<![CDATA[Keberadaan Masyarakat menjadi unsur penting bagi suatu Negara yang dikuasai oleh pemangku kebijakan. Oleh karena itu,peran dan fungsi serta keberadaan masyarakat menjadi tolak ukur bagi pemangku kekuasaan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan. Partisipasi Masyarakat akan paham dan kebutuhan masyarakat dibatasi dengan tingkatan kesetaraan gender yang dinilai kurang merata,maksimal di dalam kubu pemerintahan atau diluar pemerintahan. Hal itu menjadi titik perhatian pemerintah untuk menangani persoalan yang terjadi di masyarakat dan pemerintahan sendiri sebagai unsur terpenting dalam suatu Negara. Sehingga pemerintah menilai dan mempertimbangkan bahwa perlunya tindakan yang bersifat essensial sehingga menjadi elektabilitas pemerintah itu sendiri. Menjadikan studi banding Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Thailand mengenai perspektif kebijakan kesetaraan gender tentu berangkat dari problem atau masalah yang terjadi di Negara asing-masing yang didasari dengan partisipasi masyarakat dan keasadaran masyarakat tentnag kesetaraan gender yang lebih mendalam tidak hanya berbicara wanita dan pria saja tetapi berkaitan lebih pada hal itu baik segi ekonomi,social,politik dan budaya. Keterbukaan mindset pemerintah baik di Indonesia atau di Thailand tentu menjadi nilai tambah bagi kebijakan kesetaraan gender terutama menempatkan atau memposisikan kebijakan tersebut sesuai dengan paham masyarakat dan partisipasi masyarakat akan kesetaraan gender yang terus menerus mengalami perubahan sehingga keadilan dan kesetaraan juga kesejahteraan dapat dicapai melalui perspektif gender ini. Karena gender sendiri menganut pengertian yaitu konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat social dan budaya masyarakat,dan dapat berubah. Selain itu, gender dapat diartikan sebagai pandangan masyarakat tentang perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antarra perempuan dan laki-laki yang merupakan hasil konstruksi social dan budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan mendapat dukungan dari masyarakat itu sendiri, waktu yang berbeda di setiap tempat dan waktu. Oleh karena itu pemerintah baik di Indonesia atau Thailand tidak boleh anti terhadapa pemikiran budaya yang berkembang di masyarakat atas persepsi atau pandangan gender dijadikan hak masyarakat menghilang. Karena jika dikaitkan dengan teori Demokrasi bahwasanya Pemerintah itu berada di tangan Rakyat yang artinya Pemerintahan tersebut sebagai wadah dan penampungan aspirasi atas partisipasi terutama menyangkut kesetaraan gender baik di Indonesia atau di Thailand.]]>
Copyrights © 2023
