KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (UU KIP): IMPLEMENTASI PARADIGMA NEW PUBLIC GOVERNANCE (NPG)?

Anne Friday Safaria (Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas April.)
Rahmayanti Rahmayanti (Program Studi Manajemen Administrasi, Akademi Sekretari dan Manajemen Ariyanti.)
Rina Yulianti (Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.)

JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)
Vol 7, No 2 (2023)

Indonesia diyakini telah memasuki era New Public Governance (NPG). Klaim ini tentu perlu pembuktian dan penting untuk dikaji karena pilihan paradigma akan mempengaruhi bagaimana administrator mengambil keputusan dan bertindak dalam memecahkan masalah publik yang signifikan bagi kesejahteraan publik. Artikel ini membahas tentang konsep dan praktik kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang lahir dan berkembang di era NPG. Melalui pendekatan studi literatur, penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji nilai-nilai yang terkandung dalam kebijakan berdasarkan kesesuaian karakter yang dibawa oleh paradigma NPG yang berorientasi pada nilai-nilai demokrasi dan efisiensi, berdasarkan teori institusional dan jaringan, dengan fokus pada organisasi. dan masyarakat (kemerdekaan dan kepentingan masyarakat), dan pemerintahan yang polisentris. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi masalah dan solusi untuk perbaikan dan pemilihan paradigma yang sesuai dan relevan dengan kondisi yang dihadapi negara ini. Temuan kami menunjukkan bahwa sifat GPN sesuai dengan konsep KIP yang dibangun dalam rangka mewujudkan Open Government di Indonesia yang berlandaskan pada tiga pilar, yaitu: transparansi, partisipasi, dan inovasi, meskipun dalam praktiknya banyak kekurangan.