Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.495
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE El-Mashlahah SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Kamaya: Jurnal Ilmu Agama Al-Maslahah SIGn Jurnal Hukum Sakina: Journal of Family Studies Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Akademika : Jurnal Pemikiran Islam Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat Charitas Hikmayo: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Ta'dib Taruna Law Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law Rahmah
Ahmad, Sabarudin
Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Public Health Social Sciences Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
A. Djazuli's Thinking Regarding Ḥifẓu al-Ummah: Dismissing the Entangled Bureaucracy to Commemorate the Era of Society 5.0 Ahmad, Sabarudin; Anggraeni, Novita; Pambudi, Andrian Kukuh
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 12, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1017.29 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v12i1.8700

Abstract

Abstract: Nations in the world have been preoccupied with new ideas in the form of the society 5.0 era, while this nation is still trying to release the entangled bureaucracy. The government's efforts in reforming the bureaucracy with its various standards have not been able to produce satisfactory results. Therefore, this study seeks to contribute ideas by examining the thoughts of A. Djazuli about ḥifẓu al-ummah on this issue. This research is normative legal research. The analytical method used is the method of content analysis. The results of this study indicate that maqāṣid syarīʽah has been oriented to individual problems, so that they pay less attention to humans in the community. Ḥifẓu al-ummah as the development of maqāṣid syarīʽah places this bureaucratic problem in the category of maqāṣid al-hajiyat. The complicated bureaucracy does not damage human life but is very difficult. The bureaucratic system in Indonesia must be directed at a modern system with artificial intelligence in welcoming the era of 5.0 society.Keywords: bureaucracy; ḥifẓu al-ummah; era of society 5.0Abstrak:Bangsa-bangsa di dunia telah disibukkan dengan gagasan baru berupa era society 5.0, sedangkan bangsa ini masih berusaha melepaskan jeratan birokrasi yang berbelit. Upaya pemerintah dalam mereformasi birokrasi dengan berbagai standarisasinya belum mampu membuahkan hasil yang memuaskan. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha memberikan kontribusi pemikiran dengan mengkaji pemikiran A. Djazuli tentang hifz al-ummah terhadap permasalahan ini. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Metode analisis yang digunakan ialah metode analisis isi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa maqashid syariah selama ini berorientasi pada persoalan individual, sehingga kurang memperhatikan manusia dalam komunitas. Hifz al-ummah sebagai pengembangan dari maqashid syariah menempatkan persoalan birokrasi ini dalam kategori maqashid al-hajiyat. Birokrasi yang berbelit tidak sampai merusak kehidupan manusia tetapi sangat menyulitkan. Sistem birokrasi di Indonesia harus diarahkan pada sistem modern dengan artificial intellegence dalam menyongsong era society 5.0.Kata Kunci: birokrasi; ḥifẓu al-ummah, era sosial  5.0
HUKUM ABORSI AKIBAT PERKOSAAN (ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI ) Sabarudin Ahmad
El-Mashlahah Vol 8, No 2 (2018)
Publisher : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (991.99 KB) | DOI: 10.23971/el-mas.v8i2.1321

Abstract

Aborsi akibat perkosaan merupakan permasalahan hukum yang baru. Pada tahun 2014 disahkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang membolehkan aborsi akibat perkosaan, sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Ketentuan ini menjadi perdebatan, tidak terkecuali dalam pandangan hukum Islam. Karena sebelumnya belum ada hukum positif yang membolehkannya. Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normatif, metode analisis datanya ialah content analysis, kemudian menelaahnya menggunakan teori Peraturan Perundang-Undangan, teori Hak Asasi Manusia, teori Keadilan, dan teori Maqāṣid Syarīʽah. Hasil penelitian ini ialah bahwa  Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi membolehkan aborsi akibat perkosaan karena korban perkosaan mengalami trauma psikolgis, dengan persyarataan kehamilan tidak lebih dari 40 hari, dan diselenggarakan dengan prosedur yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab. Sedangkan ditinjau dari hukum Islam hasilnya ialah bahwa aborsi akibat perkosaan tidak diperbolehkan, karena tidak terwujudnya Maqāṣid Syarīʽah (ḥifẓual-nafs dan ḥifẓual-nasl). Selain itu, ketentuan ini juga melanggar hak asasi manusia dan tidak mencerminkan keadilan, yang telah mengesampingkan hak-hak janin, padahal kemudaratan perempuan korban perkosaan tidak sampai pada tingkatan aḍ-ḍaruriyat, hanya tingkatan al-ḥājiyat.
MENELISIK KETEGASAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI PAKISTAN Sabarudin Ahmad
Al-Maslahah : Jurnal Ilmu Syariah Vol 15, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah (Syari'ah Faculty )

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.185 KB) | DOI: 10.24260/al-maslahah.v15i1.1386

Abstract

Penerapan hukum keluarga di Pakistan terbilang yang paling tegas dibandingkan dengan negara-negara Islam lainnya. Keberadaan sanksi-sanksi dalam ranah hukum keluarga menunjukkan keberanian dan merupakan sebuah pembaruan hukum yang progresif. Permasalahannya ialah bagaimana historisitas negara Pakistan dan bagaimana ketegasan hukum keluarga Islam di Pakistan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan hukum Islam, serta dianalisis menggunakan metode analisis isi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hukum Islam di Pakistan, khususnya hukum keluarga mengalami pembaharuan hukum. Hukum keluarga diatur dalam The Muslim Family Laws Ordonance tahun 1961 yang mengatur hukum keluarga, di antaranya mengatur masalah batas usia nikah, pencatatan pernikahan, maskawin, poligami, dan proses perceraian. Semua ketentuan ini diatur dengan ketat dan masing-masing memiliki sanksi pidana bagi yang melanggarnya, inilah bentuk ketegasan hukum keluarga di Pakistan.
HUKUM ABORSI AKIBAT PERKOSAAN (ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI ) Sabarudin Ahmad
El-Mashlahah Vol 8, No 2 (2018)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/el-mas.v8i2.1321

Abstract

Aborsi akibat perkosaan merupakan permasalahan hukum yang baru. Pada tahun 2014 disahkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang membolehkan aborsi akibat perkosaan, sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Ketentuan ini menjadi perdebatan, tidak terkecuali dalam pandangan hukum Islam. Karena sebelumnya belum ada hukum positif yang membolehkannya. Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normatif, metode analisis datanya ialah content analysis, kemudian menelaahnya menggunakan teori Peraturan Perundang-Undangan, teori Hak Asasi Manusia, teori Keadilan, dan teori Maqāṣid Syarīʽah. Hasil penelitian ini ialah bahwa  Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi membolehkan aborsi akibat perkosaan karena korban perkosaan mengalami trauma psikolgis, dengan persyarataan kehamilan tidak lebih dari 40 hari, dan diselenggarakan dengan prosedur yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab. Sedangkan ditinjau dari hukum Islam hasilnya ialah bahwa aborsi akibat perkosaan tidak diperbolehkan, karena tidak terwujudnya Maqāṣid Syarīʽah (ḥifẓual-nafs dan ḥifẓual-nasl). Selain itu, ketentuan ini juga melanggar hak asasi manusia dan tidak mencerminkan keadilan, yang telah mengesampingkan hak-hak janin, padahal kemudaratan perempuan korban perkosaan tidak sampai pada tingkatan aḍ-ḍaruriyat, hanya tingkatan al-ḥājiyat.
How Does the Kingdom of Kutaringin Develop Educational Activities Muslimah Muslimah; Khairil Anwar; Sabarudin Ahmad; Orisa Febriana
Ta'dib Vol 26, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31958/jt.v26i2.9711

Abstract

The Kingdom of Kutaringin is a kingdom which is the center of the spread of Islam in Central Kalimantan, especially in the western region. This research investigation was carried out to review the role of the Kutaringin kingdom and figures who played a role in educational activities through civilization that has been built over the years so that the benefits can be felt until now. This study uses empirical research with historical and religious approaches as a means of public education. Data collected using documentation, observation and interview techniques were validated using source and triangulation techniques. There were analyzed through the stages of heruistic, criticism, interpretation and historiography. The results showed that the development of educational activities in the Kutaringin kingdom began with the presence of mosques, palaces and artifacts as a means of public education. Apart from that, the Kyai Gede Mosque also had an important role in developing Islam in society, especially introducing the ahlusunnah wal congregation school. There is also the role of the palace, namely the Yellow palace, the Mangkubumi palace, and the Al-Nursari palace which have involvement in strengthening kinship unity and increasing friendship. In addition, it is a place to establish a sense of togetherness in the principle of a peaceful life and a form of pride. The Kutaringin Kingdom left artifacts in the process of developing Islam as proof that it still has its own style in its existence giving the role of educational activities. Islamization also carries out Islamic education activities that teach writing and memorization, skills in healing and teaching about morals. Then, the figure who plays a role in the development of educational activities is a king who has been passed down from generation to generation.
The Maqashid Sharia Construction on Inheritance in Dayak Ngaju Customs within the Tumbang Anoi Agreement Syaikhu, Syaikhu; Hamdi, Fahmi; Ahmad, Sabarudin; Ihsan, Reza Noor; Husain, Muhammad Zidni
El-Mashlahah Vol 13 No 2 (2023)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic Institute (IAIN) Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/el-mashlahah.v13i2.7375

Abstract

The customary inheritance settlement of Dayak Ngaju determines the distribution of heirs based on consensus referring to their compliance with the common law in the Tumbang Anoi 1894 agreement. The Dayak Ngaju Muslim community, in the settlement of inheritance disputes, still pays attention to Islamic law, but they do not ignore traditional inheritance. The research aimed to analyze the maqashid sharia construction on inheritance in Dayak Ngaju customs within the Tumbang Anoi agreement. This research was normative legal research with a historical approach. The data was in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. The research showed that the construction of maqashid sharia follows the mental construction, the philosophy of the distribution inheritance procedures of the Dayak Ngaju custom in the Tumbang Anoi agreement, which emphasizes the principle of peace. This agreement adopts a philosophy carried out by the diversity of its people, which highly values peace. Generally, the spirit of peace in this context also means that there is no complexity in the distribution of inheritance. The attraction of the Tumbang Anoi agreement is that people who gather in the Dayak community are one of the hundreds of Dayak community groups.
Pemanfaatan Limbah Sampah Plastik Kota Bangkalan sebagai Bahan Baku Genteng dengan Menggunakan Mesin Hotpress Indriartiningtias, Retno; Ahmad, Sabarudin; Fathkur Rhozi, Arista
Jurnal Pengabdian Masyarakat Charitas Vol. 4 No. 01 (2024): Jurnal Pengabdian Masyarakat Charitas Juni 2024
Publisher : Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/charitas.v4i01.5481

Abstract

Plastic waste is a waste that is difficult to decompose, and plastic waste is a problem that until now has not been resolved by the Indonesian government, especially the local government of Bangkalan Regency. The Bangkalan Environmental Agency (DLH) stated that in 2022, there will be around 100 tons/year of potential waste generated. As a result of the waste generation data, DLH experienced complaints about the increasing use of plastic and was not balanced with plastic waste management. This activity aims to provide alternative utilization of plastic waste in the form of HDPE plastic-based roof tiles using a pneumatic hotpress machine made by students of the Industrial Engineering Manufacturing Laboratory, Trunojoyo University Madura. With this alternative waste utilization opportunity, it is not only one of the solutions to reduce plastic waste, but also can be used as a business opportunity by Bangkalan residents.
Judicial Mediation: Is Reconciliation Impossible in Divorce Cases? Syaikhu; Sabarudin Ahmad; Muhammad Luthfi Setiarno Putera
Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law Vol. 5 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-manhaj.v5i2.11887

Abstract

Judicial mediation attempts to realize the principle of peace in civil cases, however, in its implementation in religious courts there is still minimal success in producing peace agreements, especially in divorce cases. This research aims to analyze whether it is impossible to reconcile the parties in a divorce case through judicial mediation. This research is empirical legal research with a case approach. The data collection methods involve observation, interviews, and documentation. These data are then validated using the triangulation method. After data validation, the next step is to analyze using an analytical method using the theory of legal objectives. Research findings show that successful mediation in divorce cases is not impossible, it's just that divorce cases are very difficult to reconcile, because the parties who submit divorce cases to court usually have reached the climax of domestic problems, and some have not lived together for a long time.
PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PEMBUATAN BRIKET SEBAGAI ENERGI TERBARUKAN DI DESA LAPA LAOK KECAMATAN DUNGKEK KABUPETEN SUMENEP Jamilah, Jamilah; Mulayadi, Mulayadi; Suhartatik, Suhartatik; Ahmad, Sabarudin; Hidayat, Khoirul; Joni, Koko; Dzulkarnain, Iskandar; Purwitasar, Elvina; Arifa, Herfina Nur; Manahim, Bisma Nurillah; Hotija, Siti Nur; Faida, Roijatul
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 6 (2023): Volume 4 Nomor 6 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i6.22851

Abstract

Desa Lapa Laok, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, berupaya mengoptimalkan potensi alamnya guna meningkatkan perekonomian desa. Limbah serabut dan tempurung kelapa merupakan potensi alam yang melimpah namun belum dimanfaatkan secara optimal. Penggunaan briket arang tempurung kelapa dianggap sebagai solusi yang sejalan dengan upaya mengatasi tantangan global terkait polusi, energi alternatif, dan teknologi ramah lingkungan. Hasil dari diskusi dengan pengelola Bumdes mengidentifikasi beberapa permasalahan prioritas, yaitu produksi (mesin pengolah briket), manajemen usaha (sumber daya manusia/SDM), pemasaran, dan teknologi. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat kali ini difokuskan pada pelatihan dan pendampingan untuk memanfaatkan briket sebagai sumber energi terbarukan. Dengan memberikan pelatihan dan pendampingan secara komprehensif, diharapkan para pelaku usaha bio briket di Desa Lapa Laok dapat mengoptimalkan kegiatan usaha mereka dan mencapai perkembangan yang lebih baik di masa depan.
PENYULUHAN ANTI KORUPSI LINTAS KALANGAN PADA MASYARAKAT DESA JEMARAS KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR Ahmad, Sabarudin; Maulana, Achmad; Jayanti, Irma; Safrudin, Safrudin; Rahman, Alief Aulia; Purwanti, Fitri
HIKMAYO: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT AMAYO Vol. 2 No. 2 (2023): HIKMAYO : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : LPPM Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56606/hikmayo.v2i2.130

Abstract

The most cases of acting against corruption by law enforcement officers (APH) occurred in the village budget sector, namely 154 cases in 2021 with potential state losses of IDR 233 billion. To prevent criminal acts of corruption at the village level, the author provides community service by conducting anti-corruption outreach, especially in Jemaras village, Cempaga district, East Kotawaringin regency. The method used was Asset Based Communities Development (ABCD), by tracing the assets in Jemaras village, it was then discovered that Jemaras village was a candidate for anti-corruption village in the East Kotawaringin regency. The results of this service show that people who gain an understanding of the dangers of corruption and the importance of preventing it become concerned about the village they live in all this time. The target of the activities aimed at various groups, starting from village officials, the general public, and children, aims to ensure that all parties can participate in making Jemaras village an anti-corruption village in the East Kotawaringin regency.
Co-Authors Abdul Helim Abdul Khair Adnan, Muskhan Ahmidi, Ahmidi Alghani, Raid Arifa, Herfina Nur Awaliyyah, Annisa Tri Baskoro, Aji Emzaed, Ali Murtadho Ermawan, Muhammad Zakky Ubaid Faida, Roijatul Fathkur Rhozi, Arista Fitri Purwanti Hafifah, Wafiq Halimatusyadiah, Halimatusyadiah Hamdi, Fahmi Helmina, Helmina Hotija, Siti Nur Husain, Muhammad Zidni Ihsan, Reza Noor Ilmi, Muhammad Iskandar Dzulkarnain Jamilah Jayanti, Irma Khairil Anwar Khairil Anwar Khoirul Hidayat khusnul khotimah Koko Joni Kumalasari, Mai Ratih Lisa Andriani Lisnawati Lisnawati Lucia, Waredayani Anisa Magfirah, Al-Khalifi Nazila Mahmuda, Mutiarani Manahim, Bisma Nurillah Mariadi Mariadi, Mariadi Maulana, Achmad Muhammad Luthfi Muhammad Luthfi Setiarno Putera Mulayadi, Mulayadi Muslimah Muslimah muslimah Nasrulloh, Muhammad Natun, Dwi Us Nor Harika Novi Lidiyasari Novita Anggraeni Orisa Febriana Padlianor, Padlianor Pambudi, Andrian Kukuh Purwitasar, Elvina Qamariah, Zannuba Rahman, Alief Aulia Rahmatiah Rahmatiah Retno Indriartiningtias Rina Rina Rizky, Ghina Aulia Roby, Roby Safrudin Safrudin Safrut, Bariah Siti Khairun Nisa Suhartatik Suhartatik Suriansyah, Eka Surya Sukti Syaikhu Syaikhu Syaikhu, Syaikhu Syarifuddin Syarifuddin Ulin Nuha, Ulin Vennovary Benevolent, Wafid Syuja’ Wahyuda, Muhammad Witro, Doli Zainap Hartati, Zainap