TINJAUAN HUKUM PERALIHAN PEMEGANG HAK TANGGUNGAN ATAS KONSOLIDASI PERSEROAN TERBATAS (Studi Kasus PT Bank BRI Syariah PT Bank BNI Syariah Dan PT Bank Syariah Mandiri )

NIM. A1011181174, MARKARIUS

Jurnal Fatwa Hukum
Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum

AbstractThe government's plan to make reforms to improve the welfare of the community by consolidating 3 (three) state-owned companies, namely PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri (BSM), and PT Bank BNI Syariah. This renewal plan is considered appropriate because the market share of Islamic banking has decreased compared to banking conventions according to the latest Indonesian banking statistics released by OJK, still below 10%. This research aims to find out the legal aspects that occur in the consolidation process of the three banks.This type of research is normative legal research and is descriptive, namely normative legal research is research that is conceptualized as norms or rules that apply to the consolidation of this company, by examining the existence of laws and regulations that apply during the consolidation process.The results showed that Mortgage Rights include collateral that is usually used by banks in providing credit in conventional banking and Islamic financing. The rights and obligations of the implementation of the execution of mortgages due to consolidation make the Indonesian Islamic banks. Legal consequences of the merger or consolidation process of Limited Liability Companies Case Study of PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS) PT Bank BNI Syariah (BNIS) and PT Syariah Mandiri (BSM) which can be seen in accordance with Article 122 of the Company Law, Government Regulation No. 28/1999 and OJK Regulation No. 74/2016, as a result of the Merger. 74/2016, as a result of the Merger, BSM and BNIS will be wound up by operation of law on the Merger Effective Date, without any prior liquidation, and therefore all assets and liabilities of BSM and BNIS will be transferred by operation of law to BRIS, as the Surviving Bank, and the shareholders of BSM and BNIS will by operation of law become the shareholders of the Surviving Bank. Keywords : Bank, Consolidation, Mortgage. Abstrak      Kebiakan pemerintah dalam melakukan pembaharuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan konsolidasi 3 (tiga) perusahaan BUMN yaitu PT. Bank BRI Syariah Tbk, PT. Bank Syariah Mandiri (BSM), dan PT. Bank BNI Syariah. Rencana pembaharuan ini dinilai tepat karena pangsa pasarnya perbankan syariah menurun dibandingkan konvensi perbankan menurut statistik terbaru perbankan Indonesia yang dirilis OJK, masih dibawah 10%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukumyang terjadi terhadap proses konsolidasi pada ketiga bank tersebut.Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif, yaitu penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku pada konsolidasi pada perusahaan ini, dengan menelaah adanya peraturan undang-undang yang berlaku saat proses konsolidasi.Hasil penelitian menunjukan Hak Tanggungan termasuk jaminan yang biasanya dipakai bank dalam memberi kredit pada perbankan konvensional serta pembiayaan syariah. Hak dan Kewajiban pelaksanaan eksekusi jaminan hak tanggungan akibat konsolidasi menjadikan pihak bank syariah Indonesia. Akibat Hukum dari penggabungan atau proses Konsolidasi Perseroan Terbatas Studi Kasus PT. Bank BRI Syariah Tbk (BRIS) PT. Bank BNI Syariah (BNIS) Dan PT. Syariah Mandiri (BSM) yang dapat dilihat sesuai dengan Pasal 122 UUPT, Peraturan Pemerintah No. 28/1999 dan Peraturan OJK No. 74/2016, sebagai akibat dari Penggabungan, BSM dan BNIS akan berakhir demi hukum pada Tanggal  Efektif Penggabungan, tanpa  dilakukannya likuidasi sebelumnya, dan karenanya Seluruh aktiva dan pasiva BSM dan BNIS beralih demi hukum kepada BRIS, sebagai Bank Yang Menerima Penggabungan, dan Pemegang saham BSM dan BNIS karena hukum menjadi pemegang saham Bank Yarng Menerima Penggabungan secara hukum.   Kata Kunci : Bank, Konsolidasi, Hak Tanggungan.