<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengkaji kebijakan pemerintah mengadakan pemilu saat pandemi Covid-19 melalui sudut pandang program riset ilmiah Imre Lakatos. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan telaah kepustakaan. Adapun penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan deskripsi dan analisis isi. Hasil penelitian menemukan, pertama kebijakan untuk mengadakan pemilihan kepala daerah memiliki resiko bagi warga negara. Kebijakan dalam Pasal 120 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan bencana alam atau non-alam mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan atau pemilihan serentak tidak dapat dilakukan. Maka, pemilihan lanjutan atau pemilihan serentak lanjutan bisa dilakukan. Dari pihak kontra bahwa pemilu ini bisa diundur tidak harus memaksakan mengadakan pemilu di tengah pandemi Covid-19. Sedangkan pihak pro, pemilihan kepala daerah tetap bisa dilakukan dengan kebijakan yang sifatnya darurat, demi terselenggaranya pemerintahan, dan menghindari kekosongan pemerintahan. Kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah berdampak bagi pembelajaran di sekolah juga, terutama adanya kekosongan pembelajaran karena guru yang juga adalah warga negara turut berpartisipasi dalam pemilihan tersebut.]]>
Copyrights © 2021
