<![CDATA[Penelitian ini mengulas tentang tinjauan sosiologi Hukum Islam terhadappasal 1 angka (1) Undang- Undang No.19 Tahun 2008 yaituSurat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara adalah Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.(Pasal 1 Angka 1). Penerapan system keuangan berbasis Syari’ah perlu ditumbuhkembangkan melalui pembentukan instrument pembiayaan yang mengedepankan pada pertumbuhan ekonomi sektor riil. Instrument keuangan berdasarkan perinsip Syari’ah mempunyai karakteristik yang berbeda dengan instumen keuangan konvensional, sehingga perlu pengelolaan dan pengaturan secara khusus, baik yang menyangkut instrument maupunperangkathukum yang diperlukan (Burhanuddin,2011:1). Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat member kegunaan secara akademis dan praktis, dari sisi akademis kegunaan penelitian di samping berguna bagi pengembangan ilmu penulis juga dapat bermanfaat bagi peneliti-peneliti yang akan datang. Pentingnya hasil penelitian ini bagi peneliti-peneliti yang akan dating terutama terletak pada sisi ketersediaan data awal, karakteristik termasukmasalah-masalah yang belum mendapatkan analisis yang fokus. Secara praktis penelitian ini berguna bagiinformasi dan sekaligus solusi tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pasal 1 angka (1) Undang- Undang No.19 Tahun 2008.Penelitianiniadalahpenelitianpustaka (library research), bersifatkualitatif, deskriptifanalitis.Dengan mengedepankan prinsip syari’ah dalam mekanisme transaksi keuangan syari’ah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan keseimbangan hingga keuniversalan (rahmatan lil’alamin) terlihat bahwa tujuan pertama dari Undang-Undang ini yaitu melakukan kepentingan melindungi agama yang secara tidak langsung juga menjadi kepentingan melindungi harta (negara). Dalam kacamata sosiologi hukum Islam, sekiranya dapat dipaparkan bagaimana Hukum Islam mampu menempatkan dirinya untuk membaca gejala sosial yang dalam hal ini kebijakan pemerintah terhadap kegiatan ekonomi untuk melakukan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara yang berangkat dari ketidakpuasan dan kegusaran pemerintah terhadap Surat Utang Negara. Sebab di dalam Surat Utang Negara tersebut mengandung sistem riba meskipun tujuannya untuk menutupi kekurangan dari Anggaran serta kas negara untuk pelaksanaan belanja negara yang tak dapat ditunda. Sehingga dari alasan ini, menggugah pemerintah untuk mengupayakan secara alternatif sumber pembiayaan negara yang diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 Pasal 1 angka (1).]]>
Copyrights © 2023
