<![CDATA[Pemanfaatan ruang di Kota Bandung didominasi oleh aspek permukiman dengan tingkat penggunaan lahan mencapai 62,56 % untuk perumahan. Jumlah penduduk tahun 2011, mencapai 3.468.463 jiwa (Badan Pusat Statistik Kota Bandung 2013), menyebabkan penataan kota dan tingkat kebutuhan rumah meningkat, yaitu 3,60 % atau 707.128 unit sampai tahun 2015. Salah satu permasalahan yang harus dibenahi adalah pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang yang disebabkan oleh aspek perizinan, perubahan fungsi lahan pertanian produktif dan aplikasi peruntukan lahan yang berpengaruh pada pengendalian permukiman sebesar 77,9%. Metode penelitian yang digunakan eksplanatori, yaitu mengkaji bagaimana suatu kebijakan pemerintah dapat diaplikasikan, dalam hal ini pemanfaatan ruang yang berdampak terhadap pengendalian permukiman. Pendekatan dilakukan secara kuantitatif. Sampling menggunakan teknik non probability, dengan teknik purposif yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Aplikasi di lokasi penelitian menunjukkan bahwa rencana tata ruang belum dapat dijadikan alat acuan pemberian perizinan pemanfaatan ruang di daerah, untuk itu perlu penerapan kebijakan secara terpadu sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang sedang digalakkan. Peraturan daerah tentang pemanfaatan ruang terpadu di Kota Bandung, sebagai salah satu acuan normatif dalam penyelesaian konflik pemanfatan ruang termasuk pengendalian permukiman perlu segera diberlakukan.]]>
Copyrights © 2013
