IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ANGGARAN DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI DI DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA (DISDIKPORA) KABUPATEN BADUNG

Ni Made Suarningtyas Maharani (Politeknik Negeri Bali)

WIDYANATA
Vol 20 No 01 (2023): Maret

Transparansi anggaran harus jelas sehingga memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat awam juga dapat mengetahui dan mengaksesnya. Kondisi tersebut di atas melatarbelakangi penelitian ini dalam rangka menganalisis (1) Bagaimanakah implementasi pengelolaan anggaran untuk meningkatkan transparansi di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Badung berdasarkan Perda Kabupaten Badung No. 16 Tahun 2018?; (2) Bagaimana transparansi dalam pengelolaan anggaran di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Badung? dan (3) Apakah yang menjadi kendala dalam mewujudkan transparansi dalam pengelolaan anggaran di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Badung?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Implementasi pengelolaan anggaran untuk meningkatkan transparansi di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Badung berdasarkan Perda Kabupaten Badung No. 16 Tahun 2018 dipengaruhi oleh (a) standar dan sasaran kebijakan, (b) Sumber daya kebijakan, (c) komunikasi antar organisasi, (d) karakteristik badan pelaksana, (e) disposisi implementor dan (f) kondisi sosial ekonomi dan politik; (2) Transparansi dalam pengelolaan anggaran di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Badung belum bisa diwujudkan dengan baik; dan (3) Kendala dalam mewujudkan transparansi dalam pengelolaan anggaran di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Badung meliputi (a) kendala dari faktor sumber daya berasal dari keterbatasan sumber pembiayaan yang dialokasikan dari APBD Kabupaten Badung, (b) kendala dari faktor komunikasi berasal dari pola komunikasi yang memisahkan komunikasi diantara para pimpinan dan para pelaksana; dan (c) kendala yang berasal dari faktor disposisi disebabkan masih lemahnya fungsi koordinasi dan sinkronisasi dalam penyusunan anggaran. Kata Kunci: Transparansi, Anggaran, Implementasi, Kebijakan Publik.