<![CDATA[Artikel ini mengkaji tentang penyelenggaraan urusan kepurbakalaan pada era otonomi daerah (1999-2011) di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Kajian ini menarik untuk diangkat, karena beberapa permasalahan berikut: (1) kompleksitas desentralisasi dalam bidang kepurbakalaan, (2) manajemen sumber daya budaya dalam konteks otonomi daerah, (3) kepurbakalaan di Kabupaten Tanah Datar dan hubungannya dengan permasalahan penyelenggaraan urusannya di era otonomi daerah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap penyelenggaraan urusan kepurbakalaan di Kabupaten Tanah Datar sangat dipengaruhi oleh faktor kebijakan desentralisasi dan juga faktor para implementor kebijakan. Keberhasilan penyelenggaraan urusan kepurbakalaan sebenarnya tidaklah selalu berbanding lurus dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan, apakah desentralisasi atau sentralisasi, tetapi lebih kepada komitmen, interest, dan political will dari pemerintah setempat.]]>
Copyrights © 2013
