<![CDATA[Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, daerah diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk menyelenggarakan pemerintahan keuangannya sendiri. Hal ini tentu saja membuat provinsi, kabupaten, dan kota menjadi entitas otonom yang harus menyelenggarakan pengelolaan dan akuntabilitas keuangannya sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen dan kinerja petugas administrasi keuangan (FCO) di Kantor Walikota Medan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan kualitatif. Kualitatif merupakan metode penelitian yang menggunakan data kualitatif dan diuraikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan diatur dalam Pasal 35 bahwa “pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah didasarkan pada standar akuntansi keuangan pemerintah”. PPK merupakan salah satu pejabat keuangan negara yang mempunyai peranan sangat penting dalam satuan kerja. Secara khusus, PPK mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengadaan barang/jasa.]]>
Copyrights © 2023
