<![CDATA[ABSTRAK: Tanggung jawab untuk melindungi merupakan norma yang muncul dari hukum internasional yang bertujuan untuk menyediakan sarana bagi masyarakat internasional untuk mencegah kejahatan kekejaman massal yang terjadi dalam batas-batas negara yang berdaulat. Meskipun memiliki asal-usul langsung dalam upaya untuk mereklasifikasi gagasan kedaulatan, dan pergeseran itu semata-mata sebagai hak untuk termasuk tanggung jawab, sumber sebenarnya adalah Konvensi Den Haag 1899 dan Marten Clause. Ada optimisme yang luar biasa di tahun-tahun setelah adopsi oleh Komisi Internasional tentang intervensi dan kedaulatan negara pada tahun 2001 dan ketika itu diadopsi dengan suara bulat sebagai bagian dari dokumen Hasil World Summit tahun 2005. Artikel ini mencoba untuk mengeksplorasi pengembangan tanggung jawab untuk melindungi, bahasa yang bereda digunakan untuk menggambarkan tanggung jawab untuk melindungi dan implikasinya. Responsibility to Protect as A Doctrine or Emerging Norm in International Law ABSTRACT: Responsibility to protect is an emerging norm of international law that seeks to provide a means for the international community to prevent mass atrocity crimes occurring within the boundaries of a sovereign state. While it has its direct origins in attempts to reclassify the notion of sovereignty, and shift it away solely as right to include responsibilities, its real source is the Hague Convention 1899 and its Marten Clause. There was tremendous optimism in the years after its adoption by the International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS) in 2001 and when it was adopted unanimously as part of the World Summit Outcome document in 2005. This article attempts to explore the development of responsibility to protect, the different language is used to describe responsibility to protect and its implications for responsibility to protect and the implementation of responsibility to protect.]]>
Copyrights © 2015
