Perlindungan Hukum Kesetaraan Upah bagi Perempuan Pekerja: Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia

Achmad Bahroni (Fakultas Hukum Universitas Kadiri)
Satriyani Cahyo Widayati (Fakultas Hukum Universitas Kadiri)
Gentur Cahyo Setiyono (Fakultas Hukum Universitas Kadiri)
Hery Hery Sulistyo (Fakultas Hukum Universitas Kadiri)
Niniek Wahyuni (Fakultas Hukum Universitas Kadiri)
Kustanto Kustanto (Fakultas Hukum Universitas Kadiri)

Transparansi Hukum
Vol. 4 No. 2 (2021): TRANSPARANSI HUKUM

Indonesia adalah salah satu negara itu telah meratifikasi Perburuhan Internasional Konvensi Organisasi (ILO), yang sejak 12 Juli 1950 telah menjadi anggota Organisasi Perburuhan Internasional. 6 Indonesia menjadi negara pertama di Asia dan berada di posisi kelima di seluruh dunia sebagai negara yang telah meratifikasi 18 nya konvensi.1 Satu poin penting dalam file konvensi adalah kesetaraan gender antara pekerja perempuan dan lakilaki.2 Salah satu isu strategis yang sangat luas yang dibahas oleh negara berkembang terkait untuk masalah kesetaraan gender. Upah disparitas menurut gender masih terjadi di Indonesia dan hampir semua negara di dunia. Itu budaya patriarki masih terlihat di tingkat latihan. 3Wanita lebih rendah berprestasi dibanding laki-laki di berbagai bidang. Seperti itu kondisi bukanlah hal yang baik dalam prosesnya pembangunan berkelanjutan. Karena itu harus antara pria dan wanita di posisi yang sama.