Articles
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BEREDARNYA MAKANAN YANG TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL
Sakti, Muthia;
Ramadhani, Dwi Aryanti;
Wahyuningsih, Yuliana Yuli
Jurnal Yuridis Vol 2, No 1 (2015): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (301.691 KB)
|
DOI: 10.35586/.v2i1.161
ndonesia as a Muslim-majority country needs an attention to food products which circulate freely. It is not just the attention of the medically healthy composition, but also should be noted that the food consumed is healthy and halal. Inclusion of halal labeling is basically mandatory or voluntary, but if there is a processed food business operators that produce and / or processed food to enter into Indonesian territory to be traded by claiming their products as halal, then the processed food business operators shall put halal labeling and responsible for halal products. It is intended that the right of consumers to correct information, clear and honest about the condition and guarantee of the goods and / or services can be appropriately and adequately protected. In this article, the author uses the method of normative juridical research. The purpose of this paper is to determine the validity of the Consumer Protection Act against halal labelingon food products for Muslim consumers.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DALAM PERJANJIAN KERJA ANTARA PERUSAHAAN DAN TENAGA KERJA DI PERSEROAN TERBATAS (PT)
W, Yuliana Yuli;
-, Sulastri;
Ramadhani, Dwi Aryanti
Jurnal Yuridis Vol 5, No 2 (2018): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (232.2 KB)
|
DOI: 10.35586/.v5i2.767
Perjanjian Kerja adalah Perjanjian atau kesepakatan yang diadakan antara serikat pekerja atau serikat-serikat pekerja yang telah terdaftar pada departemen tenaga kerja dengan pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang berbadan hukum, yang pada umumnya atau semata-mata memuat syarat-syarat kerja yang harus diperhatikan dalam perjanjian kerja. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Kerja Di Perseroan Terbatas Ditinjau Dari Peraturan Perundang- Undangan Ketenagakerjaan dan apakah Perjanjian Kerja Yang Dibuat Oleh Perseroan Terbatas (PT) Dengan Pekerja Telah Memenuhi Unsur-Unsur Perjanjian Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan yakni: studi kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian ini, menyimpulkan bahwa saat ini masih terdapat beberapa perusahaan yang masih mencantumkan dalil-dalil perjanjian kerja antara perusahaan dan karyawan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yaitu apabila salah satu perusahaan tidak membayarkan cuti karyawan yang belum diambil atau gugur, maka karyawan berhak mendapatkan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
Legal Impact From Lambe Turah Account Relating To Article Of Insult And Prohibited Conduct
Anjani, Risa Gia;
Ramadhani, Dwi Aryanti;
Dirkareshza, Rianda
Veteran Law Review Vol 3, No 2 (2020): November 2020
Publisher : Faculty of Law, Pembangunan Nasional Veteran Jakarta University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35586/velrev.v3i2.2212
Instagram is an information dissemination platform that is very attractive to Indonesians. The popularity of the Lambe Turah gossip account on social media Instagram is not necessarily free from the applicable legal rules, that all social media activities related to insulting and spreading the privacy of others is a violation that refers to the Criminal Code and the Law Information and Electronic Transactions. The research method in this scientific work is a normative-juridical study, using the statute approach and analyzed qualitatively. Lambe Turah's "Hengpon Jadul" content is unlawful because it has spread the personal information of others which often results in hate speech comments from followers, which can lead to defamation. The anonymity used by the Lambe Turah admin can be revealed with the help of the Cyber and Code National Agency or in collaboration with related social media companies. So that something similar does not happen again, law enforcement should be able to supervise entertainment accounts on social media.Keywords:Â Lambe Turah, Spread of Privacy, Anonymity.
PANDEMI COVID-19 SEBAGAI ALASAN PERUSAHAAN UNTUK MELAKUKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SECARA SEPIHAK
Siti Frivanty;
Dwi Aryanti Ramadhani
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (192.777 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.262-269
Menurut Pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perusahaan tidak boleh melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak apabila pekerja mematuhi kewajiban yang ditetapkan perjanjian kerja. Namun kenyataannya, selama pandemi covid-19, menurut Manto Jorghi (Kadisnaker Depok), terdapat 397 pekerja di Depok dikenakan PHK dan 1.282 pekerja di Depok harus dirumahkan. Oleh karena itu, penulis menemukan permasalahan sebagai berikut: (1) apakah yang menjadi alasan perusahaan untuk melakukan PHK secara sepihak selama pandemi covid-19?; dan (2) bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja yang terkena PHK secara sepihak dengan alasan pandemi covid-19?. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa: (1) alasan perusahaan melakukan PHK secara sepihak selama pandemi covid-19 adalah keadaan force majeur, yang mengakibatkan penurunan omzet penjualan hingga penutupan perusahaan; dan (2) perusahaan yang melakukan PHK secara sepihak dengan alasan pandemi covid-19 diharuskan memberikan hak ganti rugi kepada pekerjanya.
AKIBAT HUKUM PENCANTUMAN NAMA ORANG TUA ANGKAT DALAM AKTA KELAHIRAN
Siti Zahranissa Sheila Augusta;
Dwi Aryanti Ramadhani
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (192.322 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i5.1001-1010
Di Indonesia adopsi anak melalui prosedur pengadilan menghasilkan putusan yang sah. Dengan putusan tersebut anak adopsi maupun orang tua angkat akan memiliki akta yang otentik, sehingga dapat menjadi jaminan hukum. Akta kelahiran sangat dibutuhkan agar terhindar dari akibat hukum dari hasil adopsi tersebut yang dikhawatirkan akan berdampak hak keperdataannya, hak waris dan sebagainya. Akta kelahiran seorang anak yang diadopsi dengan status anak kandung melanggar aturan karena tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, Pasal 55 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan keberadaan anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Dari penelitian dapat diketahui bahwa dengan adanya akta kelahiran mencantumkan nama orang tua angkat sebagai orang tua kandung melanggar aturan karena bertolak belakang dengan hukum di Indonesia. Dengan ini masyarakat perlu memahami betul tentang tata cara pengangkatan anak dan pengurusan akta kelahiran anak angkat.
PELATIHAN MEMBUAT SURAT PERJANJIAN SEWA-MENYEWA RUMAH KONTRAKAN DI KELURAHAN TUGU, KOTA DEPOK, JAWA BARAT
Dwi Aryanti Ramadhani;
Wien Sukarmini;
Yuliana Yuli
SABDAMAS Vol 1 No 1 (2019): SABDAMAS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unika Atma Jaya
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (579.529 KB)
Perjanjian sewa-menyewa rumah sering dijumpai baik di kota-kota besar maupun kecil, khususnya kota-kota yang berkembang menjadi kota industri. Karena kebutuhan rumah tinggal sementara menjadi sangat tinggi, masyarakat lokal menyediakan rumah-rumah kontrakan dengan sewa kontrak. Sewa-menyewa rumah kontrakan merupakan bagian dari bentuk perjanjian sewa-menyewa. Objek pengabdian kepada masyarakat ini adalah ibu rumah tangga pemilik rumah kontrakan di RT 02/RW 10 Kelurahan Tugu, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Kegiatan dilakukan dengan metode penyuluhan dan pelatihan membuat perjanjian sewa-menyewa rumah kontrakan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman dan keterampilan masyarakat tentang pentingnya perjanjian sewa-menyewa antara pemilik rumah kontrakan dan penyewa. Hasil penyuluhan dan pelatihan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membuat perjanjian sewa-menyewa untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kedua pihak, baik pemilik rumah kontrakan/kos maupun penyewa. Simpulan yang diperoleh adalah pemahaman masyarakat tentang pentingnya perjanjian sewa-menyewa antara pemilik rumah kontrakan dan penyewa masih sangat kurang, bahkan tidak pernah membuat surat perjanjian sewa-menyewa.
PENYELESAIAN SENGKETA PEMBATALAN PERJANJIAN KONTRAK KERJA SEBELUM DAN SESUDAH PANDEMI COVID-19
Rossanti Qorry Aina;
Dwi Aryanti Ramadhani
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (171.824 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i02.p02
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji terkait penyelesaianya sengketa perjanjian kontrak kerja sebelum dan selama dalam masa pandemi Covid 19. Perjanjian merupakan dua pihak yang saling bersepakat tersebut menerima prestasi dan saling memberi kontraprestasi. Perjanjian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perundang-undangan. Artinya, perjanjian tersebut berlaku dan mengikat bagi para pihak secara hukum. Adanya pandemi Covid-19, mengakibatkan terganggunya kelangsungan perjanjian-perjanjian. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis. Hasil yang didapat dalam penelitian ini bahwa Penyelesaian sengketa perjanjian dilakukan kebanyakan para pihak mengajukan gugatan ke Pengadilan. Dengan tujuan untuk mengakhiri kontrak pada tanggal dan waktu yang pasti atau mengubah kontrak dengan mengembalikan keseimbangannya serta Pemilihan cara dalam penyelesaian sengketa sangat bergantung pada kondisi dan kesepakatan kedua belah pihak. This study aims to examine the settlement of work contract disputes before and during the Covid 19 pandemic. An agreement is two parties who agree to each other accept achievements and give each other counter-achievements. The agreement has the same legal force as legislation. That is, the agreement is valid and legally binding on the parties. The Covid-19 pandemic has disrupted the continuity of agreements. The research method used is normative juridical. The results obtained in this study are that the settlement of agreement disputes carried out by most of the parties filed a lawsuit to the Court. With the aim of terminating the contract on a definite date and time or changing the contract by restoring its balance and the choice of method of dispute resolution is very dependent on the conditions and agreement of both parties.
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ATAS KERUGIAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN BAKU
Berly Praditama Setiana;
Dwi Aryanti Ramadhani
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 9 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (348.792 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i09.p05
Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengkaji pertanggungjawaban pelaku usaha atas kerugian konsumen perjanjian baku. Tanggung jawab pelaku terhadap konsumen dipengaruhi oleh status kedua belah pihak perjanjian baku, yaitu status pelaku usaha ialah pihak secara ekonomi kuat dan konsumen ialah pihak secara ekonomi lemah tidak seimbang. Metode penelitian digunakan ialah metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini ialah kompensasi ditujukan untuk memulihkan keadaan sebelumnya rusak musnah artian akibat ketidakseimbangan penggunaan barang dan jasa tidak memenuhi harapan permintaan. Tanggung jawab ialah kewajiban untuk membuat pihak melanggar wajib menanggung risiko ditimbulkan oleh perilakunya, dan perilakunya dapat dituntut dipersyaratkan untuk dituntut. Konsumen dirugikan berhak mengajukan pengaduan dan berhak menerima ganti rugi dari pelaku usaha, begitu pula sebaliknya. The purpose of this study is to examine the liability of business actors for consumer losses on standard agreements. The responsibility of the actor to the consumer is influenced by the status of the two parties to the standard agreement, namely the status of the business actor is the economically strong party and the consumer is the economically weak and unbalanced party. The research method used is the normative juridical method. The result of this research is that compensation is intended to restore the previously damaged condition, meaning that the imbalance in the use of goods and services does not meet demand expectations. Responsibility is the obligation to make the violating party obliged to bear the risks caused by his behavior, and his behavior can be prosecuted and required to be prosecuted. Aggrieved consumers have the right to file complaints and are entitled to receive compensation from business actors, and vice versa.
Surrogate Mother Validity against Children’s Civil Status: Comparative Study, Surrogate Mother in Indonesia and Ukraine
Adinda Permana Putri;
Dwi Aryanti Ramadhani
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Kuningan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25134/unifikasi.v8i1.3950
Nowadays, technology is getting more advanced. For example, IVF or "In Vitro Fertilization (IVF)" with a surrogate mother. A surrogate mother is a woman who has no relationship at all with a spouse who owns the seed then makes an agreement with them to rent out her uterus in exchange for material things. This study aims to determine the Surrogate Mother validity in Indonesia and in Ukraine on born children's civil status. This study employed normative juridical methods. The findings revealed Surrogate mothers is not allowed as it against the existing law in Indonesia. This is stated in Article 127 of Law Number 36 the Year 2009, the prohibition of the surrogate mother agreement. However, if a child is born from a Surrogate Mother, his civil status will be of surrogate mother's child. In Ukraine, on the other hand, the surrogate mother is legal. This is stated in Article 123 of the Family Code of Ukraine 2002, the children’s civil status is a genetic child of a spouse who owns the seed