TANGGUNG GUGAT NOTARIS ATAS SUATU AKTA JAMINAN YANG HAK KEPEMILIKAN TERHADAP OBYEKNYA TIDAK SEMPURNA

Dela Venia Agisti (Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya)
Moch. Isnaeni (Faculty of Law, Wijaya Kusuma Surabaya University)

Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan
Vol. 24 No. 1 (2019): Edisi Januari

Dalam utang piutang seyogyanya perjanjian utang piutang dibuat secara tertulis. Beberapa lembaga jaminan mensyaratkan untuk menggunakan akta notaris. Walaupun tidak dipersyaratkan, perjanjian utang piutang itu tetap dapat dibuat oleh atau di hadapan notaris. Suatu akta jaminan yang dibuat oleh notaris sesuai yang dipersyaratkan sudah barang tentu menyebutkan pula obyeknya. Terdapat potensi klaim oleh orang lain atas obyek yang sedang dijaminkan tersebut sebagaimana kerap terjadi bukti kepemilikan yang ganda. Permasalahannya adalah bagaimana tanggung gugat notaris manakala terjadi hal demikian. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini adalah notaris harus mempertanggungjawabkan segala isi dalam aktanya, termasuk keabsahan kepemilikan objeknya.In this accounts receivable debt, the debt payable agreement should be made in writing. Some guarantee institutions require the use of a notarial deed. Althought not required, the loan agreement can still be made by or before a notary in accordance with the requirements, of course also mentions the object. There are potential claims by others for the object being pledged as proof of multiple ownership is often the case. The problem is how notary accountability occurs when such things occur. This research is a normative research. The results of this study are the notary must be able to take responsibility for all contents in the deed, including the validity of ownership of the object.