Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Bappenas Working Papers Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Rahayu, Nur Hygiawati
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Analisis Konsep Forest City dalam Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara Mutaqin, Dadang Jainal; Muslim, Muhajah Babny; Rahayu, Nur Hygiawati
Bappenas Working Papers Vol 4 No 1 (2021): Maret 2021
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v4i1.87

Abstract

Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur memiliki tantangan besar pada aspek lingkungan terutama bagaimana memastikan pembangunan kota dapat tetap mempertahankan fungsi hutan, keanekaragaman hayati dan tidak merusak lingkungan. Konsep Forest City muncul dalam upaya mitigasi peluang kerusakan lingkungan khususnya hutan dalam perencanaan dan pembangunan IKN. Pada kajian ini diidentifikasi konsep Forest City untuk pembangunan IKN beserta prinsip, kriteria, dan indikator dengan menganalisis kondisi eksisting IKN, arah pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dimana didalamnya terdapat calon wilayah IKN, isu dan potensi dampak lingkungan akibat pembangunan, serta dengan memperhatikan perkembangan konsep pembangunan kota di dunia (benchmarking). Berdasarkan kajian ini, konsep Forest City yang sesuai dengan kondisi calon wilayah IKN adalah kota hutan yang didominasi oleh bentang lanskap berstruktur hutan atau RTH yang memiliki fungsi jasa ekosistem seperti hutan dan dengan pendekatan lanskap yang terintegrasi untuk menciptakan kehidupan yang berdampingan dengan alam. Konsep Forest City tersebut dijabarkan menjadi enam prinsip yaitu:1) konservasi sumber daya alam dan habitat satwa; 2) terkoneksi dengan alam; 3) pembangunan rendah karbon; 4) sumber daya air yang memadai; 5) pembangunan terkendali (Anti-Sprawl Development); 6) pelibatan masyarakat dalam mewujudkan Forest City. Setiap prinsip tersebut dijabarkan kembali berdasarkan kriteria dan indikator untuk memastikan setiap prinsip dapat terpenuhi di dalam perencanaan pembangunan IKN.
Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Bidang Kehutanan Menuju Kehutanan 4.0 Mutaqin, Dadang Jainal; Adriansyah, Muhamad Nafi; Rahayu, Nur Hygiawati
Bappenas Working Papers Vol 4 No 2 (2021): September 2021
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v4i2.99

Abstract

Data yang diperoleh melalui teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan faktor penting dalam merumuskan kebijakan hal ini didasari oleh proses pengambilan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) sangat bergantung pada ketersediaan data. Selain itu, perkembagan teknologi 4.0 yang saat ini dapat menjadi momentum yang tepat bagi sektor kehutanan untuk mengembangkan Kehutanan 4.0 yang dapat dirintis melalui penerapan TIK. Kajian ini mengidentifikasi kondisi penerapan TIK di bidang kehutanan saat ini dan kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menuju Kehutanan 4.0 di masa mendatang. Hasil kajian menunjukan bahwa kondisi faktor pendukung penerapan TIK seperti infrastruktur, sumber daya manusia, standar/pedoman, alokasi anggaran, dan unit/tim khusus masih perlu ditingkatkan terutama pada institusi Kesatuan Pengelola Hutan (KPH). Kerja sama dengan pihak nonpengelola hutan yang berintegritas juga perlu dijalin untuk membantu meningkatkan penerapan TIK pada tingkat tapak. Sistem yang dibangun saat ini sudah menghubungkan walidata spasial dan unit kliring di lingkup KLHK. Namun demikian, sistem ini belum terhubung sampai tingkat tapak, terutama KPH karena belum ada regulasi yang mengatur integrasi data dari pusat, daerah, sampai tingkat tapak. Terkait dengan kebutuhan menuju Kehutanan 4.0, saat ini perlu diprioritaskan penyusunan kerangka regulasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai langkah awal menuju Kehutanan 4.0.
Performa Industri Hutan Kayu dan Strategi Pemulihan Pascapandemi Covid-19 Mutaqin, Dadang Jainal; Nurhayani, Ferawati Oktia; Rahayu, Nur Hygiawati
Bappenas Working Papers Vol 5 No 1 (2022): Maret 2022
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v5i1.111

Abstract

Sektor kehutanan merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Produk-produk kayu yang dihasilkan dari sektor kehutanan mempunyai kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pertambahan nilai investasi, peningkatan kinerja ekspor, pendapatan negara melalui pajak dan non pajak, serta penciptaan peluang usaha dan penyerapan tenaga kerja. Namun dengan adanya pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap sektor kehutanan yaitu mengurangi berbagai aktivitas ekonomi termasuk pembangunan dan pengelolaan hutan. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui performance industri hasil hutan kayu di Indonesia dan menentukan strategi pemulihan pascapandemi Covid-19 yang mendukung pengelolaan hutan di Indonesia. Berdasarkan kajian ini, pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap sektor kehutanan namun tidak secara signifikan. Produktivitas kayu bulat selama pandemi Covid-19 tetap meningkat, meskipun beberapa kali terjadi penurunan. Produksi kayu olahan menunjukkan perkembangan yang positif dan pengembangan hilirisasi produk kayu sangat diperlukan. PDB sektor kehutanan masih sangat rendah dibandingkan dengan sektor lainnya sehingga perlu upaya untuk mendorong peningkatan PDB. Produk kayu masih sangat diminati masyarakat dan perlu dilakukan modernisasi produk untuk meningkatkan nilai tambah produk kayu. Peluang industri kehutanan sangat bergantung pada lahan kelola (logging/managed forests) dan pengelolaan sumber daya hutan itu sendiri. Pemerintah perlu mendorong industri hasil hutan kayu di Indonesia agar tetap berkembang dengan melakukan berbagai penguatan seperti pendanaan, teknologi, dan stakeholder terkait.
Analisis Kegiatan Perhutanan Sosial dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pasca Pandemi Covid-19 Mutaqin, Dadang Jainal; Wahyuni, Isniatul; Rahayu, Nur Hygiawati
Bappenas Working Papers Vol 5 No 2 (2022): Juli 2022
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v5i2.135

Abstract

Pandemi Covid-19 menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada banyak sektor, salah satunya kehutanan. Masyarakat dan petani di sekitar kawasan hutan terimbas adanya kebijakan karantina wilayah, baik secara aksesibilitas maupun lapangan pekerjaan. Kawasan hutan perlu dihidupkan sebagai sumber mata pencaharian masyarakat desa hutan dan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, salah satunya melalui kegiatan perhutanan sosial (PS). Hasil kajian menunjukkan bahwa PS memiliki posisi yang strategis dalam mendukung pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19, yaitu melalui pembentukan dan peningkatan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Sampai dengan 13 Desember 2021, PS telah menyasar 1.014 desa tertinggal dan 305 desa perbatasan. Pemberian persetujuan PS juga telah melibatkan 1.049.096 Kepala Keluarga (KK). Dari aspek usaha, terdapat 550 KUPS (Gold dan Platinum) yang telah mendapatkan manfaat ekonomi dari usaha PS, artinya KUPS telah memiliki akses pasar lingkup lokal, nasional, serta regional/internasional. Berdasarkan hasil kuesioner, 36,8% KUPS menilai bahwa PS telah menjadi mata pencaharian utama dan cukup memenuhi kebutuhan primer. Pendapatan KUPS berkisar antara Rp 25-75 juta/bulan. Kelompok masyarakat mengonfirmasi bahwa PS bisa menjadi solusi pemulihan ekonomi kelompok di masa pandemi, bahkan 96,8% KUPS menilai bahwa dengan diberikannya persetujuan PS bisa menjadi solusi perbaikan ekonomi kelompok. Dari sisi lingkungan, sebagian besar KUPS menyatakan bahwa perambahan kawasan hutan turun hingga 50%. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya PS masih memiliki beberapa kendala, salah satunya jumlah dan anggaran pendamping yang terbatas, serta belum sinerginya antara program yang mendukung PS. Untuk itu, regulasi percepatan pengelolaan PS yang terpadu dan terintegrasi perlu segera ditetapkan untuk mengakomodasi program dan kegiatan sektor lain yang mendukung PS serta untuk memberikan kepastian penganggaran dalam rangka keberlangsungan usaha PS.
Peran Kesatuan Pengelolaan Hutan Pasca terbit Undang-Undang Cipta Kerja dan Implikasinya Nugroho, Bramasto; Setiajiati, Fitta; Rahayu, Nur Hygiawati; Indarto, Adi Misda; Meilantina, Mayang; Boer, Rizaldi; Rafiuddin, Alwan
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 5 No 1 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0501.497-499

Abstract

KPH sebagai ujung tombak pengelolaan hutan negara di tingkat tapak memiliki peran sentral dalam masa depan kehutanan Indonesia. Pengelolaan KPH yang masih belum ideal, saat ini mendapat tantangan baru dengan adanya UUCK dan peraturan turunannya (PP No. 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan). Sejarah pembentukan KPH diawali dengan semangat pengelola tingkat tapak yang mandiri dan dapat berkontribusi kepada daerah, tetapi saat ini muncul kekecewaan dengan adanya perubahan wewenang, dari awalnya dapat “memanfaatkan hutan” menjadi “fasilitator kegiatan”. Pengurangan wewenang yang berimplikasi pada penurunan anggaran kegiatan ini berpotensi menyebabkan demotivasi para pengelola KPH, sehingga fungsi KPH sulit tercapai dan masa depan pengelolaan hutan Indonesia di tingkat tapak dipertanyakan.
Co-Authors Adriansyah, Muhamad Nafi Bramasto Nugroho Fitta Setiajiati Indarto, Adi Misda Meilantina, Mayang Muslim, Muhajah Babny Mutaqin, Dadang Jainal Nurhayani, Ferawati Oktia Rafiuddin, Alwan Rizaldi Boer Wahyuni, Isniatul