<![CDATA[Dalam era perekonomian yang pesat menyebabkan banyaknya kasus ketenagakerjaan salah satunya tentang upah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan upah minimum dan menganalisis kendala serta hambatan Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan upah minimum di Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-undangan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang mencakup peraturan tertulis, buku kiteratur hukum, jurnal penelitian hukum, sumber internet, media cetak serta wawancara. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa peran pengawasan yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi belum maksimal. Dari total perusahaan yang dilakukan pengawasan hanya 20% perusahaan besar yang melakukan Upah Minimum Provinsi (UMP). Hal ini disebabkan oleh faktor intern dari perusahaan yang terdaftar dan keterbatasan jumlah pengawas dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.Kata Kunci: Pengawas Ketenagakerjaan; Upah Minimum Provinsi (UMP).]]>
Copyrights © 2022
