<![CDATA[ABSTRACT Health is the right of every human being and is one of the elements of welfare that must be realized by the government. Smoking is an activity that we often encounter around us, starting from teenagers, parents and even children who smoke and has become a necessity for those who are addicted to smoking. Seeing the massive threat of smoking, the Pontianak City Government then issued Pontianak City Regional Regulation Number 10 of 2010 concerning Non Smoking Areas. This research aims to know and understand criminal law enforcement against violators of Pontianak City Regional Regulation Number 10 of 2010 concerning Non Smoking Areas.The research method in this study using empirical juridical and with an analytical descriptive approach. The data in this study consisted of primary data obtained by direct interviews and secondary data obtained from literature studies.The results of the study found that the enforcement of criminal sanctions against violations of the No Smoking Area in Pontianak has not been realized perfectly, this is proven by the fact that there are only 3 (three) court decisions regarding violations of the Non Smoking Areas and the lack of action of fines obtained from the recapitulation of violations of the Non Smoking Areas by the Pontianak City Pamong Praja Police Unit. In addition, the lack of public knowledge of the Non Smoking Areas policy as stipulated in Pontianak City Regional Regulation Number 10 of 2010 concerning Non Smoking Areas is an obstacle to the imposition of sanctions on violators.Keywords: Non Smoking Areas, Law Enforcement, Health. ABSTRAK Kesehatan merupakan hak setiap manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan oleh pemerintah. Merokok merupakan suatu kegiatan yang sering kita temui disekitar kita mulai dari kalangan remaja, orang tua bahkan anak-anak ada yang merokok dan telah menjadi kebutuhan bagi mereka yang kecanduan merokok. Melihat ancaman rokok yang masif Pemerintah Kota Pontianak kemudian menerbitkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum pidana terhadap pelanggar Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok.Metode pada penelitian ini adalah yuridis empiris dan dengan pendekatan deskriptif analitis. Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang didapati dengan wawancara langsung dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan.Hasil penelitian didapatkan bahwa Penegakan sanksi pidana terhadap pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok di Pontianak belum direalisasikan dengan sempurna, hal ini dibuktikan dengan hanya terdapat 3 (tiga) putusan pengadilan mengenai pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok dan minimnya tindakan sanksi denda yang didapat dari rekapitulasi pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak. Selain itu kurangnya pengetahuan masyarakat akan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2010 menjadi hambatan tersendiri bagi pemberian sanksi kepada pelanggar.Kata kunci: Kawasan Tanpa Rokok, Penegakan Hukum, Kesehatan.]]>
Copyrights © 2023
