PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENEGASAN HAK MILIK ADAT BERDASARKAN PASAL 96 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG HAK PENGELOLAAN, HAK ATAS TANAH, SATUAN RUMAH SUSUN, DAN PENDAFTARAN TANAH (Studi di Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah)

RIYAN ADI PUTRA NIM. A1011191200 (Faculty of Law Tanjungpura University)

Jurnal Fatwa Hukum
Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum

AbstracProblems with the law in the land sector from the past until now have often occurred without synchronization and harmonization of laws governing land rights because land law has a very broad dimension, one of which is the new policy in Government Regulation Number 18 of 2021 concerning Management Rights, Land Rights, Flats Units, and Land Registration governing land, one of which regulates customary ownership of land, as stipulated in Part Two of Article II of UUPA Conversion Number 5 of 1960 which when converted to Property Rights. This thesis is entitled "Implementation of Registration of Affirmation of Customary Property Rights based on Article 96 of Government Regulation Number 18 of 2021 concerning Management Rights, Flats Units and Land Registration (Study of Sungai Kunyit District, Mempawah Regency). This research has the aim of knowing and analyzing the Implementation of Article 96 of Government Regulation Number 18 of 2021 concerning Management Rights, Land Rights, Flats Units, and Land Registration. In the Sungai Kunyit sub-district, Mempawah Regency and analyzing the factors that hindered the Implementation of Customary Land Registration in the Sungai Kunyit Sub-District, Mempawah Regency. This research is an empirical legal research using a qualitative approach, in which this research relies on fundamentally human-related problems and then observations are made which are then described in a written form of a sentence. Customary property rights, which are currently owned by the community, are mostly held by rural communities, including rural communities in Sungai Kunyit sub-district, Mempawah Regency. There are still many that have not been registered by the public even though government regulations have regulated it, by providing a period of five years after this regulation is enacted. From the results of the study it was found that most of the people in Sungai Kunyit Sub-District as owners of Customary Property Certificates had not registered as regulated in the national Land Law because the community considered customary ownership to be very strong, besides that there was still a lack of socialization of these regulations to the public so that the community did not know if within five years this Customary Property Certificate had not been converted into property rights as stipulated in UUPA Number 5 of 1960 in Part II of Conversion of Land Rights.Keywords: Conversion, Customary Property Rights, Land Rights.  AbstrakProblematik hukum bidang pertanahan sejak dahulu sampai sekarang sering terjadi tidak sinkronasi dan Harmonisasi hukum yang mengatur Hak atas tanah karena hukum pertanahan memiliki dimensi yang sangat luas salah satunya adalah Kebijakan baru dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah mengatur tanah, salah satunya adalah mengatur tentang kepemilikan atanah Milik Adat, sebagaimana diatur dalam Bagian Kedua Pasal II Konversi UUPA Nomor 5 tahun 1960 yang apabila dikonversi menjadi Hak Milik. Skripsi ini berjudul “Pelaksanaan Pendaftaran Penegasan Hak Milik Adat berdasarkan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Studi Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah). Penelitian ini memiliki Tujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Di kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Milik Adat di Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah. Penelitian ini merupakan Penelitian hukum empiris dengan melakukan pendekatan kualitatif, yang dimana penelitian ini bergantung pada permasalahan yang berhubungan dengan manusia secara fundamental dan kemudian dilakukan pengamatan yang selanjutnya dijabarkan dalam sebuah tulisan berbentuk kalimat. Hak milik adat, yang dimiliki oleh masyarakat saat ini sebagian besar dipegang oleh Masyarakat di pedesaan, tidak terkecuali masyarakat di pedesaan kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah. Yang masih banyak belum didaftarkan oleh masyarakat walaupun Peraturan pemerintah sudah mengaturnya, dengan memberikan jangka waktu lima tahun setelah peraturan ini diberlakukan. Dari hasil penelitian ditemukan dimana sebagai besar masyarakat di Kecamatan Sungai Kunyit sebagai pemilik Surat Milik Adat belum mendaftarkan sebagaimana di atur dalam Hukum Tanah nasional dikarenakan masyarakat mengganggap kepemilikan Milik Adat diyakini sangat kuat, selain itu masih kurangnya sosialisasi peraturan tersebut kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui apabila dalam jangka waktu lima tahun Surat milik Adat ini tidak dikonversi menjadi hak milik sebagaimana diatur dalam UUPA Nomor 5 tahun 1960 dalam Bagian II Konversi hak Atas Tanah. Kata Kunci : Konversi, Hak Milik Adat, Hak Atas Tanah.