<![CDATA[Medan diskusi kita hari ini dapat dirumuskan dengan sebuah pertanyaan yang telah dan masih menghidupi perdebatan sengit sampai sekarang. Apakah pembesaran kekayaan material dalam bingkai kesatuan-kesatuan negara-bangsa bisa berlangsung terus sepanjang masa? Dalam dua abad terakhir, tidak ada keraguan, mesin utama dari pembesaran itu adalah kapitalisme, sebuah sistem ekonomik tanpa batas-tepi luar—ada dan dilayani oleh bangunan hukum dan politik negara, tetapi beroperasi dalam logika ruang-waktu di luar ekonomi negara/antar-negara. Sistem- sistem-kehidupan (living systems) tidak pernah statis dan logika perubahannya berada dalam medan saling-pengaruh dengan yang di luarnya, (Schrödinger,1928, 1950, 1951; Lefebvre,1968, 1980; Prigogine, 1975, 1977, 1984; Georgesçu-Roegen, 1971,1979, 1986; Mae-Wan Ho, 1998; Wallerstein, 2013). Bagian dari pengamatan ini adalah bahwa setiap sistem yang mengada dalam ruang-waktu ada masa tumbuh, masa stabil, dan masa surutnya. Di ujungnya, sistem tersebut bisa bertransformasi, tamat, atau hidup meranggas tanpa syarat-syarat menyejarah yang tadinya terpenuhi. Pada saat ini graffiti di tembok-tembok kota di seluruh Bumi telah memberi kabar tentang krisis ekologis tanpa batas-ruang, tanda tanda rontoknya syarat-syarat dari perluasan ekonomik tanpa batas tanggal. Rerantai ekonomik didominasi oleh imperatif akumulasi nilai beserta perluasan & pembesaran jejak ruang-waktunya, tidak lagi membela reproduksi "rumah-tangga" manusia atau keselamatannya, apalagi proteksi dan pemulihan kerusakan yang sudah makan korban. Kembali ke rumah kita di sini, bagaimana kita belajar bersama, untuk menanggapi perubahan sosial- ekologis dari kepulauan Indonesia dalam separuh abad ini? Di bawah domini pengajaran pada pengurusan negara pasca Soekarno, pelajar sekolah tinggi dibesarkan dalam protokol yang menempatkan ilmu-ilmu sosial dan humaniora/kemanusiaan sebagai bagian, ukuran/indeks dari sistem serta praktik tutur mengenai "modernisasi segalanya". Sistem instruksi/pengajaran tersebut membawa prospek imbalan material bagi pesertanya, dan penguatan daya-kerah sosial dari institusi ekonomik-dan-politik kenegaraan yang tidak mampu menangkap sinyal dari masa depan. Bisakah alma-mater pendidikan menjadi bagian dari prakarsa belajar-bersama semacam itu?]]>
