<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum yang diberikan pemerintah bagi para petani di Desa Kramat Kabupaten Bangkalan, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 dan hukum islam. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 menjelaskan tentang perlindungan dan pemberdayaan para petani yang merupakan bentuk perlindungan dari pemerintah untuk melindungi kepentingan para petani seperti penyediaan sarana produksi, perubahan iklim, pendidikan dan penyuluhan pertanian serta dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen. Berdasarkan hal tersebut artikel ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi petani desa Kramat kabupaten Bangkalan Madura berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan juga hukum islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah tidak memberikan perlindungan secara maksimal kepada para petani desa Kramat sesuai dengan peraturan Undang-Undang No 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dan juga tidak menggunakan prinsip keadilan dalam islam dan konsep mashlahah.]]>
Copyrights © 2020
