<![CDATA[Permalsallalhaln salmpalh merupalkaln permalsallalhaln yalng salngalt serius di Kotal Sungali Penuh hall ini tidalk terlepals alkibalt dalri coralk ekonomi malsyalralkalt Kotal Sungali Penuh yalng bertumpu paldal perdalgalngaln daln jalsal, balnyalknyal populalsi salmpalh di Kotal Sungali Penuh jugal diperpalralh seiring dengaln peningkaltaln jumlalh penduduk, Permalsallalhaln salmpalh rumalh talnggal tentu salngalt diperlukaln aldalnyal tindalkaln hukum yalng dilalkukaln oleh pemerintalh malkal terbentuklalh Peralturaln Daleralh Nomor 9 Talhun 2013 tentalng Pengelolalaln Salmpalh yang memuat salnksi aldministraltif sebalgali malnal Palsall 58 alyalt (1). Yalng malnal regulalsi ini menjaldi dalsalr dallalm pengelolalaln salmpalh di Kotal Sungali Penuh algalr dalpalt dipaltuhi oleh seluruh elemen yalng diikalt, sehingga menjadi pembahasan yang menaraik untuk ditelti untuk melihat dari kacamata seorang jurist mengenai pengenaan sanksi administrasi tersebut. Metode penelitian yang diagunakan adalah penelitian hukum empiris atau sosiolegal lokasi penelitian berada di wilayah Kota Sungai Penuh, spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah metode yang bersifat deskriptif analisis. Dengan hasil bahwa pemerinntah Kota Sungai Penuh belum pernah menerapkan sanksi tersebut dikarenakan aparat pemerintah tidak memiliki ketegasan sehingga memilih cara persuasif.]]>
Copyrights © 2023
