourist destination because its beauty is no longer in doubt. Furthermore, the interest of the local community and newcomers from outside to have recreation at Ganting Lake is very large , and the people in Danau Ganting Village welcome it if Lake Ganting can be used as a natural tourist destination so that the beauty of the lake can be exposed and many people can visit and indirectly improve the economy of the people in Danau Ganting Village. However, the role of the Barito district government The South must take part in realizing the natural tourism potential of Ganting Lake
Rationale and Formulation of the Featured Program of Hifdzul Qur'an at Junior High School Muslimah; Khairil Anwar; Sabarudin Ahmad; Wafiq Hafifah
Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education Vol. 5 No. 1 (2024): Integrative Islamic Education
Publisher : Pascasarjana Pendidikan Agama Islam Institut KH. Abdul Chalim Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31538/tijie.v5i1.811

Abstract

This research aims to analyze the rationale and formulation of a featured program, namely Hafidz Quran, which is implemented by educational institutions, especially at Muhammadiyah Sukamara Junior High School. The research was qualitative, which did not use statistical formulas in processing and analyzing data but was described naturally as it was. The study found that the formulation and rationale for the featured program of Hifdzul Qur'an at Muhammadiyah Sukamara Junior High School is the juridical formulation consisting of Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2003 concerning the National Education System and Muhammadiyah Central Leadership Guidelines Number 01/PED/I.0/B /2018 concerning Muhammadiyah Primary and Secondary Education. The religious formulation is based on the guidance of the Quran and Hadith, which are the basic needs of managers and society. Apart from being a continuation program for tahfiz from kindergarten and elementary school, this program is also a necessity for schools and the community in building the nation's life more intelligently.
How Does the Kingdom of Kutaringin Develop Educational Activities Muslimah Muslimah; Khairil Anwar; Sabarudin Ahmad; Orisa Febriana
Ta'dib Vol 26, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31958/jt.v26i2.9711

Abstract

The Kingdom of Kutaringin is a kingdom which is the center of the spread of Islam in Central Kalimantan, especially in the western region. This research investigation was carried out to review the role of the Kutaringin kingdom and figures who played a role in educational activities through civilization that has been built over the years so that the benefits can be felt until now. This study uses empirical research with historical and religious approaches as a means of public education. Data collected using documentation, observation and interview techniques were validated using source and triangulation techniques. There were analyzed through the stages of heruistic, criticism, interpretation and historiography. The results showed that the development of educational activities in the Kutaringin kingdom began with the presence of mosques, palaces and artifacts as a means of public education. Apart from that, the Kyai Gede Mosque also had an important role in developing Islam in society, especially introducing the ahlusunnah wal congregation school. There is also the role of the palace, namely the Yellow palace, the Mangkubumi palace, and the Al-Nursari palace which have involvement in strengthening kinship unity and increasing friendship. In addition, it is a place to establish a sense of togetherness in the principle of a peaceful life and a form of pride. The Kutaringin Kingdom left artifacts in the process of developing Islam as proof that it still has its own style in its existence giving the role of educational activities. Islamization also carries out Islamic education activities that teach writing and memorization, skills in healing and teaching about morals. Then, the figure who plays a role in the development of educational activities is a king who has been passed down from generation to generation.
PERGESERAN BUSANA ADAT PENGANTIN MASYARAKAT JAWA DI DESA BANGUN JAYA KECAMATAN KATINGAN KUALA KABUPATEN KATINGAN Roby Roby; Ali Murtadho Emzaed; Sabarudin Ahmad
Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU) Vol 3, No 1 (2024): Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic Institute (IAIN) Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/jisyaku.v3i1.8113

Abstract

Penelitian ini di latarbelakangi oleh Masyarakat Jawa yang bertransmigrasi ke Desa Bangun Jaya Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan. kemudian berinteraksi dan berakulturasi dengan masyarakat Banjar yang agamis melalui pernikahan. Meskipun demikian pernyataan ini bukan berarti bahwa masyarakat Jawa itu tidak agamis, akan tetapi masyarakat Jawa yang pindah ke desa Bangun Jaya bisa dibilang cukup kuat memegang adat istiadat dari leluhurnya. Hasil akulturasi itu berpengaruh pada pakaian busana adat Jawa yang cenderung kurang sasuai syari’at Islam dengan tidak memakai hijab bagi pengantin perempuan. Akulturasi budaya antara masyarakat Banjar dan masyarakat Jawa melalui pernikahan telah menggeser sebagaian tradisi busana adat Jawa, Bedasarkan pada permasalahan tersebut bentuk pertanyaan dapat dirumuskan Mengapa terjadi pergeseran busana adat perkawinan masyarakat Jawa di Desa Bangun Jaya Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan? dan Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pergeseran busana adat masyarakat Jawa di Desa Bangun Jaya kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan? Jenis penelitian ini adalah empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif temuan penelitian ini adalah yang di kumpulkan melaui data perimer yaitu obsevasi wawancara dan dokumentasi semantara data Skunder berasal dari buku jurnal, tesis dan skripsi. pertama, Alasan terjadinya pergeseran adat Jawa pada masyarakat Jawa di Desa Bangun Jaya Kecamatan Katingan Kuala Kabputaten Katingan adalah pertama, kesadaran kolektif Masyarakat Jawa terhadap penerimaan hijab bagi pengantin perempuan. Kedua, hijab dinilai sebagai budaya berbusana pada perkawinan gaya masa kini. kedua, Pergeseran busana adat masyarakat Jawa di Desa Bangun Jaya kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan dalam konteks hukum Islam adalah sebagai perubahan yang sangat baik. Apa lagi perubahan itu mengarah pada tradisi berbusana yang dinilai sesuai dengan syariat Islam. Sesuai dengan kaidah fiqiyah bahwa memelihara nilai lama yang baik dan mengambil nilai yang lebih baik. Nilai budaya masyarakat banjar dengan tradisi berhijab sebagai nilai budaya yang baru lebih baik dari pada budaya Jawa yang tidak berhijab. meskipun hijab dalam koteks pemikiran hukum Islam masih memiliki kecenderungan terjadinya perbedaan, misalanya antara ulama klasik dan ulama kontemporer, ulama klasik di wakili Imam An- Nawawi dan Imam At{-T}habari bahwa hijab merupakan kewajiban agama, sementara ulama kotemporer berpendapat bahwa hijab bukan merupakan suatu kewajiban.
The Maqashid Sharia Construction on Inheritance in Dayak Ngaju Customs within the Tumbang Anoi Agreement Syaikhu, Syaikhu; Hamdi, Fahmi; Ahmad, Sabarudin; Ihsan, Reza Noor; Husain, Muhammad Zidni
El-Mashlahah Vol 13, No 2 (2023)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic Institute (IAIN) Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/el-mashlahah.v13i2.7375

Abstract

The customary inheritance settlement of Dayak Ngaju determines the distribution of heirs based on consensus referring to their compliance with the common law in the Tumbang Anoi 1894 agreement. The Dayak Ngaju Muslim community, in the settlement of inheritance disputes, still pays attention to Islamic law, but they do not ignore traditional inheritance. The research aimed to analyze the maqashid sharia construction on inheritance in Dayak Ngaju customs within the Tumbang Anoi agreement. This research was normative legal research with a historical approach. The data was in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. The research showed that the construction of maqashid sharia follows the mental construction, the philosophy of the distribution inheritance procedures of the Dayak Ngaju custom in the Tumbang Anoi agreement, which emphasizes the principle of peace. This agreement adopts a philosophy carried out by the diversity of its people, which highly values peace. Generally, the spirit of peace in this context also means that there is no complexity in the distribution of inheritance. The attraction of the Tumbang Anoi agreement is that people who gather in the Dayak community are one of the hundreds of Dayak community groups.
Co-Authors Abdul Helim Adnan, Muskhan Al-Khalifi Nazila Magfirah Alghani, Raid Ali Murtadho Emzaed Arifa, Herfina Nur Baskoro, Aji Ermawan, Muhammad Zakky Ubaid Faida, Roijatul Fathkur Rhozi, Arista Fitri Purwanti Halimatusyadiah, Halimatusyadiah Hamdi, Fahmi Hotija, Siti Nur Husain, Muhammad Zidni Ihsan, Reza Noor Ilmi, Muhammad Iskandar Dzulkarnain Jamilah Jayanti, Irma Khairil Anwar Khairil Anwar Khairil Anwar Khoirul Hidayat khusnul khotimah Koko Joni Lisa Andriani Lisnawati Lisnawati Mai Ratih Kumalasari Manahim, Bisma Nurillah Mariadi Mariadi Maulana, Achmad Muhammad Luthfi Setiarno Putera Muhammad Wahyuda Mulayadi, Mulayadi Muslimah Muslimah muslimah Nasrulloh, Muhammad Natun, Dwi Us Novi Lidiyasari Novita Anggraeni Orisa Febriana Padlianor, Padlianor Pambudi, Andrian Kukuh Purwitasar, Elvina Qamariah, Zannuba Rahman, Alief Aulia Retno Indriartiningtias Rina Rina Rizky, Ghina Aulia Roby Roby Safrudin Safrudin Safrut, Bariah Suhartatik Suhartatik Suriansyah, Eka Surya Sukti Syaikhu Syaikhu Syaikhu, Syaikhu Syarifuddin Syarifuddin Vennovary Benevolent, Wafid Syuja’ Wafiq Hafifah Waredayani Anisa Lucia Witro, Doli Zainap Hartati, Zainap