West Java Provincial Government has a policy to utilize R & D results as a basis in the formulation of policy and development planning in West Java and to improve regional competitiveness. The formation of Research and Development Agency and Applied Science and Technology (abbreviated BP3IPTEK) West Java Province is one of the efforts to help solve development problems and improve regional competitiveness through the application of science and technology. However, in the implementation of research and development activities have not been managed properly, so that its utilization becomes less maximal. The result of research shows that there are still many gaps in R & D governance in West Java Provincial Government, especially in BP3IPTEK. Therefore, strengthening of R & D should be done through strategic leadership, organizational structure, human resources, financial management, infrastructure, program and service management,process management and inter-organization / network relations. Abstrak Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki kebijakan untuk memanfaatkan hasil litbang sebagai dasar dalamperumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan di Jawa Barat dan untuk meningkatkan daya saingdaerah. Pembentukkan Badan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK (disingkat BP3IPTEK)Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu upaya untuk membantu menyelesaikan permasalahanpembangunan dan meningkatkan daya saing daerah melalui penerapan IPTEK. Namun demikian, dalamimplementasinya kegiatan penelitian dan pengembangan belum dikelola dengan baik, sehinggapemanfaatannya menjadi kurang maksimal. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2016 dengan tujuan untukmembahas mengenai tata kelola litbang yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat,faktor-faktor yang menghambat kinerja litbang, dan selanjutnya merumuskan strategi yang harus dilakukanuntuk menguatkan tata kelola litbang di lingkungan Provinsi Jawa Barat, khususnya di BP3IPTEK ProvinsiJawa Barat. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data primerdilakukan melalui in-depth interview dan Focus Group Discussion. Data sekunder diperoleh melalui studiliteratur dan dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait. Analisis data dilakukan dengan analisisdeskriptif. Hasil penelitian menunjukkan masih banyaknya gap dalam tata kelola litbang di lingkunganPemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya di BP3IPTEK. Di sisi lain, dengan terbitnya peraturanperundang-undangan yang baru terkait organisasi perangkat daerah maka Provinsi Jawa Barat harusmelakukan restrukrisasi kelembagaan dan tata kelolanya, termasuk kelembagaan BP3IPTEK. Berdasarkanhasil penelitian dapat dirumuskan bahwa strategi penguatan tata kelola yang harus dilakukan meliputistrategi penguatan kepemimpinan strategis, struktur organisasi, sumber daya manusia, pengelolaankeuangan, infrastruktur, pengelolaan program dan pelayanan, manajemen proses dan hubungan antarorganisasi/jejaring.
Copyrights © 2017