<![CDATA[Indonesia merupakan negara mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, sehingga untuk memenuhi kegiatan ekonominya di perlukan suatu produk atau aturan yang menjamin kehalalanya atau terhindar dari unsur riba. Problem yang ingin dikasi yaitu penyerapan fatwa DSN-MUI oleh otoritas jasa keuangan tentang pasar modal syariah. Tujuan dari penelitihan ini adalah untuk mengetahu bagaimana penyerapan fatwa yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan tentang masalah ekonomi syariah khususnya tentang pasar modal syariah. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yang diambil dari fatwa-fatwa dari DSN-MUI, peraturan OJK tentang pasar modal syariah dan jurnal yang diambil dari internet, bahan hukum sekunder diambil dari buku, jurnal, skripsi dan literatur yang lainnya, sedangkan bahan hukum tersier diambil dari kamus dan ensiklopedia.Hasil penelitian berkesimpulan bahwa penyerapan fatwa yang di lakukan oleh otoritas jasa keuangan tentang pasar modal syariah lebih merupakan bentuk operasional atau bentuk penterjemahan dari isi ketentuan fatwa. Maksud dari bentuk operasional yaitu dalam pembuatan aturan fatwa DSN-MUI menjadi pedoman atau rujukan dalam pembuatan aturan sehingga keberadaan fatwa menjadi keharusan dalam penyusunan aturan bahkan apabila fatwa tersebut di legitimasi undang-undang maka fatwa tersebut menjadi hukum positif yang mengikat. Dan maksud dari bentuk penerjemah yaitu isi dari fatwa tersebut di alihkan, dipindahkan ke dalam aturan otoritas jasa keuangan tanpa mengubah arti dan maksud dari fatwa tersebut.]]>
Copyrights © 2017
