<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk membuktikan adanya proses sekuritisasi dalam konflik Papua di era Kepresidenan Joko Widodo (terutama 2014-2018). Fokus utama penelitian ini adalah pendekatan keamanan yang didominasi oleh Indonesia terhadap permasalahan Papua, khususnya perubahan kebijakan dalam menangani KKB di Papua pasca-Reformasi melalui kerangka pikir sekuritisasi. Dengan menggunakan metode kualitatif, artikel ini menunjukkan perubahan yang signifikan secara yuridis, terutama dalam penggunaan aparatus keamanan negara dalam menangani KKB di Papua saat ini. Namun demikian, penerapan kebijakan baru juga menunjukkan tumpang tindih dan kontradiktif, menjadikan situasi konflik di Papua hingga kini masih tidak pasti. This article aims to demonstrate the securitization processes within the Papua conflict during the presidency of Joko Widodo, particularly focusing on the years 2014-2018. The primary focus of this research is Indonesia's security-oriented approach to the Papua issue, specifically examining policy changes in addressing the Free Papua Movement (KKB) post-Reformasi through the securitization framework. Utilizing a qualitative method, the article illustrates significant juridical changes, especially in the use of state security apparatus in handling the current KKB situation in Papua. However, the implementation of new policies also shows overlap and contradiction, leaving the conflict situation in Papua uncertain to this day.]]>
Copyrights © 2023
