Jurnal Fatwa Hukum
Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum

PENGAWASAN PEREDARAN ROKOK TANPA PITA CUKAI ATAU ILEGAL YANG BERKAITAN DENGAN PENERIMAAN PAJAK NEGARA

NIM. A1012191113, MUHAMMAD RESTU ADJANDA (Unknown)



Article Info

Publish Date
27 Sep 2023

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan bangunan dalam menjalankan prosedur penindakan rokok ilegal di Kota Pontianak serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap penindakan rokok ilegal di Kota Pontianak. Penelitian ini dilakukan pada awal bulan November 2020 hingga selesai awal Desember 2020 di Kantor Wilayah Bea dan Cukai Pontianak Kalimantan Barat.Teknik penentuan sampel dilakukan secara random dimana populasi dalam penelitian ini adalah Kantor Wilayah Bea dan Cukai Pontianak Kalimantan Barat serta warung (pedagang toko sembako eceran), adapun teknik pengumpulan data melalui penelitian pustaka dan penelitian lapangan dengan menggunakan analisis data deskriktif kualitatif untuk merumuskan pernyataan narasumber baik bentuk lisan maupun tulisan.Hasil penelitian ini menunjukkan sebagian Prosedur telah dilaksanakan oleh pihak Bea dan Cukai, dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan.meskipun semua sudah berjalan dengan baik yang dilakukan oleh kanwil bea dan cukai pontianak   hal ini tak terlepaskan dari menyesuaikan dengan siapa mereka berkomunikasi dan hal ini jelas sejalan  dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.04/2009 Tentang Tata Cara Penghentian, Pemeriksaan, Penegahan, Penyegelan, Pasal 13 ayat (3), sedangkan faktor penghambatnya yakni penegak skala prioritas pihak Bea dan Cukai Kota Pontianak  lebih mencari sumbernya atau suplier dalam pengadaan rokok ilegal yang besar saja, sehingga peredaran rokok ilegal skala kecil misalnya pengecer tidak di proses, serta pemeriksaan sekaligus sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak Bea dan Cukai masih sangat kurang. Kata kunci : Pengawasan Dan Penindakan Rokok Ilegal   ABSTRACT             This study aims to determine the implementation of building supervision and inspection in carrying out illegal smoking procedures in the city of Pontianak, as well as to determine the factors that influence law enforcement against illegal smoking in Pontianak City. This research was conducted in early November 2020 until the end of early December 2020 at the Pontianak West Kalimantan Customs and Excise Regional Office.            The sampling technique was carried out randomly where the population in this study were the Pontianak West Kalimantan Customs and Excise Regional Office and stalls (retail grocery store traders), while the data collection technique was through literature research and field research using qualitative descriptive data analysis to formulate good informant statements. oral or written form.            The results of this study indicate that some of the procedures have been carried out by the Customs and Excise party, in carrying out supervision and inspection. Even though everything has been going well carried out by the Pontianak Customs and Excise Regional Office, this cannot be separated from adjusting with whom they communicate and this is clearly in line with Regulation of the Minister of Finance Number 238/PMK.04/2009 Concerning Procedures for Termination, Examination, Prevention, Sealing, Article 13 paragraph (3), while the inhibiting factor is that the enforcement of the priority scale of Pontianak City Customs and Excise is more looking for sources or suppliers in the procurement of cigarettes only large-scale illegality, so small-scale distribution of illegal cigarettes, for example retailers, is not processed, and inspections as well as socialization carried out by Customs and Excise are still lacking.Keywords: Surveillance And Enforcement Of Illegal Cigarettes

Copyrights © 2023






Journal Info

Abbrev

jfh

Publisher

Subject

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Description

Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum ...