Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Lex Lectio Law Journal Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum
Arisuma, Neri
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Pengawasan Ombudsman Provinsi Sumatera Utara Di Badan Pertanahan Nasional Kota Medan Asina, Enrico Mardongan; Arisuma, Neri
Lex Lectio Law Journal Vol 1, No 1 (2022)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jlexlectio.v1i1.17

Abstract

AbstractThe Ombudsman of the Republic of Indonesia has a role in conducting a survey of public service standards at the Medan City National Land Office and providing space for the public to submit problems and complaints about land services that are not optimal. This research is descriptive qualitative in nature. This study aims to determine the oversight of the Ombudsman of the Republic of Indonesia representing North Sumatra Province in supervising public service reports at the Medan City National Land Agency. , Reporting Service Response Action Mechanism and Institutional Public Service Oversight Mechanism in Government Public Service Agencies/Agencies.Abstrak Ombudsman Republik Indonesia berperan melakukan survey standar pelayanan publik di Kantor Pertanahan Nasional Kota Medan dan memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan permasalahan maupun keluhan terhadap pelayanan pertanahan yang tidak optimal. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam pengawasan laporan pelayanan publik pada Badan Pertanahan Nasional Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara pada Badan Pertanahan Nasional Kota Medan mempunyai mekanisme kerja, yaitu Mekanisme Pelaporan Pengaduan Masyarakat, Mekanisme Tindakan Respon Pelayanan Pelaporan dan Mekanisme Pengawasan Pelayanan Publik secara Kelembagaan pada Lembaga/Badan Pelayanan Publik Pemerintah.
PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN KENANGAN BARU DITINJAU DARI PERSPEKTIF UU NO 25 TAHUN 2009 Hariani, Riri Rezeki; Arisuma, Neri
Lex Lectio Law Journal Vol 2, No 2 (2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jll.v2i2.85

Abstract

AbstractStrengthening Law Number 25 of 2009 concerning public services certainly has problems, as we know that the public services law has not been implemented well. In fact, the implementation of public services is still complicated, slow, expensive and causes public disappointment. Therefore, the aim of this research is to find out how to strengthen the implementation of public services in accordance with Law No. 25 of 2009. By using qualitative research methods and supported by data collection techniques through observation, interviews and library studies. Based on the results of the discussion, it was found that Strengthening Law No. 25 of 2009 concerning Public Services in Kenangan Baru Village refers to the principles/guidelines for the implementation of public services. However, there are several indicators that have not been implemented well, namely: the first is that equality of community rights and obligations in fulfilling the applicable requirements has not been realized, the second is the lack of community participation and involvement in activities carried out by the Subdistrict Government, the third is the lack of available facilities such as: tables, chairs, and condition of the office building. This causes limitations in strengthening and regulations in accordance with Law No. 25 of 2009 concerning public services. Therefore, Kenangan Baru Village must be able to increase strengthening and regulations in accordance with Law No. 25 of 2009 concerning public services, as well as being able to provide facilities to encourage community participation in various government programs.AbstrakPenguatan  Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik tentunya memiliki problematika, seperti yang kita ketahui bahwasannya Undang-undang pelayanan publik belum terselenggara dengan baik. Faktanya penyelenggaraan pelayanan publik masih berbelit-belit, lambat, mahal dan menimbulkan kekecewaan masyarakat. Oleh karena itu tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penguatan terlaksananya pelayanan publik sesuai dengan UU No 25 Tahun 2009. Dengan menggunakan metode penelitian secara kualitatif dan didukung dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi keperpustakaan. Berdasarkan hasil pembahasan ditemukan bahwa Penguatan UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di Kelurahan Kenangan Baru mengacu pada asas/pedoman penyelenggaraan pelayanan umum. Namun ada beberapa indikator yang belum terlaksana dengan baik yaitu  : yang pertama belum terwujudnya kesamaan hak dan kewajiban masyarakat dalam memenuhi persyaratan yang berlaku, yang kedua minimnya partisipatif dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan yang dibuat oleh Pemerintah Kelurahan, yang ketiga minimnya fasilitas yang tersedia seperti : meja, kursi, dan kondisi bangunan kantor. Hal demikian menyebabkan keterbatasan dalam penguatan dan aturan sesuai dengan UU No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Maka dari itu, Kelurahan Kenangan Baru harus mampu meningkatkan penguatan dan aturan yang sesuai dengan UU No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, serta mampu menyediakan fasilitas demi mendorong partisipatif masyarakat dalam berbagai program pemerintahan.
PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 Nadadap, Gindo; Siswoyo, Amelia Anggriany; Arisuma, Neri
Lex Lectio Law Journal Vol 2, No 1 (2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jlexlectio.v2i1.25

Abstract

AbstractMarriage aims to have children with the hope of becoming family heirs and successors. but in this study, the children to be discussed are out of wedlock based on the case of Machicha bint H. Mochtar who is fighting for the rights of her son Muhammad Iqbal Ramadhan, the child of her marriage (Machicha) with Moerdiono, a marriage that is legalized religiously but not by the state, resulting in the child becoming a child out of wedlock. This research can be a discussion material for the discussion of legal protection of children's rights, especially for children who have the status of extra-marital children in the surrounding environment, and can be used as a reference to protect and protect the rights of every extra-marital child. The research conducted by the author is a type of normative legal research with the method of collecting secondary legal documents in legal research conducted by conducting library research and analytical legal document processing methods. Recognition of children is done by issuing a certificate from the biological father that the child born by a woman is his biological child. Recognition can only be done if the child's biological mother agrees. Legalization of a child out of wedlock is only done if the biological father and biological mother of the child are legally married. In the case of Machica Mochtar representing her son M Iqbal Ramadhan who wants to fight for his rights over his biological father Moerdiono where Machicha Mochtar married Moerdiono on December 20, 1993, which was executed only based on article 2 paragraph 1 Marriage Act, namely based on religious provisions but without registering the marriage, making the marriage valid only in the eyes of religion but void in the eyes of the law because it did not meet the requirements. AbstrakPerkawinan bertujuan untuk memiliki anak dengan harapan menjadi ahli waris keluarga dan penerus keturunan. namun dalam penelitian ini anak yang akan dibahas yaitu ana luar kawin berdasarkan kasus Machicha binti H. Mochtar yang memperjuangkan hak anaknya Muhammad Iqbal Ramadhan, anak hasil perkawinan dirinya (Machicha) dengan Moerdiono, perkawinan yang dilegalkan secara agama tetapi tidak oleh negara, mengakibatkan anak tersebut menjadi anak di luar kawin. penelitian ini dapat menjadi bahan diskusi untuk pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak anak terutama bagi anak yang berstatus anak luar kawin yang berada di lingkungan sekitar,dan dapat dijadikan sebagai referensi untuk menjaga dan melindungi hak setiap anak luar kawin. Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif dengan Metode pengumpulan dokumen hukum sekunder dalam penelitian hukum dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan dan Metode pengolahan dokumen hukum secara analitis. Pengakuan terhadap anak dilakukan dengan mengeluarkan surat keterangan dari ayah kandung bahwa anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan adalah anak kandungnya. Pengakuan hanya dapat dilakukan jika ibu kandung anak tersebut menyetujuinya. Legalisasi anak luar nikah hanya dilakukan jika ayah kandung dan ibu kandung dari anak tersebut menikah secara sah. Dalam kasus Machica Mochtar yang mewakili anaknya M Iqbal Ramadhan yang ingin memperjuangkan haknya atas ayah kandungnya yaitu Moerdiono dimana Machicha Mochtar menikah dengan Moerdiono pada tanggal 20 Desember tahun 1993, yang dieksekusi hanya berdasarkan pasal 2 ayat 1 Perkawinan Perbuatan yaitu berdasarkan ketentuan agama tetapi tanpa mencatatkan perkawinan itu, menjadikan perkawinan itu sah hanya di mata agama tetapi batal di mata hukum karena tidak memenuhi syarat.
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TERHADAP DEMOKRASI DAN REGENERASI KEPEMIMPINAN NASIONAL Arisuma, Neri; Saleh, Arifin; Alfarisi, Salman; Juliansyah, Fickry
Lex Lectio Law Journal Vol 3, No 2 (2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jll.v3i2.92

Abstract

AbstractThe Constitutional Court (MK) Decision Number 90/PUU-XXI/2023 has a significant impact on the democratic system in Indonesia, especially in relation to the election mechanism and national leadership regeneration. This decision conveys a request for judicial review of the provisions of the Election Law which regulates the presidential threshold, which has consequences for the opportunities for new candidates in the presidential election. This journal aims to analyze the meaning of the MK's manifestation on the development of democracy and the mechanism for national leadership regeneration, by considering political and constitutional perspectives. AbstrakPutusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 memiliki dampak signifikan terhadap sistem demokrasi di Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan mekanisme pemilu dan regenerasi kepemimpinan nasional. Putusan ini menanggapi permohonan uji materi terhadap ketentuan Undang-Undang Pemilu yang mengatur ambang batas (threshold) presidential, yang memiliki konsekuensi terhadap peluang kandidat baru dalam pemilihan presiden. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis implikasi putusan MK tersebut terhadap perkembangan demokrasi dan mekanisme regenerasi kepemimpinan nasional, dengan mempertimbangkan perspektif politik dan konstitusional.
Binjai Male Participation In KB Program In The Postmodern Era Arisuma, Neri; Sari, Komala; Purba, Refida Evi
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 11 No. 2 (2022): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v11i2.63

Abstract

Abstrak Partisipasi pasangan dengan angka Keluarga Berencana (KB) yang rendah di Kota Binjai tentunya tidak lepas dari peran laki-laki sebagai kepala keluarga dalam suatu pasangan. Selama ini Pembina Keluarga Berencana (PLK) Kota Binjai dalam melakukan penyuluhan selalu dihadiri oleh perempuan saja. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab rendahnya partisipasi pria dalam program KB, baik secara langsung maupun tidak langsung. Urgensi penelitian ini sangat penting untuk dapat membuat rumusan dalam mendidik pasangan usia subur (PUS) di Kota Binjai khususnya laki-laki dalam mengimplementasikan PP No 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi, studi literatur, Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara mendalam dengan para motivator KB pria sebagai agen yang telah melaksanakan program KB dan mengikuti penyuluhan pria. Data juga diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai dan Petugas Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB) Kota Binjai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap masalah kependudukan masih rendah, pelaksanaan program sosialisasi dan penyuluhan sering tidak dihadiri laki-laki, alasan mereka tidak pernah dan jarang mengikuti penyuluhan karena sibuk bekerja dan menganggap penyuluhan KB sebagai bisnis wanita. Analisis yuridis terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan terkait laju pertumbuhan penduduk dinilai masih belum terlalu mengikat karena secara harfiah partisipasi laki-laki hanya bersifat himbauan dan memerlukan kesadaran penuh dari masyarakat. Tidak ada aturan yang benar-benar mengikat dan mengharuskan laki-laki juga wajib mengikuti berbagai penyuluhan terkait keikutsertaannya dalam pelaksanaan program KB.
IMPLEMENTATION OF THE SUKATENDEL VILLAGE REGULATION POLICY NO. 01 OF 2019 CONCERNING THE DISASTER RESILIENT VILLAGE PROGRAM Rezeki Hariani, Riri; Arisuma, Neri; Rahayu, Elga
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 2 No. 3 (2022): October (October-December)
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/morfai.v2i3.408

Abstract

Indonesia is an archipelagic country that is vulnerable to natural and non-natural disasters. The trend of natural disasters that occur in Indonesia itself tends to increase from year to year as well as what happened in Karo Regency. According to BPS data from 2015-2020 there was an increase in natural disasters, especially those caused by the eruption of Mount Sinabung.The problem that occurs is that Sukatendel Village is located in Tiganderket District, Karo Regency which has an altitude of 500 meters above sea level. This certainly increases the risk of disaster. The purpose of this study was to determine the effectiveness of implementing the Sukatendel Village Regulation No. 01 of 2019 regarding the Disaster Resilient Village program. With qualitative research methods. The results showed thatImplementation of Village Regulation No. 1 of 2018 concerning the disaster-resilient village program which includes 4 (four) factors, namely: The communication factor has not been carried out properly, due to the irregularity of socialization activities and the limitations of information communication tools to the surrounding community. The human resource factor is adequate in the implementation of DESTANA with the establishment of a village management and DRR Forum, but has limited budget and facilities in disaster management. The disposition factor or commitment owned by the implementor is good in carrying out its responsibilities as the implementer of the policy. The bureaucratic structure factor in the implementation of DESTANA has been directed and clear with the creation of a disaster management mechanism, the division and role of each team, but this is of course with the approval of the Karo Regency Government.
Co-Authors Amelia Anggriany Siswoyo Asina, Enrico Mardongan Hariani, Riri Rezeki Juliansyah, Fickry Komala sari, Komala Nadadap, Gindo Purba, Refida Evi Rahayu, Elga Rezeki Hariani, Riri Saleh, Arifin Salman Alfarisi