Menyikapi Ko-Evolusi Ekonomik, Sosial dan Ekologis: Beberapa Pertimbangan tentang Lokasi Rerantai Ekonomik

Hendro Sangkoyo (School of Democratic Economics)

Brawijaya Journal of Social Science
Vol. 2 No. 1 (2018): Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya (JKRSB) is continued as Brawijaya Journal of

Medan diskusi kita hari ini dapat dirumuskan dengan sebuah pertanyaan yang telah dan masih menghidupi perdebatan sengit sampai sekarang. Apakah pembesaran kekayaan material dalam bingkai kesatuan-kesatuan negara-bangsa bisa berlangsung terus sepanjang masa? Dalam dua abad terakhir, tidak ada keraguan, mesin utama dari pembesaran itu adalah kapitalisme, sebuah sistem ekonomik tanpa batas-tepi luar—ada dan dilayani oleh bangunan hukum dan politik negara, tetapi beroperasi dalam logika ruang-waktu di luar ekonomi negara/antar-negara. Sistem- sistem-kehidupan (living systems) tidak pernah statis dan logika perubahannya berada dalam medan saling-pengaruh dengan yang di luarnya, (Schrödinger,1928, 1950, 1951; Lefebvre,1968, 1980; Prigogine, 1975, 1977, 1984; Georgesçu-Roegen, 1971,1979, 1986; Mae-Wan Ho, 1998; Wallerstein, 2013). Bagian dari pengamatan ini adalah bahwa setiap sistem yang mengada dalam ruang-waktu ada masa tumbuh, masa stabil, dan masa surutnya. Di ujungnya, sistem tersebut bisa bertransformasi, tamat, atau hidup meranggas tanpa syarat-syarat menyejarah yang tadinya terpenuhi. Pada saat ini graffiti di tembok-tembok kota di seluruh Bumi telah memberi kabar tentang krisis ekologis tanpa batas-ruang, tanda tanda rontoknya syarat-syarat dari perluasan ekonomik tanpa batas tanggal. Rerantai ekonomik didominasi oleh imperatif akumulasi nilai beserta perluasan & pembesaran jejak ruang-waktunya, tidak lagi membela reproduksi "rumah-tangga" manusia atau keselamatannya, apalagi proteksi dan pemulihan kerusakan yang sudah makan korban. Kembali ke rumah kita di sini, bagaimana kita belajar bersama, untuk menanggapi perubahan sosial- ekologis dari kepulauan Indonesia dalam separuh abad ini? Di bawah domini pengajaran pada pengurusan negara pasca Soekarno, pelajar sekolah tinggi dibesarkan dalam protokol yang menempatkan ilmu-ilmu sosial dan humaniora/kemanusiaan sebagai bagian, ukuran/indeks dari sistem serta praktik tutur mengenai "modernisasi segalanya". Sistem instruksi/pengajaran tersebut membawa prospek imbalan material bagi pesertanya, dan penguatan daya-kerah sosial dari institusi ekonomik-dan-politik kenegaraan yang tidak mampu menangkap sinyal dari masa depan. Bisakah alma-mater pendidikan menjadi bagian dari prakarsa belajar-bersama semacam itu?