<![CDATA[Di dalam UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS telah diusung 5 program jaminan untuk melindungi peserta atau pekerja apabila mengalami musibah khususnya kecelakaan kerja. Diantara program tesebut yaitu JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), JM (Jaminan Kematian), JHT (Jaminan Hari Tua), JP (Jaminan Pensiun), dan JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan). Ada dan munculnya beberapa pekerjaan yang dilakukan masyarakat namun tidak tercover dengan baik di BPJS (terkhusus BPJS Ketenagakerjaan) secara praktek dilapangan, seperti Pekerja Mandiri, Pekerja Platform (Ojek Online), Pekerja Lepas, Pedagang Keliling, Pedagang Pinggir Jalan, Wirausaha, PSK (Pekerja Seks Komersial) serta Kaum Marjinal (pekerja informal), menjadikan riset ini penting untuk dilakukan. Kemudian masih terdapatnya problem seperti pengelolaan dana yang tidak begitu transparan dan tidak diatur secara khusus didalam UU BPJS, kenaikan tarif iuran yang terjadi namun BPJS tetap mengalami defisit anggaran akibat pengelolaan keuangan yang kurang baik, indikasi praktek monopoli serta masih banyaknya masyarakat biasa dan pekerja yang tidak terdaftar BPJS. Untuk itu perlu dilakukan analisis lebih jauh, adapun metode analisis yang akan digunakan ialah Deskriptif Analisis dengan pendekatan Yuridis Normatif. Hasil riset menunjukkan bahwa secara tertulis didalam UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS niat baik negara dapat dilihat dalam beberapa pasal diantaranya Huruf a, Pasal 1 Ayat 2, 4 dan 7, Pasal 3, Pasal 10 Huruf g, pasal 18, pasal 19 ayat 4, pasal 20 ayat 2 (melibatkan tokoh masyarakat), pasal 41 ayat 1 huruf a yang intinya keberadaan sistem jaminan sosial adalah sebesar besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Kemudian untuk maksimalisasi pelaksanaan kelima program BPJS diatas, nyatanya belum begitu baik karena dalam pengelolaan BPJS, Pegawai BPJS, Dana dan Masyarakat tidak menjadi pelaksana yang sesuai dengan UU BPJS, terlebih terdapatnya kerancuan dan pertentangan dalam UU BPJS dengan peraturan lainnya yang seharusnya menguatkan keberadaan BPJS sehingga menurut teori kepastian dan kemanfaatan hukum, adanya UU BPJS dan peraturan pendukung lainnya membuat keberadaan BPJS ini sendiri menjadi kurang maksimal serta manfaat program yang diatur dalan UU belum dapat dirasakan secara maksimal pula.]]>
Copyrights © 2023
