Lex Lectio Law Journal
Vol 1, No 1 (2022)

Pengawasan Ombudsman Provinsi Sumatera Utara Di Badan Pertanahan Nasional Kota Medan

Asina, Enrico Mardongan (Unknown)
Arisuma, Neri (Unknown)



Article Info

Publish Date
30 Apr 2022

Abstract

AbstractThe Ombudsman of the Republic of Indonesia has a role in conducting a survey of public service standards at the Medan City National Land Office and providing space for the public to submit problems and complaints about land services that are not optimal. This research is descriptive qualitative in nature. This study aims to determine the oversight of the Ombudsman of the Republic of Indonesia representing North Sumatra Province in supervising public service reports at the Medan City National Land Agency. , Reporting Service Response Action Mechanism and Institutional Public Service Oversight Mechanism in Government Public Service Agencies/Agencies.Abstrak Ombudsman Republik Indonesia berperan melakukan survey standar pelayanan publik di Kantor Pertanahan Nasional Kota Medan dan memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan permasalahan maupun keluhan terhadap pelayanan pertanahan yang tidak optimal. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam pengawasan laporan pelayanan publik pada Badan Pertanahan Nasional Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara pada Badan Pertanahan Nasional Kota Medan mempunyai mekanisme kerja, yaitu Mekanisme Pelaporan Pengaduan Masyarakat, Mekanisme Tindakan Respon Pelayanan Pelaporan dan Mekanisme Pengawasan Pelayanan Publik secara Kelembagaan pada Lembaga/Badan Pelayanan Publik Pemerintah.

Copyrights © 2022






Journal Info

Abbrev

JLL

Publisher

Subject

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Description

Artikel ilmiah yang dipublikasikan pada Lex Lectio Law Journal memiliki fokus dan ruang lingkup penelitian yang antara lain dapat mencakup hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum konstitusi, hukum bisnis, hukum ekonomi, hukum pidana, hukum Islam, hukum internasional, filsafat hukum, hukum ...