<![CDATA[Abstrak Upaya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi public adalah dengan memberlakukan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-04. IN.04.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Permasalahan penelitian: Bagaimanakah implementasi keterbukaan informasi publik di Lapas Kelas IIB Gunung Sugih? (2) Apakah faktor-faktor penghambat implementasi keterbukaan informasi publik di Lapas Kelas IIB Gunung Sugih? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Implementasi keterbukaan informasi publik di Lapas Kelas IIB Gunung Sugih dilaksanakan dengan memberikan layanan informasi publik berupa self service sidik jari Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) pada aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), Layanan Informasi dan Konsultasi melalui media banner, televisi dan pengeras suara serta Layanan Informasi Lapas Gunung Sugih Melalui media sosial yaitu website, Instagram, Tiktok, Facebook, Youtube, Twitter dan Whatsapp. Selain itu dilaksanakan layanan kunjungan online WBP. (2) Faktor-faktor penghambat implementasi keterbukaan informasi publik di Lapas Kelas IIB Gunung Sugih terdiri atas keterbatasan sumber daya manusia pengelola dan menindaklanjuti informasi publik, baik yang disampaikan kepada WBP maupun masyarakat. Selain itu keterbatasan sarana dan prasarana keterbukaan informasi publik khususnya perangkat komputer yang terhubung dengan internet.]]>
Copyrights © 2023
