<![CDATA[AbstractUnited Nations Convention on the Rights of the Child is international laws that regulate about implementation and protection of children's rights. Government of Indonesia already ratified that with Presidential Decree Number 36 of 1990, to ensure UNCRC the Government of Indonesia established Law Number 35 of 2014 about amendement of Law Number 23 of 2002 about Child Protection. Child marriage can affect children's rights because the process of fulfilling the rights of the child is disturbed. This research will discuss the action of the Government of Pontianak City regarding legal protection towards children according to UNCRC in the West Pontianak Subdistrict. The type of research method used in this research is the normative-empirical research method, with the qualitative method. However, the data used in this research are primary data and secondary data, with a primary source, secondary source, and tertiary source. Data already collected will be analyzed with the description technique to describe and explain the data with legal sources that are used. Pontianak Government already action to implement legal protection towards children from child marriage in the west Pontianak subdistrict, with several programs consist Bina Keluarga Remaja, Pusat Informasi Konseling, Generasi Berencana, Forum Anak created by Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana and Komisi Perlindungan Anak Daerah Pontianak City, that action programs will be analyzed with a legal source that has related. Also, founded factors caused child marriage in the West Pontianak Subdistrict consist of social environment, economic factors, education factor, and parenting factor.Key Word : Legal Protection, Child Marriage, United Nations Convention on the Rights of the Child, West Pontianak Subdistrict.Abstrak United Nations Convention On The Rights of the Child atau UNCRC merupakan perjanjian internasional yang mengatur tentang penerapan dan perlindungan terhadap anak. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi UNCRC dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Rights of the Child. Negara yang telah meratifikasi UNCRC wajib untuk menerapkan. Pemerintah Indonesia harus menjamin terpenuhi hak anak yang ada di Indonesia. Salah satu penyebab anak kehilangan masa menikmati hak sebagai seorang anak adalah perkawinan anak dibawah umur. Kecamatan Pontianak Barat merupakan kecamatan dengan tingkat perkawinan anak di bawah umur tertinggi. Maka dari itu pemerintah Kota Pontianak harus melaksanakan upaya perlindungan hukum terhadap anak berdasarkan UNCRC. Dalam pelaksanaan ditemukan faktor yang menyebabkan anak melakukan perkawinan dibawah umur di Kecamatan Pontianak Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif-empiris, dengan data kualitatif sebagai jenis penelitian yang digunakan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan teknik deskriptif untuk menghubungkan data dengan sumber hukum.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perkawinan Anak, United Nations Convention on the Rights of the Child, Kecamatan Pontianak Barat.]]>
Copyrights © 2023
