<![CDATA[Kecenderungan umum yang terjadi di banyak negara di dunia, tidak terkecuali di negara berkembang, ialah pergeseran mekanisme perumusan kebijakan yang sebelumnya hanya terpusat pada aparat pemerintah kemudian mengarah ke arena publik dan melibatkan banyak komponen yang lebih luas. Perumusan dan proses perubahan kebijakan publik kini akan lebih banyak ditentukan oleh kekuatan dan kepentingan-kepentingan eksternal. Sebagian contoh menunjukkan bahwa munculnya kepentingan eksternal itu bisa merugikan rakyat. Keharusan untuk melakukan liberalisasi, keterlibatan Bank Dunia dan IMF yang mendikte sebagian kebijakan di negara berkembang, misalnya, merupakan salah satu contoh betapa kekuatan eksternal bisa saja menimbulkan dampak negatif bagi kedaulatan pemerintah dan bagi kepentingan rakyat. Namun secara umum keterlibatan lebih banyak kepentingan di luar pemerintah diharapkan akan lebih dapat mengontrol proses pembuatan kebijakan publik sehingga betul-betul sesuai dengan kebutuhan rakyat banyak. Dengan menganalisis proses pembuatan kebijakan publik di Tanzania dan Indonesia. tulisan ini bermaksud menunjukkan pentingnya keterlibatan pihak-pihak di luar pemerintah yang sekaligus merupakan tema baru bagi perkembangan di dalam studi kebijakan publik. Kasus yang diangkat dalam analisis untuk Tanzania adalah proses pembuatan kebijakan yang menyangkut liberalisasi penjualan senjata api sedangkan kasus dari Indonesia ialah proyek mobil nasional dan perpanjangan kontrak eksploitasi tambang oleh PT Freeport.]]>
Copyrights © 1999
