Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Visum ET Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Sahali, Gustilawati; Puluhulawa, Fenty U.; Mantali, Avelia Rahmah Y.
Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Vol. 1 No. 4 (2023): Januari - Februari
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/jishs.v1i4.773

Abstract

In the process of investigating a crime of ordinary or premeditated murder, it is necessary to have evidence to prove that the crime has been committed. One of the means of evidence referred to is regulated in Law no. 8/1981 is Expert Statement in written form, in this case it is Visum et Repertum. Visum et Repertum is a written report made by a doctor or other forensic expert that contains what they found on the victim's body. However, Visum et Repertum usually differs from what actually happened and also from the testimony of the accused that was previously made. This research was conducted using a descriptive research type with normative-empirical legal research. The role of Visum et Repertum is to explain to Judges and Investigators regarding the preparation and planning of crimes committed by the suspect beforehand by looking at the instructions written in the Visum et Repertum; for example time of death, cause of death, type of injury to the victim, and so on. Visum et Repertum can be replaced or re-examined if the results received do not provide sufficient information to the Judge. Meanwhile, the testimony of the defendant can be rejected if the Judge knows that it is a false statement or does not match other evidence.
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bahan Peledak Dalam Penangkapan Ikan Sahali, Gustilawati; Puluhulawa, Fenty U.; Y. Mantali, Avelia Rahmh
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

banyaknya kasus penangkapan ikan menggunakan bahan peledak memerlukan penegakan hukum yang tegas bagi pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum dan penerapan hukum penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan dalam hukum pidana. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Adapun hasil penelitian, pengaturan hukum terhadap tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, dan penggunaan bahan peledak diatur dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, Adapun Penerapan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Pasal 59 Ayat (3) Tentang Kelautan yang menyatakan bahwa “Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut.