POLITIK HUKUM STATUS KEKHUSUSAN DALAM PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS IBU KOTA NUSANTARA

Luna Dezeana Ticoalu

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023

Luna Dezeana Ticoalu, Muhammad Dahlan, Ibnu Sam Widodo Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: [e-mail] Abstrak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) mengatur kekhususan yang dimiliki oleh Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dengan memanfaatkan peluang dari Pasal 18B ayat (1) UUD NRI 1945 dan pendapat Putusan Mahkamah Konstitusi yang mempertimbangkan bahwa pemberian kekhususan kepada suatu daerah bersifat fleksibel sepanjang hal tersebut merupakan kebutuhan nyata dan kebutuhan politik. Namun, IKN Nusantara menganut konsep kewilayahan dan struktur pemerintahan yang berbeda dengan ketentuan yang termaktub dalam UUD NRI 1945. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis politik hukum status kekhususan dalam Pemerintahan Daerah Ibu Kota Nusantara serta implikasi hukum UU IKN terhadap desentralisasi asimetris di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan historis (historical approach). Hasil penelitian ini adalah bahwa politik hukum pemberian status kekhususan kepada suatu daerah dapat merujuk pada Pasal 18B ayat (1) UUD NRI 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan kriteria dan indikator status kekhususan atau keistimewaan. Selain itu, politik hukum status kekhususan IKN juga ditelaah dari rencana pembangunan dan pemindahan ibu kota negara serta landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis pembentukan UU IKN untuk dapat menjawab urgensi diberikannya kekhususan pada IKN. Diaturnya kekhususan dalam UU IKN berimplikasi pada desentralisasi asimetris di Indonesia sebab hal tersebut akan menimbulkan tantangan dalam menerapkan desentralisasi asimetris di Indonesia. Oleh karenanya, diperlukan adanya penyesuaian kembali terhadap ketentuan yang termaktub dalam UUD NRI 1945. Kata Kunci: politik hukum, status kekhususan, pemerintahan daerah khusus ibu kota Nusantara Abstract Law Number 3 of 2022 concerning the Capital City of the State (henceforth referred to as UU IKN) governs the specialty that belongs to the capital city of Nusantara by referring to the chance implied in Article 18B Paragraph (1) of the 1945 Constitution of Indonesia and the Decision of Constitutional Court considering that labeling a region a specialty is flexible so long as it is for political and genuine purposes. However, the capital city of Nusantara follows the concept of region and government structure different from what is set forth in the 1945 Constitution. This research aims to identify, describe, and analyze the legal politics of the status of specialty in the government of the capital city of Nusantara and the legal implication of the UU IKN towards asymmetric decentralization in Indonesia. The research employed a normative-juridical method and statutory, case, and historical approaches. The research results reveal that the legal politics of the status of a specialty labeled to a region can refer to Article 18B Paragraph (1) of the 1945 Constitution and the Constitutional Court’s Decision that set both criteria and indicators of the status of the specialty. Moreover, the legal politics regarding the specialty in this context is also seen from the perspective of the development plan and the transfer of the capital city and the philosophical, juridical, and sociological bases of the formulation of the UU IKN to respond to the urgency arising from this specialty. The regulation of the specialty concerned in the UU IKN may affect the asymmetric decentralization in Indonesia since it will bring some challenges in the implementation of asymmetric decentralization in the state. Therefore, readjustment to the provisions outlined in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is needed. Keywords: legal politics, specialty status, the regional government of the capital city of Nusantara