<![CDATA[Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan pembayaran gaji dan juga melakukan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pegawainya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh instansi terhadap UndangUndang Perpajakan dan juga untuk mengetahui pengenaan tarif PTKP yang diterapkan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data yang digunakan berupa dokumentasi dan hasil wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dengan melakukan survey ketempat penelitian untuk memperoleh data serta menganalisis data untuk menarik kesimpulan dan membandingkan masalah dengan teori-teori untuk mendukung masalah. Hasil penelitian yang diperoleh pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yaitu dalam melakukan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 masih ditemukan kesalahan dalam perhitungan tarif PTKP pegawai, Dinas Kehutanan tidak menggunakan status pegawai yang sebenarnya dalam perhitungan pajak penghasilan pegawai. Akibat kesalahan ini, Perhitungan PPh Pasal 21 terjadi selisih bayar dan pajak yang dilaporkan menjadi lebih besar dari pajak terutang yang seharusnya.]]>
Copyrights © 2023
