Articles
66 Documents
<![CDATA[PERANAN E-GOVERNMENT DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI DESA SANDING KECAMATAN TAMPAKSIRING ]]>
<![CDATA[Dewa Gede Atmajaya]]>;
<![CDATA[Gede gede Wirata]]>
<![CDATA[ Widyanata Vol 18 No 1 (2021): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Univeristas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1434.909 KB)
|
DOI: 10.54836/widyanata.v18i1.529
<![CDATA[Pemanfaatan E-Government merupakan salah satu pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) yang merupakan proses dan aplikasi yang berbasis komputer, mengelola informasi kantor desa, mendukung fungsi dan tugas kantor desa termasuk administrasi kependudukan, perencanaan, pelaporan, pengelolaan asset, pengelolaan anggaran, layanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Peranan E-Government dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Desa Sanding yaitu pelayanan publik yang diberikan menunjukkan bahwa prosedur pelayanan publik disusun secara sederhana dan menunjukkan keterbukaan baik dalam hal prasyarat, rincian tarif ataupun waktu penyelesaian administrasi. Adanya pelayanan yang sama untuk semua masyarakat tanpa membedakan gender, status ataupun golongan dari masyarakat tersebut. Struktur organisasi telah jelas namun masih terdapat pelimpahan tugas yang disebabkan karena pegawai tidak mampu menyelesaikan beban pekerjaannya sesuai dengan tupoksinya. Pelaksana e-government telah berusaha menyeimbangkan kemampuan perangkat desa dengan pemberian pelatihan dan pembinaan secara berkala. 2) Kendala dalam penerapan E-Government di Desa Sanding Kecamatan Tampaksiring adalah adanya keterbatasan koneksi atau jaringan internet yang menyebabkan kesulitan dalam mengakses website atau kesulitan untuk online, kurangnya sosialisasi sehingga menyebabkan kurangnya informasi yang diterima masyarakat mengenai informasi kependudukan serta rendahnya kualitas sumber daya manusia yang ditunjukkan dengan ketidakmampuan perangkat desa untuk menyeimbangkan kemampuan dengan perkembangan teknologi informasi dalam hal mengoperasian komputer. Kata Kunci : E-Government dan Pelayanan Publik]]>
<![CDATA[PROFESIONALISME PEMANDU DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN KUNJUNGAN ISTURA PADA ISTANA KEPRESIDENAN TAMPAKSIRING BALI ]]>
<![CDATA[Dewa Gede Arimbawa]]>
<![CDATA[ Widyanata Vol 18 No 1 (2021): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Univeristas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (830.673 KB)
|
DOI: 10.54836/widyanata.v18i1.563
<![CDATA[Profesionalisme sangat ditentukan oleh kemampuan seseorang atau individu dalam melakukan suatu pekerjaan menurut bidang tugas dan tingkatannya masing-masing. Hasil dari pekerjaan itu lebih ditinjau dari segi sesuai porsi, objek, bersifat terus menerus dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun serta jangka waktu penyelesaian pekerjaan yang relatif singkat. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Parasuraman (2001) yang menyatakan 5 indikator pelayanan yaitu bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Profesionalisme pemandu dalam meningkatkan pelayanan kunjungan istura pada Istana Kepresidenan Tampaksiring Bali telah berjalan dengan baik sesuai dengan hasil analisis menggunakan Teori Pelayanan. Tetapi masih perlu dilakukan beberapa evaluasi, hal itu karena dari 5 indikator terdapat 1 indikator pelayanan yang harus dievaluasi yaitu perlunya penambahan sarana kebersihan sehingga tidak mengganggu kebersihan sebagai salah satu bentuk pendukung pelayanan. Sedangkan 4 indikator yang telah memenuhi yaitu adanya pemandu yang telah memiliki keterampilan dalam memandu, memandu dengan baik sehingga mudah dimengerti, memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk bertanya serta memperhatikan kebutuhan informasi dari pengunjung. Kendala dari profesionalisme pemandu dalam meningkatkan pelayanan kunjungan istura pada Istana Kepresidenan Tampaksiring Bali adalah masih kurangnya jumlah pemandu dan masih kurangnya kemampuan pemandu dalam berbahasa asing.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA SEKOLAH DASAR NO 1 BLAHKIUH KECAMATAN ABIANSEMAL KABUPATEN BADUNG ]]>
<![CDATA[I Gede Heri Gunawan]]>;
<![CDATA[I Made . Sumada]]>;
<![CDATA[I Nyoman Suargita]]>
<![CDATA[ Widyanata Vol 18 No 1 (2021): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Univeristas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (842.284 KB)
|
DOI: 10.54836/widyanata.v18i1.601
<![CDATA[BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Pelaksanaan BOS di Bali juga masih terdapat kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, setidaknya hal itu dapat dilihat dari pemberitaan di dunia maya yaitu adanya dugaan korupsi, keterlambatan pencairan dana, manipulasi laporan, kelebihan dan kekurangan dana akibat kesalahan administrasi pendataan siswa, tidak melibatkan komite sekolah sebagai pengontrol, kurangnya sosialisasi, dan masalah lainnya yang terjadi di semua Kabupaten di Bali, salah satunya adalah Kabupaten Badung. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimanakah implementasi program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar No 1 Blahkiuh ? 2) Apakah kendala dalam implementasi program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar No 1 Blahkiuh? Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Teori implementasi kebijakan publik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Merilee S. Grindle (Suharsono,2011:93) Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar No 1 Blahkiuh belum berjalan dengan maksimal karena dalam hal pelaporan masih sering terjadi keterlambatan yang disebabkan oleh kurangnya koordinasi Kepala Sekolah dengan pegawai bagian administrasi.Kendala dalam implementasi program Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar No 1 Blahkiuh yaitu kurangnya sosialisasi tentang dana BOS, kurangnya koordinasi dalam pelaporan dana BOS dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Kata Kunci : Implementasi, Bantuan Operasional Sekolah (BOS)]]>
<![CDATA[PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DI DESA SANGEH KECAMATAN ABIANSEMAL KABUPATEN BADUNG ]]>
<![CDATA[I Ketut . Suarjaya]]>
<![CDATA[ Widyanata Vol 18 No 1 (2021): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Univeristas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (782.315 KB)
|
DOI: 10.54836/widyanata.v18i1.602
<![CDATA[Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggungjawab terhadap kelompoknya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Partisipasi Masyarakat menurut Holil (1980:8) yang menguraikan 5 indikator partisipasi masyarakat yaitu usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan pengahasilan serta lamanya tinggal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJM Desa di Desa Sangeh Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung adalah partisipasi interaktif dan telah efektif tetapi terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaanya. Berdasarkan hasil analisis dengan Teori Holil menunjukkan bahwa keaktifan masyarakat dalam berpartisipasi. Masyarakat perempuan memiliki kesempatan yang lebih sedikit dibandingkan masyarakat laki-laki untuk berpartisipasi dalam musyawarah penyusunan RPJM Desa. Masyarakat dengan tingkat pendidikan terakhir SMA memiliki tingkat keaktifan lebih tinggi dari masyarakat dengan tingkat pendidikan terakhir SD. Pekerjaan dan penghasilan yang dimiliki masyarakat Desa Sangeh tidak menghalangi kesadaran. masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan RPJM Desa. Semakin lama seseorang tinggal di Desa Sangeh maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih meningkatkan partisipasi dalam setiap kegiatan pembangunan ataupun penyusunan RPJM Desa. Faktor pendukung partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJM yaitu adanya sejarah komunitas Desa Sangeh, kepemimpinan dari pemimpin yang menjadi panutan masyarakat, kapasitas organisasi kemasyarakatan yang cukup dan sumber daya manusia yang memadai sedangkan faktor penghambat yaitu kurangnya pemahaman informasi program karena kurangnya pendekatan pemerintah dengan masyarakat dan adanya pelaksanaan program yang lama (melanjutkan proses program yang lama yang belum tuntas). Kata Kunci:Partisipasi, RPJM]]>
<![CDATA[Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Dalam Inovasi Upaya Penanggulangan dan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ]]>
<![CDATA[Sasmito Jati Utama]]>
<![CDATA[ Widyanata Vol 18 No 1 (2021): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Univeristas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1276.608 KB)
|
DOI: 10.54836/widyanata.v18i1.604
<![CDATA[Pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memberikan instruksi untuk pencegahan Covid-19 ditingkat desa melalui Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Adapun ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi (1) Penegasan PKTD, (2) Desa Tanggap COVID-19; dan (3) Penjelasan perubahan APBDes..Tulisan ini mengkaji mengenai kapasitas aparatur pemerintah desa dalam inovasi penanggulangan dan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di wilayahnya, melalui studi literatur, yang berfokus pada kapasitas-kapasitas aparatur khususnya pemerintah desa dalam upaya pencegahan dan penanganan COVID-19berdasarkan praktek terbaik di Indonesia. Kapasitas aparatur pemerintah desa yang diperlukan sebagai inovasi dalam upaya penanggulangan dan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di wilayahnya dapat disimpulkan bahwa seorang kepala desa membutuhkan kapasitas responsif, kapasitas ekstraktif, kapasitas regulatif, kapasitas distributif dan kapasitas kolaboratif. Kata Kunci:kapasitas, aparatur, ekstraktif, responsive, Covid-19]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PROGRAM TEMPAT OLAH SAMPAH SETEMPAT (TOSS) DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA GUNAKSA, KABUPATEN KLUNGKUNG ]]>
<![CDATA[Komang Ema Marsitadewi]]>;
<![CDATA[I Wayan Sudemen]]>
<![CDATA[ Widyanata Vol 18 No 1 (2021): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Univeristas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1446.137 KB)
|
DOI: 10.54836/widyanata.v18i1.605
<![CDATA[Kabupaten Klungkung menjadi salah satu contoh wilayah yang mengembangkan pembangkit listrik alternatif melalui program Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS). Program ini telah dijalankan 3 tahun dan pelaksanaannya, program TOSS ini mengalami banyak hambatan seperti kemampuan pengelolaan desa masing-masing, dana hingga keterbatasan pengadaan alat pengelolaan sampah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Data diperoleh dengan menyebarkan kuisioner kepada 98 orang dan dari laporan-laporan, artikel ilmiah atau penelitian sejenis yang berhubungan dengan Program TOS). Keefektifan TOSS dilihat dalam tiga bagian yakni: input, proses, dan output. Dari sisi input, hasil penelitian menunjukkan jenis sampah yang diperoleh melalui pemilahan sampah memperoleh rata-rata skor sebesar 2,28 hal ini menandakan bahwa masyarakat kurang baik dalam melakukan pemilahan sampah. Dari sisi proses, pengumpulan sampah oleh petugas sudah menunjukkan kategori baik. Hal ini didukung oleh tersedianya kendaraan pengangkut sampah ke tempat pengolahan. Sedangkan pengelolaan sampah yang dilakukan petugas menunjukkan bahwa seluruh pekerja TOSS menyatakan secara rutin dan terus menerus mengolah sampah yang masuk ke TOSS Desa Gunaksa. Dari sisi output, perubahan volume sampah yang dihasilkan masyarakat menunjukkan rata-rata skor 2,66 yang berarti berada dalam kategori baik. Dengan demikian maka dapat dikatakan perubahan volume sampah semakin berkurang dengan adanya TOSS di Desa Gunaksa ini. Kata Kunci: Efektivitas, Pengelolaan Sampah, Tempat Olah Sampah Setempat, Kabupaten Klungkung.]]>
<![CDATA[TIPE KEPEMIMPINAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI PADA INSTANSI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TABANAN ]]>
<![CDATA[Ni Luh Putu Diah Yuli Astriyanthi]]>;
<![CDATA[I Gusti Ngurah Agung Bagus Widiana]]>
<![CDATA[ Widyanata Vol 18 No 2 (2021): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Univeristas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (891.342 KB)
|
DOI: 10.54836/widyanata.v18i2.786
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses meningkatkan kinerja pegawai melalui tipe kepemimpinan di Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan dengan menganalisis tipe kepemimpinan otokratis, kharismatik, dan tipe kepemimpinan demokratis.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan penentuan informan menggunakan teknik Purposive Sampling. Sebagai key informan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan. Para Informan dan responden adalah pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan. Data yang dikumpulkan dengan wawancara, observasi, studi pustaka dan dokumentasi.Analisis data dengan analisis Deskriptif, dengan proses analisis dimulai sejak sebelum penelitian dilapangan, saat penelitian dilapangan dan setelah penelitian dilapangan.Pengukuran besar peningkatan kinerja pegawai menggunakan Rating scale, yaitu penafsiran berupa angka, kedalam pengertian kualitatif. Hasil analisis yaitu (1) Peningkatan kinerja pegawai pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan, menurut persepsi 16 orang responden sebesar 956 : 1.152 x 100% = 82,99% dari yang diharapkan. (2) Tipe Kepemimpinan Otokratis pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan = 315 : 384 x 100% = 82.01% dari yang diharapkan, kemudian tipe kepemimpinan kharismatik = 320 : 384 x 100% = 83,33% dari yang diharakan.SedangkanTipe Kepemimpinan yang paling unggul yaitu demokratis dengan perhitungan = 321 : 384 x 100% = 83,59% dari yang diharapkan.]]>
<![CDATA[Implementasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat di Desa Gunung Salak Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan ]]>
<![CDATA[Ni Luh Kade Suariani]]>;
<![CDATA[A. A. Nyoman Sri Wahyuni]]>
<![CDATA[ Widyanata Vol 18 No 2 (2021): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Univeristas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (997.101 KB)
|
DOI: 10.54836/widyanata.v18i2.789
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pengelolaan dana desa dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat di Desa Gunung Salak Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan. Subyek penelitian ini adalah implementasi pengelolaan dana desa dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat di Desa Gunung Salak Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan. Data dikumpulkan dengan teknik pengamatan, teknik wawancara dan teknik dokumentasi dan data dianalisis dengan cara sederhana dengan memakai metode deskrptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Implementasi/pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Salak Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan telah dilaksanakan berdasarkan aturan pemerintah dan anggarannya telah disesuaikan dengan APBDes yang telah di susun oleh Pemerintah Desa, (2) Implementasi Pengelolaan Dana Desa dari APBN dilakukan dalam kegiatan pembangunan desa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga hal tersebut berdampak baik bagi meningkatnya taraf hidup masyarakat Desa Gunung Salak. (3) Hambatan pengelolaan secara umum adalah pengerjaan proyek sangat bergantung pada cuaca terutama proyek pembangunan desa seperti pengadaan/perbaikan jalan. (4) Dampak positif pengelolaan Dana Desa adalah dapat memajukan perekonomian di desa yang langsung dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, dan dampak negatifnya adalah banyak kemunculan kecemburuan sosial terutama antar kelompok desa, karena jumlah bantuan yang diberikan berbeda sesuai dengan produktifitas kelompok.]]>
<![CDATA[Upaya Pimpinan Dalam Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Anggota di Paroki Santa Maria Immaculata Tabanan ]]>
<![CDATA[Bernadeta Janur]]>;
<![CDATA[Ni Nyoman Kartika Yanti]]>
<![CDATA[ Widyanata Vol 18 No 2 (2021): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Univeristas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (744.49 KB)
|
DOI: 10.54836/widyanata.v18i2.790
<![CDATA[Penelitian dilakukan berdasarkan temuan awal bahwa peningkatan tertib administrasi keuangan anggota di Paroki Gereja Katolik Immaculata Tabanan kurang maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pimpinan dalam peningkatan tertib administrasi keuangan anggota di ParokiGereja Katolik Immaculata Tabanan. Tidak tertibnya administrasi keuangan anggota di Paroki Gereja Katoik Immaculata Tabanan adalah kurang kesadaran umat atau jemaat untuk bertanggungjawab dalam membayar semua kewajiban seperti iuran gereja, administrasi permandian, dan administrasi pernikahan. Sehingga Upaya yang harus dilakukan pimpinan dalam menertibkan adaministrasi adalah mengajak para pengurusnya beserta umat yang ada, untuk selalu bekerja sama dalam menyukseskan pelaksanan administrasi keuangan anggota dengan melihat realitas yang ada di paroki Gereja Katolik Immaculata Tabanan]]>
<![CDATA[Sistem Layanan Informasi Publik Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi Bali. ]]>
<![CDATA[Wira Gunarta]]>;
<![CDATA[I Gede Ni Nyoman Kartika Yanti]]>
<![CDATA[ Widyanata Vol 18 No 2 (2021): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Univeristas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (828.951 KB)
|
DOI: 10.54836/widyanata.v18i2.791
<![CDATA[Penelitian dilakukan di Kantor Komisi Informasi Provinsi Bali berdasarkan temuan awal bahwa sulitnya pemohon Informasi Publik mendapatkan akses Informasi di Badan Publik, Standar layanan informasi publik tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 dan Badan Publik kurang memahami Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sistem Layanan Informasi Publik Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi Bali. Peneliti ini memfokuskan masalah pada Kinerja Komisi Informasi dalam menyelesaikan sengketa dan bagaimana prosedur penyelesaian sengketa informasi yang ada di wilayah Komisi Informasi Publik di Provinsi Bali.Melalui indikator Layanan Informasi Publik dalam Penyelesaian Sengketa Informasi dengan Indikator Kualitas layanan informasi, Responsivitas layanan informasi dan Responsibilitas layanan Informasi. Kaitan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif untuk menjelaskan dan menggambarkan mengenai fenomena yang berkaitan dengan Sistem Layanan Informasi Publik Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi Bali.]]>
