<![CDATA[Otoritas Bandara Sepinggan Balikpapan, Kalimantan Timur, merupakan lembaga penting yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengoperasian bandara. Namun, kinerja otoritas ini terhambat oleh birokrasi yang tidak setara di berbagai wilayah Unit Pelaksana Teknis (UPT). Artikel ini menganalisis dampak dari penyetaraan birokrasi di setiap wilayah UPT terhadap kinerja otoritas bandara. Metode penelitian dalam artikel ini adalah observasi dan wawancara terhadap para pegawai UPT dan manajemen otoritas bandara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksetaraan birokrasi antara wilayah UPT menghambat efektivitas operasional bandara. Tidak adanya standar operasional yang konsisten menyebabkan kesenjangan kinerja antara wilayah UPT, kendala komunikasi, dan koordinasi yang buruk. Langkah yang diambil oleh otoritas bandara untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan melakukan penyetaraan birokrasi di setiap wilayah UPT. Upaya ini melibatkan revisi kebijakan dan prosedur, pendekatan manajemen yang konsisten, pelatihan dan pengembangan pegawai, serta peningkatan komunikasi dan koordinasi antara wilayah UPT. Dampak dari penyetaraan birokrasi ini adalah peningkatan kinerja otoritas bandara. Penyesuaian kebijakan dan prosedur yang lebih konsisten menghasilkan operasional yang lebih efektif dan efisien. Sementara itu, peningkatan komunikasi dan koordinasi antara wilayah UPT memperkuat kerjasama dan sinergi di antara mereka. Kesimpulannya, penyetaraan birokrasi di setiap wilayah UPT dalam Otoritas Bandara Sepinggan Balikpapan memiliki dampak positif terhadap kinerja otoritas. Hal ini menghasilkan peningkatan efektivitas operasional bandara, meningkatkan kerjasama dan sinergi antara wilayah UPT, serta memperkuat pelayanan kepada pengguna bandara.]]>
Copyrights © 2023
