Garuda - Garba Rujukan Digital

Metode Cina dalam Mengatasi Covid-19; Analisis dengan Menggunakan Teori The Law of non Transferability of Law Muhammad Asadurrohman; Fakhruddin Fakhruddin; Noer Yasin
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 4 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i4.21081

AbstractThe ups and downs of COVID-19 were motivated by the neglect of the rule of law. China was the first country to be affected by COVID-19 as well as a country that managed to overcome it. This success is the result of the hard work of the Chinese government and its people. The theory initiated by Seidman emphasizes the existence of a good legal culture, but every rule of law that is successfully enforced in one place cannot necessarily be applied elsewhere. The purpose of this study was to find out the methods of preventing the spread of COVID-19 used by China and their relevance to other countries in the application of these methods. This is done by using Seidman's theory as an analytical knife. This research method is qualitative-normative literature-based. The results showed that China implemented a system of lockdown and Chinese Medicine (CM).Keywords: Coping with COVID-19, legal culture, Seidman's theory. AbstrakPasang-surut COVID-19 dilatarbelakangi adanya pengabaian aturan hukum. Cina merupakan negara yang pertama kali terkena dampak COVID-19 sekaligus sebagai negara yang berhasil menanggulanginya. Keberhasilan tersebut merupakan hasil dari adanya kerja keras yang dilakukan oleh pemerintah Cina dan masyarakatnya. Teori yang digagas oleh Seidman menekankan adanya budaya hukum yang baik, namun setiap aturan hukum yang berhasil diberlakukan di suatu tempat tidak semerta-merta bisa terapkan oleh tempat lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui metode pencegahan penyebaran COVID-19 yang digunakan oleh Cina dan relevansinya dengan negara-negara lain dalam penerapan metode tersebut. Demikian dilakukan dengan menggunakan teori Seidman sebagai pisau analisis. Metode penelitian ini adalah kualitatif-normatif yang berbasis kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Cina menerapkan sistem lockdown dan Chinese Medicine (CM).Kata Kunci: Penanggulangan COVID-19, budaya hukum, teori Seidman.

Dysfunction of Muslim’s Public Resource: A Study of Waqf Land Disorganization in Indonesia Sudirman Sudirman; Irwan Abdullah; Saifuddin Zuhri Qudsy; Fakhruddin Fakhruddin; Syabbul Bachri
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 14, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v14i1.16240

Abstract:Waqf land (donated land) is a property for people’s welfare that has not been remarkably managed in Indonesia. Poor administration and regulation of the waqf system cause dysfunction of this Muslim's most extensive resource. The waqf studies usually focus on issues around the misuse of waqf land, the swapping of waqf land, or the strategy for managing productive waqf land. Research on the disorganization of the waqf land remains unnoticed by researchers. This study complements previous writings' shortcomings by examining the patterns of waqf land disorganization and its consequences for the Muslims, including the waqf's low productivity, the waqf land position as a disputed source, and the waqf land as a lost-risk Muslim property. This study is empirical waqf research with interviews as the primary data and documents from online news website sources as the secondary data. This study indicates that the disorganization of waqf land is not only due to the absence of an administrative system and a lack of institutional commitment to waqf management. It is also rooted in Muslims' cosmological structure, who believe that waqf is the doer's afterlife savings. This belief resulted in the neglect of the waqf administration process, which led to the dysfunction of the community's resources. This study suggests further research on the contemporary waqf with its variants and waqf's practice from the doers’ and the managers' perspective to more comprehensively portray the problem of waqf land disorganization.Keywords: resource dysfunction; disorganization; waqf land; nazhir.Abstrak:Wakaf merupakan properti sumber kesejahteraan umat yang belum dikelola secara serius. Sistem administrasi dan regulasi wakaf yang buruk menyebabkan disfungsi sumber daya terbesar umat. Sejauh ini kajian wakaf terfokus pada isu sekitar penyalahgunaan tanah wakaf, tukar-guling tanah wakaf, atau strategi pengelolaan tanah wakaf produktif. Kajian seputar disorganisasi tanah wakaf masih luput dari perhatian para peneliti. Studi ini melengkapi kekurangan pelbagai tulisan terdahulu dengan mengkaji secara rinci pola disorganisasi tanah wakaf dan akibatnya bagi umat meliputi produktifitas wakaf yang masih dinilai rendah, posisi tanah wakaf sebagai sumber sengketa, dan tanah wakaf sebagai muslim property yang berisiko hilang. Kajian ini termasuk studi wakaf empiris dengan data primer dalam bentuk wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui dokumen dari sumber website berita online. Hasil studi ini menunjukkan bahwa disorganisasi tanah wakaf bukan hanya tidak tersedianya sistem administrasi dan rendahnya komitmen kelembagaan dalam pengelolaan wakaf, namun ternyata mengakar dalam sistem kosmologi kaum muslim yang meyakini wakaf sebagai tabungan akherat bagi wakif. Hal ini mengakibatkan pengabaian proses administrasi wakaf yang pada akhirnya menyebabkan disfungsi sumberdaya umat. Studi ini menyarankan penelitian lanjutan tentang wakaf kontemporer dengan berbagai variannya dan praktik wakaf perspektif wakif-nazhir untuk memotret problem disorganisasi tanah wakaf secara lebih komprehensif.Kata Kunci: Disfungsi sumber daya; disorganisasi; wakaf tanah; nazhir.

IMPLIKASI PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP TUJUAN PERKAWINAN (TINJAUAN MAQÂSHID AL-SYARÎʻAH IBN ‘ÂSYÛR) Nano Romadlon Auliya Akbar; Suwandi Suwandi; Fakhruddin Fakhruddin
Hukum Islam Vol 22, No 1 (2022): HUKUM KELUARGA DAN MUAMALAH
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jhi.v22i1.16578

Penelitian normatif ini hadir untuk menganalisis implikasi pembuatan perjanjian perkawinan terhadap tujuan perkawinan dengan menggunakan perspektif maqâshid al-syarîʻah Ibn ‘Âsyûr. Hadirnya putusan MK Nomor 69/PUU/XIII/2015, merombak klausul yang bekaitan dengan masa pembuatan perjanjian perkawinan. Maka, perjanjian perkawinan yang awalnya hanya boleh disusun saat qabl al-nikah atau ketika prosesi perkawinan sedang berlangsung, dengan hadirnya putusan MK tersebut boleh dibuat selama dalam ikatan perkawinan. Penelitian ini merupakan library reseach, dengan menggunakan pendekatan normatif yang bersifat kualitatif. Analisis dalam penelitian ini mengunakan deskriptif analitis, dengan bersumber pada putusan MK Nomor 69/PUU/XIII/2015.Implikasi dari dibuatnya perjanjian perkawinan ialah memberikan perlindungan hukum lebih, misal perlindungan pada hak milik atau hak guna bangunan, dan pada akhirnya calon atau pasangan suami-isteri akan semakin fokus terhadap maqashid al-nikah yaitu mewujudkan keluarga yang penuh ketentraman,kedamaian dan diliputi cinta-kasih sesama pasangan

Penyerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Pasar Modal Syariah Nur Cahyo Hadi Utomo; Fakhruddin Fakhruddin
Journal of Islamic Business Law Vol 1 No 3 (2017): Journal of Islamic Bussiness Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Indonesia merupakan negara mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, sehingga untuk memenuhi kegiatan ekonominya di perlukan suatu produk atau aturan yang menjamin kehalalanya atau terhindar dari unsur riba. Problem yang ingin dikasi yaitu penyerapan fatwa DSN-MUI oleh otoritas jasa keuangan tentang pasar modal syariah. Tujuan dari penelitihan ini adalah untuk mengetahu bagaimana penyerapan fatwa yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan tentang masalah ekonomi syariah khususnya tentang pasar modal syariah. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yang diambil dari fatwa-fatwa dari DSN-MUI, peraturan OJK tentang pasar modal syariah dan jurnal yang diambil dari internet, bahan hukum sekunder diambil dari buku, jurnal, skripsi dan literatur yang lainnya, sedangkan bahan hukum tersier diambil dari kamus dan ensiklopedia.Hasil penelitian berkesimpulan bahwa penyerapan fatwa yang di lakukan oleh otoritas jasa keuangan tentang pasar modal syariah lebih merupakan bentuk operasional atau bentuk penterjemahan dari isi ketentuan fatwa. Maksud dari bentuk operasional yaitu dalam pembuatan aturan fatwa DSN-MUI menjadi pedoman atau rujukan dalam pembuatan aturan sehingga keberadaan fatwa menjadi keharusan dalam penyusunan aturan bahkan apabila fatwa tersebut di legitimasi undang-undang maka fatwa tersebut menjadi hukum positif yang mengikat. Dan maksud dari bentuk penerjemah yaitu isi dari fatwa tersebut di alihkan, dipindahkan ke dalam aturan otoritas jasa keuangan tanpa mengubah arti dan maksud dari fatwa tersebut.

Pemberian Zakat Terhadap Non Muslim Tunjauan Imam Madzhab dan Maqasid Syariah Jasser Auda Imam Imam; Fakhruddin Fakhruddin
Journal of Islamic Business Law Vol 1 No 3 (2017): Journal of Islamic Bussiness Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Zakat disyariatkan Allah kepada umat Islam, agar mereka mengeluarkan sebagian hartanya sebagai zakat, baik kepada faqir muslim ataupun non muslim. Sebab esesnsi zakat adalah bentuk penyucian diri seorang hamba kepada tuhanya dan kesejahteraan bagi orang-orang yang membutuhkan, baik muslim atau non muslim. Tujuan penelitian: (1) Untuk mengetahui pandangan Imam 4 madzhab tentang pemberian zakat terhadap non muslim, (2) Untuk mengetahui pandangan maqasid syariah Jasser Auda terhadap pemberian zakat bagi non muslim. Jenis penelitian adalah normatif dengan pendekatan kepustakaan. Bahan hukum (1) Primer diperoleh dari kitab-kitab fiqh empat madzhab dan Kitab maqasid Syariah karya Jasser Auda. (2) Sekunder diperoleh dari buku, dokumen, laporan hasil penelitian terdahulu, makalah, jurnal ilmiah dan artikel. (3) Tersier diperoleh dengan mengutip dari kamus glosarium. Metode analisis dengan yuridis normatif. Hasil penelitian (1) Pemberian zakat kepada non muslim terdapat perbedaan diantara imam madzhab, ada yang membolehkan dan ada yang tidak, seperti imam malik, syafi’i, hambali mereka berpendapat bahwa pemberian zakat kepada non muslim tidak diperbolehkan. kemudian imam hanafi berpendapat diperbolehkan. (2) Menurut teori maqasid syariah Jasser Auda, pemberian zakat kepada non muslim diperbolehkan, berlandaskan fitur-fitur yang ditawarkan auda (kognitif, kemenyeluruhan, keterbukaan, hierarki saling berkaitan, multidimensi sitem hukum, maqasid sistem hukum), namun zakat kepada orang islam lebih diuatamakan.

Perlindungan Hukum Bagi Petani Desa Kramat Kabupaten Bangkalan Madura Berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Dan Hukum Islam Ach. Huriyanto; Fakhruddin Fakhruddin
Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 4 (2020): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum yang diberikan pemerintah bagi para petani di Desa Kramat Kabupaten Bangkalan, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 dan hukum islam. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 menjelaskan tentang perlindungan dan pemberdayaan para petani yang merupakan bentuk perlindungan dari pemerintah untuk melindungi kepentingan para petani seperti penyediaan sarana produksi, perubahan iklim, pendidikan dan penyuluhan pertanian serta dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen. Berdasarkan hal tersebut artikel ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi petani desa Kramat kabupaten Bangkalan Madura berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan juga hukum islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah tidak memberikan perlindungan secara maksimal kepada para petani desa Kramat sesuai dengan peraturan Undang-Undang No 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dan juga tidak menggunakan prinsip keadilan dalam islam dan konsep mashlahah.

Pemanfaatan Gadai Tanah Pertanian Prespektif Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Abd. Ghoni; Fakhruddin Fakhruddin
Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 1 (2020): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Praktik gadai sudah lama dilakukan di Desa Jaddung Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan gadai sawah dengan fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 yang terjadi di Desa Jaddung Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan, dengan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap pihak rahin, murtahin dan buruh tani, serta data sekunder yang diperoleh dari buku, Al-Qur’an, Al-Hadits dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik pelaksanaan gadai sawah yang ada di Desa Jaddung Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan secara keseluruhan belum sesuai dengan aturan-aturan ajaran Islam. Hal ini disebabkan oleh terjadinya dua akad dalam sistem gadai yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Masalah lain juga muncul pada prinsip utama gadai yang seharusnya barang gadai hanya sebagai jaminan disalahartikan dengan memanfaatkan serta memperoleh hasilnya.

Implementasi Akad Murabahah bil wakalah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Perspektif Mazhab Syafi’i Muhammad Ihsan Hanifa; Fakhruddin Fakhruddin
Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 4 (2023): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v7i4.6654

Murabahah bil wakalah adalah sebuah transaksi jual beli yang mengikuti sistem wakalah. Dalam jenis transaksi ini, penjual mewakilkan pembelian barang kepada nasabah. Pada penelitian membahas implementasi akad murabahah bil wakalah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tunas Artha Mandiri KCP Malang perspektif mazhab Syafi’i. Jenis penelitian ini yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan dari data primer dan sekunder yang diperoleh dari wawancara dengan pihak KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Suhat Kota Malang serta studi dokumentasi. kemudian metode pengolahan data dengan tahap edit, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan. Hasil dari penelitian implementasi akad murabahah bil wakalah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tunas Artha Mandiri KCP Malang perspektif mazhab Syafi’i memberikan kemudahan transaksi kepada anggota koperasi. Standar Operasional Perusahaan (SOP) Tunas Artha Mandiri Syariah telah sesuai dengan aturan ekonomi syariah berdasarkan perspektif mazhab Syafi’i, namun pada praktik yang dilakukan Petugas Pengawas Anggota (PPA) masih ditemukan implementasi akad yang belum sempurna berdasarkan perspektif mazhab syafi’i. Tidak adanya ijab dan qabul yang dibacakan oleh PPA membuat pembiayaan akad murabahah bil wakalah di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah KCP Malang tidak sempurna.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search