Articles
Kewenangan Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Perambahan Hutan Di Taman Nasional Kerinci Seblat
Raharja, Ivan Fauzani;
Nuriyatman, Eko;
Permatasari, Bunga
Jurnal Selat Vol 6 No 1 (2018): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (917.462 KB)
|
DOI: 10.31629/selat.v6i1.635
Law the Republic of Indonesia Number 41 of 1999 concerning Forestry defines Forest is a unit of ecosystem in the form of a stretch of land containing biological natural resources dominated by trees in their natural environment, which cannot be separated from one another, in this research researchers conduct research Large Kerinci Seblat National Park (BBTNKS) and at the location of Kerinci Seblat National Park (TNKS), where this study obtained data that in the TNKS area forest encroachment activities are activities for forest clearing with the aim of owning, controlling and utilizing the results forest without seeing and paying attention to the main functions carried out by a forest area. The forest encroachment activities carried out by the community in the TNKS area for agricultural activities which arise due to the need for agricultural land and only a few people in the TNKS area that has their own agricultural land. In this study discussed two things, namely regarding the authority of regional government supervision in overcoming forest encroachment in the TNKS area and the form of forest encroachment control by BBTNKS in the Kerinci National Park area. The research method used in this study is a non doctrinal (empirical) research method to discuss the incompatibility between dasolen and dasein, and to interview several parties that make it possible to provide information related to ongoing research.
ANALISIS PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI PADA PELAKSANAAN PENGELOLAAN LIMBAH PADA RUMAH SAKIT UMUM RADEN MATTAHER JAMBI
Raharja, Ivan Fauzani
Solusi Vol 16 No 3 (2018): SOLUSI
Publisher : Faculty of Law, University of Palembang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (280.651 KB)
|
DOI: 10.36546/solusi.v16i3.144
Medical waste is very important to manage properly, this is because medical waste belongs to the category of hazardous and toxic waste. Some of the medical waste is included in the category of hazardous waste and part of it is infectious. In relation to RSUD Raden Mattaher Jambi waste management problem, the ministry of environment giving black label in 2014 means that its waste management is very bad and it can affect the imposition of administrative sanction which will be accepted by RSUD Raden Mattaher Jambi. According to Article 198 of Government Regulation Number 101 Year 2014 on the Management of Hazardous and Toxic Wastes "Any Person who produces B3 Waste, B3 Waste Collector, B3 Waste Carrier, B3 Waste Users, B3 Waste Processors and / or B3 Waste Landmakers conducting Environmental Pollution and / or Destruction of Compulsory Environment implement: a. Environmental Pollution and / or Environmental Degradation; and b. Environmental Function Recovery. Given these laws and regulations, hospital waste management should be guided by applicable regulations. if it is not implemented then the government has the right to impose administrative sanctions on the matter either in the form of revocation of temporary permit or other form which has been determined.
The Legal Protection of Sustainable Agricultural Land: Why is It Urgent?
Ivan Fauzani Raharja;
Hafrida Hafrida;
Retno Kusniati;
Sasmiar Sasmiar;
Ahmad Ridha
Jambe Law Journal Vol 4 No 2 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Jambi University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/jlj.4.2.151-170
The phenomenon of rapid population growth and land conversion is what forms the background of this study. The Indonesian state does not only lose its agricultural land but also its farmers. This is the concern of the Government, including Local Governments, considering that agricultural land in its territory needs to be saved for food security and the needs of the next generations. Indonesia, including Jambi Province, will no longer have agricultural land and enough farmers in the future if this condition continues. Sungai Penuh of Jambi Province has been chosen as an object of study since this city is one of the main rice producers but suffering from agricultural land conversion. In realizing the goal, Legal policy is an option to implement because it binds not only the Local Government but also the community. That’s why it is important to protect agricultural land through a legal framework to ensure the availability of agricultural land. This article argues that the problem has to find ways by establishing local regulation to protect the sustainability of land and the prosperity of the farmers as well as by providing comprehensive incentive programs for those who conserve it.
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
Ivan Fauzani Raharja;
Hafrida Hafrida
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 1 No. 2 (2017): Jurnal Sains Sosio Humaniora
Publisher : LPPM Universitas Jambi
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (182.381 KB)
|
DOI: 10.22437/jssh.v1i2.4295
Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahaan dalam suatu negara. Negara berperan memberikan pelayanan demi kesejahteraan rakyat dengan sistem peradilan yang baik dan sistem pemerintahan yang dapat dipertanggungjawaban kepada publik.Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang sedang berjuang dan mendambakan terciptanya good governance. Namun, keadaan saat ini menunjukkan bahwa hal tersebut masih sangat jauh dari harapan. Kepentingan politik, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, peradilan yang tidak adil, bekerja di luar kewenangan, dan kurangnya integritas dan transparansi adalah beberapa masalah yang membuat pemerintahan yang baik masih belum bisa tercapai. Untuk mencapai good governance dalam tata pemerintahan di Indonesia, maka prinsip-prinsip good governance hendaknya ditegakkan dalam berbagai institusi penting pemerintahan. Upaya preventif merupakan upaya pencegahan sebelum tindak pidana korupsi tersebut terjadi. Salah satu upaya pencegahan dalam tindak pidana korupsi adalah melalui upaya penerapan Good Governance. Demikian juga halnya di Pemerintah daerah Kabupaten Sarolangun tidak dapat melepaskan diri dari jeratan tindak pidana korupsi. Tindak Pidana Korupsi terjadi disemua aspek baik legislatif, eksekutif maupun sektor swasta. Untuk itu penellitian ini merupakan penelitian normatif yang akan fokus pada permasalahan penerapan asas Good Governance sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Kabupaten Sarolangun.
Tindakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Hutan Kota Muhamad Sabki untuk Meningkatkan Sumber Pendapatan Daerah di Kota Jambi
Latifah Amir;
Ivan Fauzani Raharja
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 2 No. 1 (2018): Jurnal Sains Sosio Humaniora
Publisher : LPPM Universitas Jambi
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (307.741 KB)
|
DOI: 10.22437/jssh.v2i1.5280
Dengan disyahkannya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah semua ketentuan yang berlaku dalam UU No 32 Tahun 2004 tidak berlaku lagi dengan berlakunya UU No 23 Tahun 2014. Dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a. Menyatakan bahwa salah satu sumber pendapatan daerah adaalah pendapatan daerah yang syah. Konsekwensi dalam pelaksanaan otonomi daerah bahwa setiap dari diberi kewenangan untuk mencari dan menggali potensi daerah yang bisa menjadi sumber pendapatan daerah baik Provinsi maupun Kota / Kabupaten. Di Kota Jambi salah satu aset daerah yang bisa mendukung sumber pendapatan daerah adalah Hutan Kota Muhamad Sabki tetapi anehnya kawasan hutan ini tidak dikelolala dan di tata dengan baik atau secara optimal oleh pemerintah Daerah Kota Jambi.Hasil dari penelitian dalam pengelolaan hutan Kota Muhammad Sabki yang pada saat ini sudah berubah status menjadi Taman Hutan Kota Muhammmad Sabki belum bisa dilakukan pengelolaaan secara optimal terkait dengan penggunaaan anggaran. Hasil yang dicapai dari retribusi Taman Hutan Kota Muhammad Sabki belum bisa untuk memenuhi kebutuhan dalam pengelolaannya.. Tipe penelitian ini adalah empiris dan bersifat deskripsi. Dari hasil penelitian ini bisa menjadi dasar bagi sipeneliti untuk penelitian selanjutnya. Dan dari hasil penelitian dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah penyebab tidak di kelololanya hutan kota secara optimal.
Analisis Yuridis Kerugian Negara Ditinjau Dari Aspek Hukum Administrasi Negara
Iskandar Zulkarnain;
Afif Syarif;
Ivan Fauzani Raharja
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 3 No. 1 (2019): Volume 3, Nomor 1, Juni 2019
Publisher : LPPM Universitas Jambi
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (217.297 KB)
|
DOI: 10.22437/jssh.v3i1.7084
Dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, negara mempunyai kewajiban dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai konsekuensi terhadap hak negara untuk dapat memungut sejumlah dana secara paksa dari masyarakat yang dikenal dengan nama pajak ataupun penerimaan negara lainnnya. Sehubungan dengan kewajiban Negara tersebut, dalam pengelolaan keuangan negara pemerintah selalu berusaha menghindarkan terjadinya kekurangan kekayaan karena alasan apapun yang disebabkan kesalahan dalam pengelolaan oleh pejabatnya, agar pemerintah tetap dapat menyediakan layanan kepada masyarakat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Berdasarkan konsep dasar seperti tersebut, dalam setiap terjadinya kekurangan kekayaan negara, baik dalam bentuk uang maupun barang, yang kemudian dikenal dengan istilah kerugian negara, pemerintah hanya mewajibkan langkah-langkah pemulihan kemampuan keuangan negara, agar pemerintah tetap dapat memenuhi kewajibannya untuk menyediakan layanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan konsep terjadinya kerugian negara dalam UU Keuangan Negara maupun UU Perbendaharaan Negara hanya menuntut agar semua kekayaan yang berkurang sebagai akibat kesalahan pengelolaan dipulihkan kembali. Dalam praktek masalah kerugian negara tersebut dibedakan antara kerugian negara sebagai akibat kesalahan dalam pengelolaan, dan kerugian negara sebagai akibat tindakan kecurangan/ penyalahgunaan kewenangan. Penelitian ini bertujuan melihat konsep penyelesaian kerugian Negara ditinjau dari aspek hukum administrasi Negara. Dan dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Dari hasil penelitian ini bisa menjadi dasar bagi peneliti untuk penelitian selanjutnya. Dan dari hasil penelitian dapat memberikan masukan dalam memperkaya kajian Hukum Keuangan Negara.
Kewenangan Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Perambahan Hutan Di Taman Nasional Kerinci Seblat
Ivan Fauzani Raharja;
Eko Nuriyatman;
Bunga Permatasari
Jurnal Selat Vol. 6 No. 1 (2018): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (917.462 KB)
|
DOI: 10.31629/selat.v6i1.635
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan mendefinisikan Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan, dalam penelitin ini peneliti melakukan penelitian pada Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (BBTNKS) dan pada lokasi Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), yang mana penelitian ini mendapat data bahwa dalam kawasan TNKS kegiatan perambahan hutan yang mana kegiatan ini merupakan sebuah kegiatan pembukaan hutan dengan tujuan untuk memiliki, menguasai dan memanfaatkan hasil hutan tanpa melihat dan memperhatikan fungsi pokok yang diemban oleh suatu kawasan hutan. Kegiatan perambahan hutan yang dilakukan oleh masyakat pada kawasan TNKS adalah untuk kegiatan pertanian yang mana timbul dikarenakan adanya kebutuhan lahan pertanian dan hanya sedikit masyarakat yang berada dalam kawasan TNKS yang memiliki lahan pertanian sendiri. Dalam penelitian ini membahas dua hal, yaitu mengenai kewenangan pengawasan pemerintah daerah dalam penanggulangan perambahan hutan di kawasan TNKS dan bentuk penanggulangan perambahan hutan oleh BBTNKS di kawasan TNKS wilayah Kabupaten Kerinci. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian non doctrinal (empiris) untuk membahas ketidak serasian antara dasolen dan dasein, serta mewawancarai beberapa pihak yang memungkinkan memberikan informasi tetrkait dengan penelitian yang berlangsung.
Bijak Menggunakan Media Sosial di Kalangan Pelajar Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Ivan Fauzani Raharja
Jurnal Selat Vol. 6 No. 2 (2019): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (943.117 KB)
|
DOI: 10.31629/selat.v6i2.1437
This article will discuss the dangers of hoax news and the legal impact of not being able to use social media wisely. The object of research in this study were students of junior high school and senior high school, based on the results of this study it was found that the students in the two schools were aware that the legal impact in terms of social media abuse, the impact of ITE and also the sanctions obtained if there is abuse of social media and hoax news that is not necessarily true. The basis of this research to take samples in the two schools is because, young people in a condition of thinking that is still very innocent, they would certainly be very easy to be told to spread the chain to other friends or others. We also have to realize that the ability of teenagers in studying and studying is still very minimal, especially if the hoax is boarded with certain interests that are packed with funny videos. At their young age, those who used to look for sensations. There are even some of our children who actually feel proud that their wrongdoing is the center of attention. Some even deliberately become perpetrators or perpetrators' profiles, because they want to be famous and feel great because they dare to make mistakes. The research method used is to use empirical research methods in which the data in this study are directly sought and examined in the field, empirical data analysis techniques, namely data obtained and arranged systematically and analyzed diagnostically and prescriptive in describing data in writing.
Penegakan Hukum Terhadap Illegal Drilling
Ivan Fauzani Raharja;
Eko Nuriyatman
Jurnal Selat Vol. 7 No. 1 (2019): Jurnal Selat
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (637.587 KB)
|
DOI: 10.31629/selat.v7i1.1563
Artikel ilmiah ini meneliti mengenai penegakan hukum terhadap kegiatan illegal drilling yang marak terjadi pada Desa Pompa Air dan Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi. Sektor minyak merupakan sektor yang sangat membuat sektor ini rentan akan berbagai tindak kejahatan, pencurian minyak terjadi hampir setiap hari dalam tiga modus yaitu illegal tapping, illegal drilling dan penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Kegiatan pencurian minyak melalui illegal drilling seakan menjadi cerita yang tidak berkesudahan khususnya untuk masyarakat Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari, semenjak tahun 2017 sudah terdapat empat kasus dan pada tahun 2018 terdapat sembilan kasus dengan 31 orang tersangka yang mana semua di tuntut dengan Undang-Undang Republik Indondesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dengan tuntutan empat tahun sampai dengan enam tahun penjara dan denda sebesar 60 Milyar Rupiah. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ilmuah ini adalah metode penelitian nondoktrinal (empiris). Berdasarkan hasil penelitian dilapangan terhadap penegakan hukum terhadap illegal drilling didapat kesimpulan bahwa penegakan hukum terhadap kegiatan illegal linin belum dilaksanakan sevara optimal dikarenakan belum ada payung hukum yang kuat dimiliki oleh pemerintah daerah karena kewenangan untuk menangani penertiban dari kegiatan illegal tersebut merupakan wewenang dari pemerintah pusat.