Garuda - Garba Rujukan Digital

KEBIJAKAN PENGENDALIAN FILARIASIS DI KABUPATEN TABALONG BERDASARKAN PREVALENSI DAN PERKIRAAN UMUR RELATIF NYAMUK DI ALAM Muhammad Rasyid Ridho; Juhairiyah; Abdullah Fadilly; Dwi Candra Arianti; Akhmad Rosanji
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 14 No 1 (2019): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Filariasis merupakan penyakit menular yang ditularkan melalui nyamuk vektor, tidak menyebabkan kematian namun menyebabkan kecacatan seumur hidup. Kabupaten Tabalong telah melaksanakan upaya pemberantasan filariasis, namun mikrofilaria rate (mf rate) menunjukkan angka yang cenderung meningkat. Data penemuan kasus dan vektor dapat dijadikan data dasar untuk penentuan kebijakan dalam pengendalian filariasis supaya lebih efektif dan efesien. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kebijakan pengendalian filariasis di Kabupaten Tabalong berdasarkan data prevalensi dan perkiraan umur nyamuk di alam. Penelitian merupakan penelitian observasional analitik dengan rancangan cross sectional, dilakukan di Desa Bilas Kecamatan Upau. Dilakukan survei darah jari pada 360 orang, pencidukan larva nyamuk untuk mengetahui perilaku berkembang biak dan menginventarisasi tempat perindukan nyamuk, penangkapan nyamuk dengan metode umpan orang dan pembedahan nyamuk untuk mengetahui paritas. Masih ditemukan penderita baru setelah dilakukan pengobatan massal satu desa menandakan masih terjadi penularan di Desa Bilas. Ditemukan larva Culex spp dan Anopheles spp pada 5 lokasi tempat perindukan nyamuk. Kepadatan nyamuk menghisap darah tertinggi yaitu Cx. quinquefasciatus dengan puncak kepadatan pada pukul 24.00 - 01.00 WITA dan nilai parous rate yaitu sebesar 27%. Perlu dilakukan pengobatan massal pencegah filariasis serentak satu kabupaten, tindakan promotif dan tindakan preventif untuk pemberantasan filariasis di Kabupaten Tabalong yang didukung oleh semua pihak yang terkait. Kata kunci: Kebijakan Eliminasi Filariasis, Filiarisis, Nyamuk, Tabalong Abstract Filariasis is an infectious disease transmitted through vector mosquitoes, does not cause death but cause lifelong disability problems. Tabalong Regency has implemented filariasis eradication efforts, but the microfilaria rate shows a number that tends to increase. Data in the case and vector discoveries can be invoked as basic data for determining policies in controlling filariasis to be more effective and efficient. This study is intended to determine filariasis control policies in Tabalong district based on prevalence data and estimated age of mosquitoes in nature. The study use an analytical observational study with a cross sectional design, conducted in the Bilas Village of Upau District. Finger blood survey was conducted of 360 people, snatching mosquito larvae to find out the breeding behavior and inventorying mosquito breeding sites, catching mosquitoes by using the bait method and mosquito surgery to find out parity. New patients are still found after one village's mass treatment indicated that there was still transmission in the Bilas Village. Culex spp and Anopheles spp larvae were found in 5 mosquito breeding sites. The density of mosquitoes sucks the highest blood, namely Cx. Quinquefasciatus with peak density of 24.00 - 01.00 WITA and parous rate is 27%. There needs to be a mass treatment of filariasis prevention in one district, promotive actions and preventive measures for filariasis eradication in Tabalong District which is supported by all parties involved. Keywords : Policy of Filariasis Elemination, Filariasis, Mosquito, Tabalong

INTEGRASI PENGURANGAN RISIKO BENCANA (PRB) DALAM DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA PADANG Afriyanni
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 14 No 1 (2019): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Intensitas kejadian bencana khususnya banjir meningkat beberapa tahun terakhir namun integrasi PRB ke dalam perencanaan pembangunan masih belum menjadi perhatian penting oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran integrasi PRB dan faktor-faktor yang menghambat integrasi PRB ke dalam dokumen perencanaan pembangunan melalui studi dokumentasi dokumen perencanaan pembangunan dan wawancara dengan informan kunci dari instansi terkait. Teknik Analisis Data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan Integrasi PRB ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Kota Padang telah dilaksanakan namun belum bersifat sistematis, terpadu dan menyeluruh. Faktor penghambat integrasi PRB yaitu komitmen pemerintah daerah, hnya pemahaman SKPD terhadap pentingnya PRB dan lemahnya koordinasi antar SKPD terkait PRB dan masalah kualitas dan kuantitas SDM yang memahami PRB sedangkan faktor pendukung pengintegrasian PRB adalah regulasi terkait penanggulangan bencana dan dukungan dari pemerintah pusat dan stakeholders terkait lainnya. Kajian ini merekomendasikan penguatan regulasi, kebijakan dan kelembagaan PRB, meningkatkan anggaran PRB, meningkatkan sosialisasi dan edukasi PRB kepada stakeholder terkait dan masyarakat. Kata kunci : Pengurangan Risiko Bencana, Integrasi, Banjir, Perencanaan Abstract The intensity of catastrophic events, especially floods, has increased in the last few years, but DRR integration into development planning is still not considered as a priority by the government. This study aims to determine the description of DRR integration and the factors that inhibit DRR integration into the development planning documents through the study of development planning documentation and interviews with key informants from the relevant agencies. Data Analysis Technique will be carried out by data reduction, data presentation and data summary. The result shows that the Integration of DRR into the City of Padang’s development planning documents has been carried out partially and not systematic, integrated and comprehensive. The factors that inhibit DRR integration are the commitment of the local government, the local government agency’s understanding of the importance of DRR and the weak coordination between the local government agencies related to DRR and the quality and quantity issues of human resources that understand DRR. On the contrary, the supporting factors for DRR integration are related to disaster management and support from the central government and other relevant stakeholders. This study recommends strengthening DRR regulations, policies and institutions, increasing DRR budgets, socialization and education to relevant stakeholders and for the community. Keywords: Disaster Risk Reduction, Integration, Floods, Planning

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH SEBAGAI THINK TANKS UNTUK MENGAKSELERASI PERUBAHAN PERADABAN DI ERA DIGITAL Herie Saksono
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 14 No 1 (2019): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The digital era was marked by the advancement of digital technology devices, the presence of big data, the digitization process, and its intensive and massive use. Digitalization can save time, eliminate natural boundaries, integrate space and time at one and the same moment, and ultimately change civilization, facilitate life, and prosper human beings. The implementation of regional government affairs requires the ability of local governments (local governments) to adapt, accelerate, and ensure the quality of services in accordance with the rhythms and civilizations of the digital era. Responding to this dynamic, the regional government is given the authority to support government affairs in the field of research and development. Ideally, research and development are carried out by regional instruments that are independent and focused on managing research and development. The Regional Research and Development Agency (BPPD) as a think tank has a strategic role in carrying out regional government affairs including fostering and supervising the implementation of regional government through the function of research and development. This study seeks to uncover the existence of local government think tanks in the Province of South Kalimantan. The method used is qualitative-descriptive with a focus on the BPPD study in South Kalimantan Province. The results of the analysis and discussion concluded that the South Kalimantan Provincial Research and Development Agency (BPPD) has a multifunctional strategic role as a think tank and supervisor in order to foster and supervise the implementation of regional government through research and development functions. It is recommended that the district/city government form independent research and development institutions. Keywords: Research and Development Institution, Think Tanks, Local Government, Civilization Changed Acceleration and Digital Era. Abstrak Era digital ditandai dengan kemajuan perangkat teknologi digital, kehadiran big data, proses digitalisasi, serta penggunaannya secara intensif dan massif. Digitalisasi mampu menghemat waktu, menghilangkan batas-batas alamiah, mengintegrasikan ruang dan waktu pada satu momen yang sama, dan pada akhirnya merubah peradaban, memudahkan kehidupan, dan mensejahterakan manusia. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah menuntut kemampuan pemerintah daerah (pemda) beradaptasi, mengakselerasi, dan menjamin kualitas layanan sesuai ritme dan peradaban era digital. Merespon dinamika ini, pemda diberi kewenangan unsur penunjang urusan pemerintahan dibidang penelitian dan pengembangan. Idealnya, penelitian dan pengembangan dilakukan oleh perangkat daerah yang mandiri dan terfokus mengelola aktivitas kelitbangan. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPD) selaku think tankmemiliki peran strategis menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah termasuk pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui fungsi penelitian dan pengembangan. Studi ini berupaya mengungkap eksistensi institusi think tankpemda di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Metode yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan fokus studi BPPD Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil analisis dan pembahasan menyimpulkan bahwa institusi kelitbangan (BPPD) Provinsi Kalimantan Selatan memiliki peran strategis dengan multifungsi selaku think tankdan supervisor dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui fungsi penelitian dan pengembangan. Direkomendasikan kepada pemda kabupaten/kota agar membentuk institusi penelitian dan pengembangan yang bersifat mandiri. Kata Kunci:Institusi Kelitbangan, Think Tanks, Pemda, Akselerasi Perubahan Peradaban, dan Era Digital.

KEJADIAN DAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN KECACINGAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA PROV. KALIMANTAN SELATAN Deni Fakhrizal; Erli Hariyati; Annida; Syarif Hidayat
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 14 No 1 (2019): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Helminthiasis is a health problem that requires serious treatment, especially in the tropical areas because of its high prevalence. Worms are more common found in children and if left untreated it will cause hamper to the growth and difficulties in receiving lessons at school. Based on the results of the helminthiasis survey conducted in 2012 in Hulu Sungai Utara regency (HSU), the prevalence was 12.76%. This study was an observational study with a cross sectional method aimed to determine the incidence of helminthiasis and its control policies in HSU district. Sample size is calculated using the lemeshow formula, and elementary schools are selected based on recommendations from the Health Office HSU District. Stool samples were taken from grade 1 to grade 6 in three elementary schools and policy studies were conducted on program holders in the HSU Health Office and in the Puskesmas in selected schools in May-August 2015. The survey results indicated a prevalence of helminthiasis infestation of 2.27% of 440 children. Although there is no program specifically in helminthiasis control, the prevalence of helminthiasis in HSU has been below 10%. Abstrak Kecacingan merupakan masalah kesehatan yang memerlukan penanganan serius terutama di daerah tropis karena prevalensi yang cukup tinggi. Kecacingan lebih banyak ditemukan pada anak-anak dan apabila tidak ditangani akan mengakibatkan gangguan pada pertumbuhan dan gangguan dalam menerima pelajaran. Berdasarkan data terakhir survei kecacingan yang dilakukan pada tahun 2012 di kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) didapat prevalensi sebesar 12,76%. Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan metode cross sectional bertujuan untuk mengetahui kejadian kecacingan serta kebijakan pengendaliannya di kabupaten HSU. Besar sampel dihitung menggunakan rumus lemeshow, dan sekolah dasar yang dipilih berdasarkan rekomedasi dari Dinas Kesehatan Kab. HSU. Sampel tinja diambil dari anak kelas 1 sampai kelas 6 pada tiga sekolah dasar dan sedangkan studi kebijakan dilakukan pada pemegang program di Dinas Kesehatan HSU dan Puskesmas yang sekolah dasar diwilayah kerjanya menjadi sampel penelitian dilaksanankan pada bulan Mei-Agustus 2015. Hasil penelitian menunjukaan prevalensi kecacingan sebesar 2,27%. Walaupun tidak ada program khusus dalam pengendalian kecacingan namun prevalensi kecacingan di HSU sudah berada di bawah 10%. Kata Kunci : Prevalensi, Kebijakan Pengendalian, Kecacingan

PENGELOLAAN BANJIR DI KOTA SAMARINDA BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI SUMUR BIOPORI Dewi Sartika
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 14 No 1 (2019): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Flood handling is generally carried out by the government by the regional government, so that budgeting is only based on government work, even though the principles of Good Governance regulate governance that can be built with the cooperation that does not involve the Government, the private sector and the community. This study analyzes how to deal with flooding problems in City of Samarinda with the help of community empowerment, through the construction of biopori hole infiltration wells. The research uses a qualitative descriptive method with an analysis of secondary data from the results of previous studies. The study concludes that flood management can be done based on community empowerment through biopori infiltration wells, which allows for three dimensions of empowerment that is enabling (capacity building), namely by educating the public, empowering by optimizing the role of the community and community organizations, and protecting policies and technical instructions for making biopori infiltration wells that can be integrated as technical requirements in building a building. Abstrak Penanganan banjir perkotaan umumnya dilakukan dengan pendekatan teknikal oleh pemerintah setempat, sehingga beban permasalahan perkotaan tersebut hanya bertumpu pada kerja pemerintah saja.. Dalam prinsip Good Governance dinyatakan bahwa tata kelola pemerintahan dapat terbangun dengan kolaborasi unsur Pemerintah, swasta dan partisipasi publik. Studi ini menganalisis bagaimana pengelolaan permasalahan banjir di Kota Samarinda dengan pendekatan berbasis pemberdayaan masyarakat, melalui inovasi pembuatan sumur resapan dan lubang biopori. Metode kajian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analisa terhadap data sekunder dari hasil penelitian terdahulu. Hasil studi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan banjir dapat dilakukan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui sumur resapan biopori, dimana mengacu pada tiga dimensi pemberdayaan, yakni enabling (capacity building), dengan mengedukasi masyarakat, empowering dengan mengoptimalisasi peran komunitas dan organisasi masyarakat sipil, serta protecting/ maintaining melalui kebijakan dan petunjuk teknis pembuatan sumur resapan biopori yang dapat diintegrasikan sebagai persyaratan teknis dalam mendirikan suatu bangunan (IMB). Kata Kunci: Kebijakan Publik, Banjir, Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan yang Baik, Sumur Biopori

Implementasi Bimbingan Teknis (Bimtek) Fasilitator Inovasi Daerah Ray Septianis Kartika; Garsy Simorangkir
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 14 No 2 (2019): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Many things must be addressed in improving competitiveness, namely improving the quality of human resources and meeting the supporting facilities. BPP Kemendagri seeks to change the mindset of ASN in interpreting regional innovation, as well as fulfilling service infrastructure. BPP Kemendagri fulfills both of these by conducting facilitator training aimed at fixing the concept of ASN thinking on regional innovation and increasing ASN's expertise in operating 7 services, namely population, education, health, employment, commodities, DPRD and licensing.. The purpose of this study is to examine the effectiveness of the technical guidance as well as the competence of resource persons involved in it. This research method is quantitative and qualitative using a Likert scale. The results of the study showed that the implementation of training 70% was carried out effectively. The competence of training resource persons for Creative Ideas Material was considered to be very effective (90.48%), the Regional Innovation Policy material was considered effective (70.6%), the material for the Acceleration of Regional Innovation Program Strategy, Challenges and Developments and Infographic Design with Power Point was considered quite effective (53.69%), while the Puja Indah material was considered to be very ineffective (11.97%). The recommendation given is the consistency of BPP Kemendagri in increasing the capacity of ASN in the area of regional innovation in terms of determining the material, determining the sources and determining the training participants. BPP Kemendagri can collaborate with the BPSDM Kemendagri in compiling technical standards for the implementation of the Regional Innovation Facilitator Technical Guidance which is used as a guideline for training implementation, so that the technical guidance is more structured and the level of effectiveness can be measured. Abstrak Bimtek fasilitator inovasi daerah adalah kegiatan yang dilakukan BPP Kemendagri dalam melakukan pembinaan inovasi daerah. Bimtek ini dilakukan setiap setahun sekali dengan mengundang peserta yang berasal dari Provinsi/Kabupaten/Kota. Pelaksanaan bimtek ini, ingin mewujudkan fasilitator yang dapat mengoperasionalkan aplikasi terintegrasi dengan tujuh layanan yaitu kependudukan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, komoditi, DPRD dan perijinan. Untuk itulah bimtek dilakukan, sebagai proses pembelajaran bagi fasilitator dalam mendampingi Organisasi Perangkat Daerah. Tujuannya adalah untuk melihat pelaksanaan bimtek dan kompetensi narasumber yang dilibatkan. Metode kajian secara kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan skala likert. Hasil kajian menyebutkan bimtek fasilitator inovasi daerah sudah dijalankan dengan efektif dengan presentase 70 %. Sedangkan kompetensi narasumber bimtek fasilitator inovasi daerah untuk materi kebijakan inovasi daerah dinilai efektif (70,6%), materi Strategi Percepatan Program Inovasi Daerah, Tantangan dan Perkembangan serta Infografis design with power point dinilai cukup efektif, materi puja indah dinilai sangat tidak efektif dan materi ide kreatif dinilai sangat efektif (90,48 %). Sarannya adalah (1) BPP kemendagri dapat bekerjasama dengan BPSDM kemendagri dalam membangun bimtek, (2) melakukan kajian lanjutan dengan fokus pada perbaikan materi di tahun mendatang, (3) melibatkan akademisi, best practise daerah dan bisnis sebagai narasumber, (4) melakukan pre test di awal pelaksanaan bimtek. Dengan demikian bimtek yang sudah dilaksanakan dapat lebih prosefional, akademis dan dapat bermanfaat

PENGAWASAN IMPLEMENTASI DANA DESA DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, PROVINSI SUMATERA UTARA Gunawan
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 14 No 1 (2019): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penggunaan dana desa masih mengalami masalah, terdapat dua ratus Kepala Desa terkena operasi tangkap tangan. Atas dasar permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan dana desa. Dengan metode penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif, serta teknik pengambilan data, wawancara, kuisioner dan studi pustaka, selanjutnya hasil data dianalisis secara deskriptif kualitatif, teknik pengambilan sampel didasarkan pada studi kasus, informan dipilih berdasarkan purposive sampling, dan hasilnya bahwa dalam Pemenuhan persyaratan pemerintah daerah dalam penetapan peraturan daerah tentang jumlah desa dan rinciannya membutuhkan waktu lama sehingga waktu pencairan tahap pertama menjadi mundur, minimnya pendamping desa dan tenaga ahli pada bidang IT, dan konstruksi gedung, jembatan, Peraturan bersama belum berjalan efektif, masing-masing kelembagaan dalam melaksanakan pengawasan berjalan sendiri-sendiri, Pemerintah provinsi tidak mengetahui aliran dana desa, Peran APIP kabupaten cukup optimal, Program Padat Karya Tunai belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa. Kata kunci: Pembinaan, Pengawasan, Dana Desa, Pelaksanaan, infrastruktur Abstract The use of village funds is still experiencing problems, there were 200 villages affected by the sting operations by the law enforcement, on the basis of these problems. This study aims to determine the extent of the supervision of the Regional Government of Serdang Bedagai in North Sumatra for the implementation of the funds allocated for the villages. This study uses a descriptive qualitative approach with purposive sampling method and using interviews, questionnaires, literature and case studies for the data collection method. The result shows that the stipulation of regional regulations regarding the number of villages and the details required a lenghty of time, resulted in the delay for the fund disbursement, the lack of village assistants and experts in the field of IT, and construction of buildings, bridges. The joint regulations had not been proven effective so far, each institution responsible to carry out supervision runs on its own, the provincial government does not know the flow of village funds, the role of the district APIP is quite optimal, the Cash Employment Solid Program cannot be implemented by the village government. Keywords: Development, Supervision, Village Funds, Implementation, infrastructure

PENGARUH KOMPETENSI MANAJERIAL DAN KECERDASAN EMOSIONAL TERHADAP GAYA KEPEMIMPINAN PEJABAT ADMINISTRATOR DI PROVINSI JAMBI Ena Darlita
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 14 No 1 (2019): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Managerial Competence and Emotional Intelligence are important aspects for a leader in running an organization. This study aims to analyze the magnitude of influence; 1) Managerial Competence for Leadership Styles; 2) Emotional Intelligence on Leadership Style 3) Managerial Competence and Emotional Intelligence on Leadership Style. This research uses quantitative methods. The conclusions of the study: 1) there is an influence between managerial competence on the Leadership Style with the results of ρy1 0, 559, t arithmetic> t table (7.948> 1.66), 2) There is an influence of Emotional Intelligence on the Leadership Style, ρy2 results of 0.419 t arithmetic (5,956)> t table (1.66 3) There is a positive influence on Managerial Competence and Emotional Intelligence variables on Leadership Style, Regression Test Results obtained Fcount (1000,936)> Ftable (3.91) probability value (sig) 0,000b <0.05 means that Managerial Competence and Emotional Intelligence together positively influence the Leadership Style. Abstrak Kompetensi Manajerial dan Kecerdasan Emosional merupakan aspek penting bagi seorang pemimpin dalam menjalankan organisasinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis besarnya pengaruh; 1) Kompetensi Manajerial terhadap Gaya Kepemimpinan; 2) Kecerdasan Emosional terhadap Gaya Kepemimpinan dan 3) Kompetensi Manajerial dan Kecerdasan Emosional secara bersama-sama terhadap Gaya Kepemimpinan.. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis pendekatan survei. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil analisis data maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah 1) terdapat pengaruh antara kompetensi manajerial terhadap Gaya Kepemimpinan dengan hasil ρy1 sebesar 0 ,559 dengan t hitung 7,948 dan Sig 0,000 t tabel 1,66, jadi t hitung > t tabel ( 7,948 > 1,66), 2). Terdapat pengaruh Kecerdasan Emosional terhadap Gaya Kepemimpinan, dengan hasil ρy2 sebesar 0,419 dengan t hitung 5,956 dan Sig 0,000 t tabel 1,66, jadi t hitung > t tabel ( 5,956 > 1,66), 3) Terdapatnya pengaruh positif secara bersama-sama variabel Kompetensi Manajerial (X1) dan Kecerdasan Emosional (X2) terhadap Gaya Kepemimpinan (Y), dengan membandingkan nilai probabilitas (sig) hasil perhitungan dengan taraf signifikan < 0,05. Hasil Uji Regresi diperoleh nilai Fhitung 1000,936 > Ftabel 3,91 dengan nilai probabilitas (sig) 0,000b < 0,05 berarti Kompetensi Manajerial (X1) dan Kecerdasan Emosional (X2) secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Gaya Kepemimpinan (Y) dengan hasil signifikan. Kata Kunci: Kompetensi Manajerial, Kecerdasan Emosional, Gaya Kepemimpinan

PERAN PEMERINTAH TERHADAP PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI KREATIF DAN PARIWISATA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Hartiningsih
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 14 No 1 (2019): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Hulu Sungai Utara is a regency that produces a lot of handicrafts from plaited, embroidered, carved wood and so on. Crafting is one of 16 sub-sectors of the creative economy. The development of creative economy form of crafts such as rattan, purun, water hyacinth and so on has been running for decades. Unfortunately the crafting sector has not been much in touch with innovation. Likewise, the tourism sector is still lacking attractive tourism destinations, except Candi Agung. This research was conducted to provide an overview of the role of government in the development of creative economy and tourism, and analyse the potential and obstacles faced by Hulu Sungai Utara Regency. The method use is a descriptive qualitative. The results of the study illustrate that the development of creative economy and tourism in the Hulu Sungai Utara regency is not yet significant, while in general the government is quite instrumental in the development of the creative economy and tourism by providing training, coaching, facilitating loans to banks, and various other development, developing legal aspects for Pokdarwis on the tourism sector. Although, greater attention is still needed, especially in terms of increased budgeting, in order to accelerate the development of tourist destinations that have a potential attraction. The general obstacle to both creative economy and tourism lies in the lack of funds, specific constraints, in the organizational structure there is no creative economy specific agency. Most creative economy do not yet have high sales value and market share is still largely at local scale. As for tourism, aside from limited funds, it is also being developed: the local government has not yet made tourism a priority sector. It is recommended, because the two sectors have the potential to drive the community's economy and the regional economy, as well as the potential to alleviate unemployment, the agencies that manage these sectors can work together and collaborate intensively with one another to develop their potential. Abstrak Kabupaten Hulu Sungai Utara termasuk kabupaten yang banyak memproduksi Kriya dari anyaman, sulaman, kayu ukir dan sebagainya. Kriya merupakan salah satu dari 16 sub sektor ekonomi kreatif (ekraf). Perkembangan ekraf berupa kriya seperti rotan, purun, enceng dan sebagainya sudah berjalan puluhan tahun. Sayangnya kriya tersebut belum banyak sentuhan inovasi. Demikian pula sektor pariwisata masih minim destinasi wisata menarik, kecuali Candi Agung. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai peran pemerintah terhdap pengembangan potensi ekraf dalam mendukung sektor pariwisata dan kendala yang dihadapi oleh Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan. Data kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasi penelitian menunjukkan bahwa perkembangan ekraf maupun pariwisata di Kabupaten Hulu Sungai Utara belum begitu signifikan. Pemerintah Kab. HSU sudah cukup berperan terhadap pengembangan ekonomi kreatif maupun pariwisata dengan memberikan berbagai pelatihan dan pembinaan bagi pelaku ekonomi kreatif dan juru kunci wisata religi, hingga menerbitkan SK bagi Pokdarwis. Dengan demikian, masih diperlukan perhatian lebih besar lagi dari Pemerintah Daerah terutama segi peningkatan penganggaran. Kendala umum yang ada dalam pengembangan ekraf dan pariwisata adalah keterbatasan dana. Kendala khusus dalam pengembangan ekraf adalah tidak ada bidang ekraf dalam struktur organisasi. Kendala di sektor pariwisata adalah keterbatasan dana dan belum menjadi program prioritas Pemerintah Daerah, selain itu belum ada sinergi antar instansi terkait. Rekomendasi penelitian ini adalah karea sektor ekraf dan pariwisata berpotensi sebagai penggerak ekonomi masyarakat dan ekonomi daerah, maka antar dinas berkomitmen untuk saling bersinergi untuk mengembangan ekraf dan potensi destinasi wisata yang dimiliki. Role, Goverenment,Development,CreativeEconomy,Tourism

Hirarki Wilayah Berdasarkan Fasilitas Pelayanan Di Kabupaten Banjar Dewi Siska
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 14 No 2 (2019): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Regional development is directed as a solution disparities as a result of inequality in development. Optimizing service facilities is an effort to overcome inequality in development by determining the regional hierarchy. The purpose of this research is to determine the regional hierarchy in 19 districts in Banjar regency based on social and economic service facilities owned. This research uses a descriptive method with a quantitative approach based on a scalogram analysis. The results showed the highest index or hierarchy I was found in one district only, Martapura District with an index 0f 83.09, while 18 other districts were in the hierarchy III with the lowest index of 0.00, is Paramasan District. Policy recommendations by preparing regional development plans that are more focused on meeting service facilities in the third hierarchy. Abstrak Pengembangan wilayah diarahkan sebagai solusi dari ketimpangan antar wilayah sebagai akibat dari ketidakmerataan pembangunan. Melakukan pengoptimalan fasilitas pelayanan merupakan salah satu upaya mengatasi ketidakmerataan pembangunan tersebut dengan menentukan hirarki wilayah. Tujuan dari penelitian ini, yaitu menentukan hirarki wilayah pada 19 kecamatan di Kabupaten Banjar berdasarkan fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi yang dimiliki. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif berdasarkan analisis skalogram. Hasil penelitian menunjukkan indeks tertinggi atau hirarki I terdapat pada satu kecamatan saja yaitu Kecamatan Martapura dengan indeks 83,09, sedangkan 18 kecamatan lainnya berada pada hirarki III dengan indeks terendah 0,00 yaitu Kecamatan Paramasan. Rekomendasi kebijakan dengan menyusun perencanaan pembangunan wilayah yang lebih fokus pada pemenuhan fasilitas pelayanan di kecamatan dengan hirarki III.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Muhammad Nur

Contact Email
jkp.balitbangda@kalselprov.go.id

Phone
+6281251712813

Journal Mail Official
admin@jkpjournal.com

Editorial Address
Jalan Dharma Praja I, Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Location
Kota banjarbaru,

Kalimantan selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Muhammad Nur

Contact Email jkp.balitbangda@kalselprov.go.id

Phone +6281251712813

Journal Mail Official admin@jkpjournal.com

Editorial Address Jalan Dharma Praja I, Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Location Kota banjarbaru, Kalimantan selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Muhammad Nur

Contact Email
jkp.balitbangda@kalselprov.go.id

Phone
+6281251712813

Journal Mail Official
admin@jkpjournal.com

Editorial Address
Jalan Dharma Praja I, Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Location
Kota banjarbaru,

Kalimantan selatan

INDONESIA