<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis konsep perlindungan hukum perubahan status perjanjian kerja waktu tertentu yang tidak memenuhi syarat sehingga menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang ideal mewujudkan keadilan bagi buruh dan pengusaha. Jenis penelitian dari tesis ini adalah yuridis normatif yang bersumber dari data sekunder yang didukung dengan data primer hasil wawancara terhadap narasumber yang kredibel. Hasil penelitian ini menunjukan konsep perlindungan hukum perubahan PKWT menjadi PKWTT yang terjadi karena adanya pelanggaran syarat-syarat oleh pengusaha, terdiri dari perlindungan preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif terlihat dari adanya kewenangan pegawai pengawas ketenagakerjaan melakukan pengawasan pada pengusaha terkait kepatuhan penerapan UU Ketenagakerjaan termasuk penerapan norma PKWT, sedangkan perlindungan hukum represif terlihat dari adanya mekanisme yang disediakan UU PPHI bagi buruh untuk memperselisihkan PKWT yang tidak memenuhi syarat. Tidak adanya sanksi terhadap pengabaian nota pemeriksaan oleh pengusaha dalam pengawasan, serta masalah eksekusi putusan PHI yang sering hanya menang di atas kertas, menunjukan lemahnya konsep perlindungan hukum perubahan PKWT menjadi PKWTT yang terjadi karena adanya pelanggaran syarat-syarat oleh pengusaha. Lalu konsep sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang ideal bagi buruh dan pengusaha, dalam konteks permasalahan PKWT dapat tercapai dengan ditopang oleh 3 (tiga) aspek yaitu Pertama substansi hukum menyangkut kejelasan aturan penerapan PKWT; aspek kedua, yaitu struktur hukum  terkait kewenangan eksekusi pengadilan, dan aspek Ketiga, yaitu kultur hukum terkait peran serikat buruh menguatkan posisi tawar buruh berhadapan dengan pengusaha. This study aims to examine and analyze: 1) the concept of legal protection for changes in the status of work agreements for a particular time that do not meet the requirements so that they become work agreements for an unspecified time; 2) The concept of ideal industrial relations dispute resolution creates justice for workers and employers. This thesis's research type is normative juridical, originating from secondary data supported by primary data from interviews with credible sources. The results of this study indicate the concept of legal protection from the change of PKWT to PKWTT, which occurs due to violations of the conditions by employers, consisting of preventive and repressive protection. Preventive legal protection can be seen from the authority of labour inspectors to supervise employers regarding compliance with the application of the Labour Law, including the application of PKWT norms. In contrast, repressive legal protection can be seen from the mechanism provided by the PPHI Law for workers to dispute PKWT that does not meet the requirements. The absence of sanctions for ignoring inspection notes by entrepreneurs under supervision, as well as the problem of executing PHI decisions which often only win on paper, shows the weakness of the concept of legal protection for changing PKWT to PKWTT, which occurs due to violations of the conditions by entrepreneurs. Then the concept of an industrial relations dispute resolution system that is ideal for workers and employers, in the context of PKWT problems, can be achieved supported by 3 (three) aspects, namely First, the substance of the law concerns the clarity of the rules for implementing PKWT; the second aspect, namely the legal structure related to court execution authority, and the third aspect, namely the legal culture associated with the role of trade unions in strengthening the bargaining position of workers vis-a-vis employers.]]>
Copyrights © 2023
