<![CDATA[ABSTRAK. Pertimbangan hukum memorandum of understanding terkait negara menyerahkan kewenangan penanganan konflik sosial pada TNI-Polri, didasarkan pada Undang-Undang No. 2/2002 tentang Kepolisian, Undang-Undang No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), Undang-Undang No. 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Undang-undang tersebut belum ada peraturan pelaksana. Agar ketentuan undang-undang tersebut efektif dalam tugas pembantuan TNI-Polri, maka TNI-Polri membuat kesepakatan dimana aturan pelaksananya tertuang dalam nota kesepahaman antara TNI dan Polri dalam menangani konflik sosial. Pertimbangan dalam membuat MoU tersebut adalah untuk mewujudkan sinergitas TNI-Polri dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga dengan adanya MoU tersebut sebagai pedoman untuk melaksanakan kerjasama memelihara keamanan dan ketertiban masayarakat. Selain itu dalam MoU tersebut sesuai dengan tujuan dan sasaranya untuk mengatur bagaimana mekanisme tugas perbantuannya, dukungan logistik, serta komando dalam pelaksanaannya. The Legal Basis for Coordination and Cooperation of The TNI-Polri in the Resolution of Social Conflict ABSTRACT. The research shows that the MoU consideration in regard with the state providing the power in tackling the social conflict to the Indonesian Military-Police, it is based on the Act Number 2, 2002 on the Indonesian Police, the Act Number 34, 2004 concerning the Indonesian Military, the Act Number 7, 2012 on Social Conflict Tackling that both acts have no clear implementing rules, in making the rules effective in the cooperation hence they make MoU as an agreement between Military and Police in tackling social conflict. The consideration in making the MoU is to create the synergy between the Military and Police in keeping security and peace hence by the MoU it becomes the guidance in conducting cooperation of keeping security and peace in society. Apart from that, the MoU has been in accordance with its aim and target.]]>
Copyrights © 2016
