<![CDATA[banyaknya kasus penangkapan ikan menggunakan bahan peledak memerlukan penegakan hukum yang tegas bagi pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum dan penerapan hukum penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan dalam hukum pidana. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Adapun hasil penelitian, pengaturan hukum terhadap tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, dan penggunaan bahan peledak diatur dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, Adapun Penerapan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Pasal 59 Ayat (3) Tentang Kelautan yang menyatakan bahwa “Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut.]]>
Copyrights © 2023
