<![CDATA[AbstrakPraktek pencucian uang sebagai suatu tindak kejahatan saat ini telah menjadi pusatperhatian dunia, hal ini dikarenakan proses dari praktik pencucian uang tersebut bukantidak mungkin dapat berdampak pada aspek pemerintahan baik ekonomi, politik dansosial. Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang(TPPU). Adapun peraturan yang paling mendekati baru sebatas Surat Edaran MahkamahAgung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakukan Bagi Pelapor Tindak Pidana(Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collabolator) di DalamPerkara Tindak Pidana Tertentu. Indonesia belum memiliki ketentuan khusus mengenaiprosedur dan mekanisme pengungkapan fakta oleh whistleblower. Selama ini mekanismeyang digunakan masih mendasarkan pada perlindungan saksi sebagaimana yang diaturdalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.Kata Kunci: Pencucian Uang, TPPU, WhistleblowerAbstractThe practice of money laundering as a crime has now become the center of worldattention, this is because the process of money laundering practices is not impossible tohave an impact on aspects of government, both economic, political and social. Law No.15 of 2002 concerning the Crime of Money Laundering (TPPU). The regulation thatcomes closest to it is limited to the Supreme Court Circular Number 4 of 2011 concerningthe Treatment of Whistleblowers and Witness Collaborators in Certain Crime Cases.Indonesia does not yet have specific provisions regarding procedures and mechanismsfor disclosing facts by whistleblowers. So far, the mechanism used is still based on witnessprotection as stipulated in Law no. 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses andVictims.Keywords: Money Laundering, TPPU, Whistleblower]]>
Copyrights © 2020
