Moch. Isnaeni
Faculty of Law, Wijaya Kusuma Surabaya University

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

TANGGUNG GUGAT NOTARIS ATAS SUATU AKTA JAMINAN YANG HAK KEPEMILIKAN TERHADAP OBYEKNYA TIDAK SEMPURNA Dela Venia Agisti; Moch. Isnaeni
Perspektif Vol 24, No 1 (2019): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (831.106 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v24i1.723

Abstract

Dalam utang piutang seyogyanya perjanjian utang piutang dibuat secara tertulis. Beberapa lembaga jaminan mensyaratkan untuk menggunakan akta notaris. Walaupun tidak dipersyaratkan, perjanjian utang piutang itu tetap dapat dibuat oleh atau di hadapan notaris. Suatu akta jaminan yang dibuat oleh notaris sesuai yang dipersyaratkan sudah barang tentu menyebutkan pula obyeknya. Terdapat potensi klaim oleh orang lain atas obyek yang sedang dijaminkan tersebut sebagaimana kerap terjadi bukti kepemilikan yang ganda. Permasalahannya adalah bagaimana tanggung gugat notaris manakala terjadi hal demikian. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini adalah notaris harus mempertanggungjawabkan segala isi dalam aktanya, termasuk keabsahan kepemilikan objeknya.In this accounts receivable debt, the debt payable agreement should be made in writing. Some guarantee institutions require the use of a notarial deed. Althought not required, the loan agreement can still be made by or before a notary in accordance with the requirements, of course also mentions the object. There are potential claims by others for the object being pledged as proof of multiple ownership is often the case. The problem is how notary accountability occurs when such things occur. This research is a normative research. The results of this study are the notary must be able to take responsibility for all contents in the deed, including the validity of ownership of the object.
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMBELI TIKET SEPAKBOLA MELALUI SITUS RESMI ONLINE SAAT PERTANDINGAN SEPAKBOLA DIBATALKAN OLEH PIHAK YANG BERWENANG ATAS DASAR PERTIMBANGAN KEAMANAN Tunas Medya Latri; Moch. Isnaeni
Perspektif Vol 24, No 3 (2019): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v24i3.745

Abstract

Sepakbola merupakan salah satu cabang olah raga yang memiliki penggemar sangat banyak jumlahnya. Penjualan tiket pertandingan sepakbola dilakukan dengan cara online, hal ini memang bertujuan baik, karena dengan penjualan online, berdesakan antrian di loket yang dapat menyebabkan cidera pengunjung itu dapat terhindarkan. Kendati demikian, supporter sepakbola masih sering bertindak sesuka hati dengan cara membobol dan memaksa masuk, stadion, dan juga dengan perbuatan-perbuatan lain yang cenderung membuat rawan aspek keamanan. Oleh karena itu, pihak kepolisian pernah bertindak, atas ulah supporter sepakbola yang membuat rawan keamanan, itu membatalkan pertandingan secara sepihak. Pada aspek hukum, hal ini menjadi suatu permasalahan, mengingat supporter yang beritikad baik dengan membeli tiket dengan cara dan prosedur yang benar dan telah ditentukan, itu pada akhirnya merasa dirugikan atas perbuatan pembatalan tersebut. Apakah dapat pihak yang merasa dirugikan tersebut untuk mendapatkan ganti rugi, dan apakah pihak kepolisian berwenang untuk membatalkan perikatan antara pembeli tiket dengan pihak penyelenggara. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah pihak yang dirugikan dengan beberapa ukuran tertentu, dapat meminta ganti rugi atas dibatalkannya pertandingan sepakbola, walaupun atas dasar pertimbangan keamanan.Football is a sport that has very many fans. Ticket sales of football matches are done online, this is indeed a good cause, because with online sales, crowded queues at counters that can cause injury to visitors can be avoided. Nevertheless, football supporters still often act as they pleased by breaking into and forcing entry, stadiums, and also with other actions that tend to make the security aspects vulnerable. Therefore, the police had acted, for security reasons, because of the actions of football supporters who made security vulnerable, it canceled the match unilaterally. In the legal aspect, this becomes a problem, bearing in mind that supporters who have a good intention to buy tickets in the manner and procedure that have been determined, in the end feel disadvantaged over the act of cancellation, whether or not the party who feel aggrieved to obtain compensation, and whether the police have the authority to cancel the agreement between the ticket buyer and the organizer. This research is a normative research with a statutory approach. The results obtained from this study are that the injured party with a certain size, can ask for compensation for the cancellation of a soccer match, even on the basis of security considerations.
TANGGUNG GUGAT NOTARIS ATAS SUATU AKTA JAMINAN YANG HAK KEPEMILIKAN TERHADAP OBYEKNYA TIDAK SEMPURNA Dela Venia Agisti; Moch. Isnaeni
Perspektif Vol. 24 No. 1 (2019): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v24i1.723

Abstract

Dalam utang piutang seyogyanya perjanjian utang piutang dibuat secara tertulis. Beberapa lembaga jaminan mensyaratkan untuk menggunakan akta notaris. Walaupun tidak dipersyaratkan, perjanjian utang piutang itu tetap dapat dibuat oleh atau di hadapan notaris. Suatu akta jaminan yang dibuat oleh notaris sesuai yang dipersyaratkan sudah barang tentu menyebutkan pula obyeknya. Terdapat potensi klaim oleh orang lain atas obyek yang sedang dijaminkan tersebut sebagaimana kerap terjadi bukti kepemilikan yang ganda. Permasalahannya adalah bagaimana tanggung gugat notaris manakala terjadi hal demikian. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini adalah notaris harus mempertanggungjawabkan segala isi dalam aktanya, termasuk keabsahan kepemilikan objeknya.In this accounts receivable debt, the debt payable agreement should be made in writing. Some guarantee institutions require the use of a notarial deed. Althought not required, the loan agreement can still be made by or before a notary in accordance with the requirements, of course also mentions the object. There are potential claims by others for the object being pledged as proof of multiple ownership is often the case. The problem is how notary accountability occurs when such things occur. This research is a normative research. The results of this study are the notary must be able to take responsibility for all contents in the deed, including the validity of ownership of the object.
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMBELI TIKET SEPAKBOLA MELALUI SITUS RESMI ONLINE SAAT PERTANDINGAN SEPAKBOLA DIBATALKAN OLEH PIHAK YANG BERWENANG ATAS DASAR PERTIMBANGAN KEAMANAN Tunas Medya Latri; Moch. Isnaeni
Perspektif Vol. 24 No. 3 (2019): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v24i3.745

Abstract

Sepakbola merupakan salah satu cabang olah raga yang memiliki penggemar sangat banyak jumlahnya. Penjualan tiket pertandingan sepakbola dilakukan dengan cara online, hal ini memang bertujuan baik, karena dengan penjualan online, berdesakan antrian di loket yang dapat menyebabkan cidera pengunjung itu dapat terhindarkan. Kendati demikian, supporter sepakbola masih sering bertindak sesuka hati dengan cara membobol dan memaksa masuk, stadion, dan juga dengan perbuatan-perbuatan lain yang cenderung membuat rawan aspek keamanan. Oleh karena itu, pihak kepolisian pernah bertindak, atas ulah supporter sepakbola yang membuat rawan keamanan, itu membatalkan pertandingan secara sepihak. Pada aspek hukum, hal ini menjadi suatu permasalahan, mengingat supporter yang beritikad baik dengan membeli tiket dengan cara dan prosedur yang benar dan telah ditentukan, itu pada akhirnya merasa dirugikan atas perbuatan pembatalan tersebut. Apakah dapat pihak yang merasa dirugikan tersebut untuk mendapatkan ganti rugi, dan apakah pihak kepolisian berwenang untuk membatalkan perikatan antara pembeli tiket dengan pihak penyelenggara. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah pihak yang dirugikan dengan beberapa ukuran tertentu, dapat meminta ganti rugi atas dibatalkannya pertandingan sepakbola, walaupun atas dasar pertimbangan keamanan.Football is a sport that has very many fans. Ticket sales of football matches are done online, this is indeed a good cause, because with online sales, crowded queues at counters that can cause injury to visitors can be avoided. Nevertheless, football supporters still often act as they pleased by breaking into and forcing entry, stadiums, and also with other actions that tend to make the security aspects vulnerable. Therefore, the police had acted, for security reasons, because of the actions of football supporters who made security vulnerable, it canceled the match unilaterally. In the legal aspect, this becomes a problem, bearing in mind that supporters who have a good intention to buy tickets in the manner and procedure that have been determined, in the end feel disadvantaged over the act of cancellation, whether or not the party who feel aggrieved to obtain compensation, and whether the police have the authority to cancel the agreement between the ticket buyer and the organizer. This research is a normative research with a statutory approach. The results obtained from this study are that the injured party with a certain size, can ask for compensation for the cancellation of a soccer match, even on the basis of security considerations.