<![CDATA[Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi akibat hukum pembatalan hak perwalian orang tua terhadap anak kandung dan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak yang hak perwaliannya dibatalkan pengadilan. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum terkait akibat hukum dan perlindungan pembatalan hak perwalian anak. Hasil studi ini menunjukkan bahwa akibat hukum pembatalan pembatalan hak perwalian adalah hubungan keperdataan orang tua angkat dengan anak angkat menjadi batal demi hukum atau dianggap tidak pernah terjadi. Orang tua kandung kembali mempunyai kekuasaan orang tua terhadap anak kandungnya. Sedangkan perlindungan hukum terhadap anak yang hak perwaliannya dibatalkan pengadilan kembali menjadi tanggung jawab orang tua mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. This study aims to find out the legal consequences of canceling parental guardianship rights against biological children and to find out the legal protection of children whose guardianship rights are canceled by the court. This study uses a normative legal research method with a statutory approach and a case approach. This study uses a literature study by collecting legal materials related to the legal consequences and protection of the cancellation of guardianship rights of children. The results of this study show that the legal consequences of canceling guardianship rights are that the civil relationship between adoptive parents and adopted children becomes null and void or is considered never to have occurred. The biological parents again have parental authority over their biological children. While the legal protection of children whose guardianship rights are canceled by the court returns to the responsibility of the parents referring to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection.]]>
Copyrights © 2023
