<![CDATA[Peralihan sistem pemerintahan sentralisasi menjadi desentralisasi diawali dengan dikeluarkannya Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketetapan MPR RI tersebut ditetapkan pada tanggal 13 November 1998, dimana berisi tentang asas-asas penyelenggaraan otonomi daerah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Derajat Desentralisasi Fiskal Ditinjau dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Parepare. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengkaji secara deskriptif Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) Kota Parepare tahun 2017-2021. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan total pendapatan daerah (TPD) Kota Parepare tahun 2017-2021 diperoleh dari dokumen dan arsip Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare. Untuk mengetahui derajat desentralisasi fiskal Kota Parepare dihitung dengan rasio PAD terhadap rasio TPD. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata DDF Kota Parepare tahun 2017-2021 berada pada kategori sangat kurang. Rendahnya desentralisasi fiskal komponen PAD menunjukkan bahwa kemampuan Kota Parepare dalam melaksanakan desentralisasi fiskal masih sangat rendah.]]>
Copyrights © 2023
