Peran Kesatuan Pengelolaan Hutan Pasca terbit Undang-Undang Cipta Kerja dan Implikasinya

Nugroho, Bramasto
Setiajiati, Fitta
Rahayu, Nur Hygiawati
Indarto, Adi Misda
Meilantina, Mayang
Boer, Rizaldi
Rafiuddin, Alwan

Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Vol 5 No 1 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika

KPH sebagai ujung tombak pengelolaan hutan negara di tingkat tapak memiliki peran sentral dalam masa depan kehutanan Indonesia. Pengelolaan KPH yang masih belum ideal, saat ini mendapat tantangan baru dengan adanya UUCK dan peraturan turunannya (PP No. 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan). Sejarah pembentukan KPH diawali dengan semangat pengelola tingkat tapak yang mandiri dan dapat berkontribusi kepada daerah, tetapi saat ini muncul kekecewaan dengan adanya perubahan wewenang, dari awalnya dapat “memanfaatkan hutan” menjadi “fasilitator kegiatan”. Pengurangan wewenang yang berimplikasi pada penurunan anggaran kegiatan ini berpotensi menyebabkan demotivasi para pengelola KPH, sehingga fungsi KPH sulit tercapai dan masa depan pengelolaan hutan Indonesia di tingkat tapak dipertanyakan.